Dugaan Pungli PTSL di Sumberjo, Kecamatan Jombang di Soal LSM Gmicak
LSM Gmicak Awasi Perjalan Kasus Dugaan Pungli PTSL di Desa Sumberjo – Jombang
Jombang | detikkasus.com – Bertempat di Pemerintahan Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Proinsi Jawa Timur, Media dan LSM mendapatkan laporan informasi terkait dugaan Penyelaggunaan Wewenang Jabatan atau Pungli PTSL, hingga tim melukan Konfirmasi. kamis 17/04/2025
Dugaan kasus (Pungli) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL ) di Desa Sumberjo Jombang hingga kini belum ada tindakan tegas dari pihak-pihak terkait
Dari beberapa sumber yang di himpun team awak media sudah konfirkan kasus ini ke pihak-pihak terkait namun sampai kini masih memblunder belum ada kepastian sanksi hukum atau sanksi administratif
Rabu 16/04/2025 kami mencoba menghubungi kepala kejaksaan negeri (Kejari) Jombang,”kasus ini sejak sebelum lebaran sudah di limpahkan ke Dinas inspektorat, “tuturnya pada kami
Kami juga konfirmasikan hal ini ke kepala Dinas inspektorat Jombang agar berita berimbang namun tidak ada jawaban dari kepala dinas inspektorat Jombang
Hasil wawancara kami ke salah satu korban atau peserta PTSL yang belum ada recom dari badan pertanahan Nasional (BPN) Jombang membenarkan,”sudah beberapa kali mas saya melaporkan kepala desa ke inspektorat namun tidak ada respon atau tindakan seolah-olah semua sudah terkondisikan,”ujarnya pada kami
Kami sebagai warga dan juga korban kami meminta agar kasus ini segera di proses secara hukum dan juga di beri sanksi administratif agar hukum tidak di di anggap keberpihakan pada oknum yang berduit
Dalam kasus dugaan pungli program PTSL di desa Sumberjo warga menanti kepastian hukum dari APH kabupaten Jombang dan juga pihak-pihak terkait agar tidak pandang bulu dan betul-betul amanah dalam menjalankan tugas fungsinya.
Sementara itu, Supriyanto als ilyas Ketua Umum Lembaga Suwdaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (GMICAK): terus mengawasi proses Kasus Dugaan Pungli PTSL di Desa Sumberjo, Kecamatan Jombang belum di Proses Secara Hukum hingga tuntas.
(Teamred)
