Kapuas Hulu I Detikkasus.com – Bertempat di Ruang DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, Senin (13/3/2023).
Sebagaimana kita ketahui bersama Kapuas Hulu merupakan Kabupaten yang sangat besar. Luasnya lebih besar dari Provinsi Jabar dan Banten. Dimana 50 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, baik hutan lindung maupun taman nasional.
“Tidak gampang, perlu biaya dan hampir tidak ada insentif untuk itu. Sehingga perlu strategi yang tepat untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah. Ini tak gampang, tapi bukan berarti tak bisa”, tegas Sutarmidji.
Dirinya menilai, karakteristik wilayah yang berbeda mengharuskan para stakeholder untuk camat dalam menggali potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan data dukung yang akurat.
“Hal ini bisa baik, apabila data valid, data benar dan data akurat. Kelemahan kita data tidak pernah baik, kadang tidak update, akibatnya program yang disusun tidak mudah untuk dicapai. Dampaknya kadang malah berpotensi terjadi pemborosan, sehingga tak menyentuh tujuan dari visi dan misi yang ditetapkan”, ujarnya.
Kemudian dirinya mengajak Pemkab Kapuas Hulu untuk jeli dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagaimana yang telah diterapkan di Pemprov Kalbar dimana terjadi peningkatan PAD hampir 100 persen.
“Terkait PAD, awalnya saya perbaiki data. Pertama awal menjabat PAD Kalbar 1,9 triliun di tahun 2018. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 3,2 triliun, bahkan kita targetkan 3,4 triliun.Ini semua bisa dicapai karena mempunyai data yang valid. Awalnya Pajak Air Permukaan 600 juta – 2 milyar sekarang sudah 18 miliar. Tata kelola aset biasanya hanya 600 juta atau paling tinggi 1 milyar, sekarang realisasi pendapatan dari aset sudah mencapai 41 miliar. Awalnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hanya 21 milyar, kemudian naik menjadi 34 miliar. Jadi data itu sangat penting, walaupun masih belum 100 persen akurat,paling tidak mendekati.
BAPPEDA tak bisa menyusun program kalau data tidak valid. Sehingga saat ini kemampuan Fiskal kita termasuk tinggi, 54 persen sudah berasal dari PAD”, timpal pria yang akrab disapa Bang Midji ini.
Tak hanya itu, terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, Sutarmidji berpesan agar para stakeholder termasuk juga legislatif untuk mendukung program – program pembangunan di desa agar dapat mendongkrak IDM tersebut.
“IDM harus menjadi perhatian kita semua. Awal kepemimpinan saya hanya ada 1 Desa Mandiri, sekarang sudah lebih dari 500 Desa Mandiri di Kalbar. Kita harus berkolaborasi, terutama juga legislatif. Arahkan pokok – pokok pikiran (pokir) untuk menuntaskan 54 indikator IDM tersebut. Inilah alternatif insentifnya yang kita berikan, pembangunan jtu yang utama. Jadi tidak hanya dalam bentuk uang”, urainya.
Sutarmidji juga mengingatkan kewajibannya terkait pembangunan yang kewenangannya berada pada pemerintah provinsi, terutama infrastruktur.
“Saya yakin pembangunan di KH akan baik dan berkembang,
Saya sudah lihat ke lapangan, yang menjadi tanggung jawab provinsi insyaAllah tahun depan tuntas. Jembatan ada 31, rusak ringan rusak berat 20 an, yang besar cuma 2. Mudah – mudahan tahun ini jalan semua tuntas, tahun depan jembatan tuntas”, pungkasnya.
Mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di Kalbar ini membuka diri untuk koordinasi terkait pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Hal ini dalam hal menyelaraskan program – program prioritas pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.
“Kita bisa, banyak capaian positif yang sudah ditorehkan di tingkat nasional. Kalbar urutan ke 2 SPBE setelah DKI, Sakip BB, penyelenggaraan pelayanan publik sangat baik, kepatuhan pelayanan publik zona hijau, MCP oleh KPK dengan skor 97, setelah Bali dan Jawa Barat. Kemudian SPI urutan ke 5 Nasional. Persaingan seperti ini kami tampilkan, agar kita memiliki mindset bahwa daerah jangan mau kalah. Kita pasti bisa”, tutupnya.
(Hadysa Prana)
Sumber : Biro Adpim Setda Prov Kalbar
