PONTIANAK I Detikkasus.com – LIPBBMIGAS Borneo (Lembaga Independen Pemantau Bahan Bakar Minyak dan Gas Korwil Borneo gelar audiensi di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat 10 Oktober 2022.
Turut hadir dalam audiensi yang di fasilitasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Bapak dr. Horison selaku Setda Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Biro Ekonomi Frans Zeno, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Bapak Rudi Hariyanto dan Pertamina di wakili oleh Bapak Agung, dan Dari Tim LIPBBMIGAS dipimpin Oleh Ketua LIPBBMIGAS PULAU BORNEO dan Didampingi Investigator Dewan Pimpinan Pusat LIPBBMIGAS.
Audiensi yang di lakukan kurang lebih 2 jam tersebut cukup alot dari pemaparan kebijakan dan regulasi yang mengatur alur distribusi BBM dan Gas hingga kendala kendala teknis dilapangan serta temuan yang ada.
Frans Zeno mengatakan “bahwa kebijakan alur distribusi BBM dan Gas sudah tidak lagi ada pada Pemprov melainkan sudah Ke Pertamina.
Rudi Hariyanto mengatakan “kami dari Disperindag memang mempunyai kewenangan untuk ikut mengawasi namun dengan keterbatasan kami, sehingga kami tidak bisa melakukan penindakan.
Agung dari Pertamina mengatakan “jika ada temuan laporkan ke kami maka kami akan melakukan tindakan sesuai prosudur, kami hanya melakukan tindakan pada SPBU apa bila ada kesalahan dan kecurangan, namun di luar SPBU itu bukan kewenangan kami melainkan APH. Jika ada temuan diluar SPBU silahkan laporkan Ke Kepolisian.
Bahrudin Ketua Korwil LIPBBMIGAS Pulau Borneo mengatakan “Kami lembaga independen yang di atur dalam undang undang untuk ikut melakukan sosial kontrol, maka dari itu kami berharap PT. Pertamina bisa bekerja sama dengan baik agar kedepan tidak ada lagi permasalahan permasalahan baik distribusi BBM dan Gas yang terjadi seperti saat ini, kami akan bersurat kepada Pertamina Pusat Untuk menindak lanjuti hasil audiensi hari ini.
Budi Gautama Sekretaris LIPBBMIGAS Pulau Borneo Tim kami banyak menemukan kejanggalan dalam alur distribusi BBM dan Gas di Kalimantan Barat ini, baik gas ELPG 3 yang di diatribusikan keluar kabupaten yang seharusnya, belum lagi antrian pengisian BBM yang semakin parah, dan parah nya lagi ada SPBU yang Dispenser nya bertuliskan Solar namun isinya Pertalite.
Syafarahman Investigator DPP LIPBBMIGAS Indonesia mengatakan, saya ditugaskan di Kalimantan selama saya berkeliling di Pulau Kalimantan banyak temuan yang sudah kita kirim ke Pertamina Kalimantan Barat namun belum ada yang di berikan tindakan berupa sangsi dari pelanggaran SPBU – SPBU.
Salah satu contoh SPBU Pal 17 jalan raya Sungai Kakap Kecamatan Sungai Kakap sempat terjadi insiden antara Ketua PWRI Kubu Raya dengan Pengawas SPBU tersebut, yang hari ini masih berproses di Pengadilan Negri Mempawah, belum lagi Pertamina Kalbar memberikan surat penunjukan ke salah satu Sub Penyalur Berdasarkan rekomendasi Bupati Kubu Raya ke SPBU Pal 17 Sungai Kakap, dalam penunjukan tersebut hanya ada 2 jenis bahan bakar yang boleh di angkut oleh sup penyalur tersebut yaitu solar dan premium, padahal dari buka hingga saat ini SPBU tersebut belum pernah ada quota Solar dan Premium namun SPBU tersebut dengan percaya diri mengganti premium dengan Pertalite seolah olah kegiatan tersebut menjadi Legal.
Lain lagi para nelayan harus membeli solar dengan harga yang tak pantas dikarenakan SPBN tidak melayani nelayan kecil atau nelayan pulang hari.
Begitu juga masyarakat daerah yang jauh dari SPBU seperti dari Padang Tikar, Batu Ampar mereka kesusahan akan solar dan Pertalite mau membeli seperti biasa di SPBU dengan menggunakan jirigen takut ditangkap.
Tapi Sindikasi besar diluaran sana menggunakan Drum tidak tersentuh dan tidak pernah di tindak oleh Pertamina, oleh karena itu mari kita bersama kawal Minyak Bersubsidi agar benar benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan bukan kepada sindikasi atau mafia migas.
Setda Kalbar Bapak dr. Horison mengatakan ini yakin ada oknum yang ikut bermain sehingga ketimpangan atau tidak tepat sasaran dalam penyaluran BBM dan Gas Bersubsidi sampai pada masyarakat yang benar – benar penerima manfaat dari Subsidi yang di gelontorkan pemerintah.
(Hadysa Prana)
Sumber : KORWIL LIBPP-MIGAS BORNEO KALIMANTAN
