Detikkasus.com | Jatim – Gubernur Jawa Timur didampingi Wagub dan Sekda Provinsi Jawa timur melangsungkan videoconference bersama Bupati dan Walikota se-Jawa Timur, Jumat (27/03/2020). Videoconference yang disiarkan dari Gedung Grahadi, Surabaya, membahas langkah-langkah percepatan penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.
Bertempat di ruang kerja Bupati Tuban, kegiatan ini juga diikuti Wakil Bupati Tuban; Sekda Tuban; dan sejumlah pimpinan OPD dan Direktur RSUD Koesma Tuban.
Gubernur Jawa Timur, Dra. Khofifah Indar Parawansa, M.Si., menyampaikan Pemprov Jatim telah membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Timur. Juga dibentuk 4 rumpun gugus tugas. Pertama, Gugus Promotif dan Preventif fokus untuk peningkatan pencegahan Covid-19. Kedua, Gugus Kuratif yaitu fokus pada pertolongan dan pengobatan. Ketiga, Gugus Tracing bertugas melakukan pendataan penelusuran jejak orang yang pernah berinteraksi dengan pasien Covid-19. Keempat, Gugus Penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19.
Guna menangani Covid-19, sebanyak 65 rumah sakit rujukan telah disiagakan Pemprov Jatim di sejumlah wilayah. “Pimpinan Daerah juga diharapkan menyediakan ruang observasi dan isolasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, penanganan Covid-19 harus dilakukan secara sistematis dan terkoordinir. Penanganan Covid-19 perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, organisasi keagamaan, dan kepemudaan. Tidak hanya itu, juga melibatkan personil TNI dan Polisi untuk menjaga ketertiban, keamanan agar masyarakat mentaati edaran yang berlaku.
Gubernur Khofifah menjelaskan sebanyak 18.400 alat rapid test sudah didistribusikan ke 65 rumah sakit rujukan dan Dinas Kesehatan di Jatim. Rapid Test Covid-19 akan segera dilakukan secara serentak. Rapid Test diprioritaskan untuk orang yang memiliki resiko tinggi. Pemprov Jatim terus berupaya menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dan kelengkapan lainnya untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Terkait keberadaan pasar tradisional, Gubernur Jatim mengimbau pimpinan daerah untuk mengatur jadwal buka-tutup pasar setiap harinya. Langkah ini diambil untuk mengurangi penumpukan warga di pasar pada satu waktu. “Warga dapat secara bergantian datang ke pasar, tidak menumpuk pada waktu yang sama,” jelasnya.
Usai videoconference, Wakil Bupati Tuban, Ir. H. Noor Nahar Hussein, M.Si., menerangkan sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Timur, perlu adanya refocusing anggaran atau pengaturan ulang anggaran agar lebih fokus guna penanganan Covid-19. Menindaklanjuti arahan Gubernur Jatim, Pemkab Tuban telah menyiapkan dana kurang lebih 15 milyar untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Tuban. Dana tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Tuban.
“Pemkab Tuban juga telah mengirimkan Surat Edaran ke pemerintah desa untuk mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk mendukung upaya penanganan Covid-19,” ungkapnya.
Wabup Tuban menuturkan mewabahnya Covid-19 berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi masyarakat. Diantaranya ojek daring; pedagang kaki lima; maupun tukang becak banyak yang mengalami penurunan pendapatan.
Menyikapi hal tersebut Pemkab Tuban akan mengadakan semacam operasi pasar. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat yang terdampak langsung Covid-19 di luar mereka yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu. Sebelumnya akan dilakukan pendataan masyarakat untuk mengetahui calon penerima diluar PKH; BPNTD maupun Bansos lainnya. “Masyarakat dengan kategori kaya / ekonomi mampu dilarang ikut operasi pasar,” tegasnya.
Rencananya, operasi pasar tersebut akan digelar sebelum dan pertengahan bulan Ramadhan; dan sebelum Lebaran. Ini menjadi langkah cepat yang dapat langsung dirasakan masyarakat. (Imm/mct)
