Detikkasus.com l Labuhanbatu – Sumut
Rabu (07/04/2021) J. Ketua APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) dan ia juga sebagai Kepala Desa Kampung Bilah Kecamatan Bilahhilir dan, H.Rangkuti PLT Kadis PMD Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera. Hingga detik ini beliau berdua belum ada memberikan layanan informasi, entah apa saja yang dibahas kepala desa dan permaisurinya ketika berada diLombok NTB
Via telepon dan situs WhatsAAp ternyata banyak juga Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang merasa kaget atau bingung tentang keberangkatan beberapa Kepala Desa hingga istrinya (permaisurinya) ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Ketua BPD “Setau saya dan beberapa rekan BPD dari desa yang lain, tidak ada dianggarkan atau di musrembangkan pengeluaran anggaran dana desa ke lombok.”
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah merupakan “perlemen”-nya desa atau lembaga sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pada era otonomi daerah di Indonesia. “Perwujudan demokrasi hingga pada dalam bentuk transparansi dalam penggunaan anggaran dana desa sepertinya sangat tidak bisa terlaksana, selagi anggaran dana desa itu masih dikuasai oleh orang-orang yang pandai bersilat lidah”.
Menyikapi situasi yang dialami BPD akhirnya awak media menghubungi J.Ketua Apdesi melalui situs WhatsAAp, akan tetapi hingga saat ini J.Ketua Apdesi belum bisa mengasih tau berapa jumlah kepala desa yang berangkat menuju Lombok, bahkan berapa jumlah yang berangkat dalam satu desa belum juga bisa di jelaskan. Dan entah dari mana sumber dana anggaran pengeluaran ketika menuju Lombok hingga saat ini belum bisa dijelaskan Junaidi”.
Ketika Romeo dan Yuli (kepala desa dan istrinya) berada di Lombok, Hobol Rangkuti Plt Kadis PMD Labuhanbatu belum bisa menjelaskan. “Apakah ketika berangkat ke Lombok sudah ada bentuk mandat tertulis, atau restu do’a dari PLT Kadis PMD. Walau disituasi Covid-19 ternyata tidak sedikitpun, untuk menyurutkan romeo dan yuli untuk studi banding ke Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB)”. Dahsyat kemampuan romeo dan yuli untuk, memajukan desanya masing-masing sangat dinantikan.
Informasi dari nara sumber yang tidak ingin namanya terpublikasi mengatakan “Semua pengeluaran anggaran dana desa besar kemungkinan, bisa diremot kepala desa dan Kadis PMD dengan sesuka hati mereka. Sebab, setau saya ketika terlaksana musyarawah desa (MusDes) tidak ada dibahas tentang rencana kepala desa mau studi banding kelombok NTB. Apa lagi disituasi Covid-19 ini”.
Kenapa setelah dana desa tahap satu sudah direalisasikan oleh pemerintah pusat, malah pada banyak kepala desa yang berangkat ke lombok. Parahnya lagi malah permaisurinya istrinya sikades di ikutsertakan kelombok, Sebenarnya pungsi istri sikades yang ikut kelombok apa ia kegiatannya disana. “Anggaran Dana Desa memang katanya untuk membangun desa, ataukah hanya untuk sebatas memperkaya kepala desa dan istrinya atau kelompoknya”. Ujar nara sumber (J. Sianipar)
