Aceh |Detikkasus.com -Sungguh mantap sistem kilahan salah seorang asn/pns wan zulham, selaku kepala bidang (kabid) cipta karya (ck) kantor dinas pupr.
Terbitkan rekomundasi dan izin mendirikan bangunan (imb) gedung baru berlantai 3 rumah sakit umum daerah (rsud) pemerintahan kabupaten (pemkab) aceh tamiang, diduga tak lengkapi dokumen perincian perhitungan struktur anti gempa bangunan yang lebih dari berlantai 2 dan 3.
Sungguh cukup aneh sekali, dengan tata cara kinerja pihak kantor pupr beserta kantor dinas satu atap (dpmptsp) pemkab aceh tamiang. Ketika awak media detikkasus.com ini, sempat menemui wan zulham selaku kabid ck pupr aceh tamiang, berkomfirmasi dan bertanya kepadanya.
Tentang, status perizinan imb bangunan berlantai dua dan tiga yang kini telah usai terlaksana terbangunan gedunh baru yang berlantai tiga rsud kabupaten aceh tamiang. Pada sebelumnya, apakah pihak rekanan kontraktor serta pihak konsultan perencanaan bangunan gedung. Apakah ada dilampirkan oleh pihaknya itu, wan julham bersama pendampingnya tersebut langsung mengomentari dugaan lain ditanya serta dimaksud. Wan julham berkilah, dia katakan.
“Kami bekerja bukan berdasarkan itu, sesuai perubahan dan peraturan baru. Pada peraturan pemerintahan (pp)_nomor_16_tahun_2021, yang bang maksud itu. Itu sudah tak dipakai lagi, itu persi yang lama. Karena kami anggap itu sudah lengkap, kami keluarkan rekomundasinya sebagai pengantar kantor dinas satu atap dpmptsp kabupaten aceh tamiang. Untuk selanjutnya bidang penerbitan imb bangunan gedung yang baru tersebut, itu urusan mereka. Jadi bukan dikantor pupr lagi yang mengeluarkan imb gedung itu.”cetusnya wan julham yang disampaikan olehnya, pada 10/11/2022 sekitar pukul.14.22.wib.
Usainya awak media detikkasus.com tersebut, bertanya secara berkomfirmasi diruangan kerja bidang cipta karya wan julham dikantor pupr itu. Dalam hasil telaha antara awak media detikkasus.com bersama tergabung dengan team ahli profesi senior konsultan perencana diprovinsi aceh, didampingi pula dengan sesepuh lembaga badan peserta hukum (L-BPH) reclaseering indonesia (RI) diaceh.
Dengan ulasan, pada dokumen pada sebelumnya juga pernah dia wan julham sampaikan kepada awak media detikkasus.com, pada peraturan pp_nomor_16_tahun_2021. Pada poin nomor empat (4) berbunyi, dokumen rencana struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berisi : gambar rencana struktur bawah termasuk detail. Artinya, mulai dari gambar rab sampai perhitungan struktur bangunan dan gedung yang berlantai lebih dari dua lantai.
Sesuai pada hasil telaha, secara team tergabung kepada awak media detikkasus.com ini, pihak dari panitia perencana bangunan gedung baru rsud aceh tamiang, berstatus lebih dari lantai 2 ke lantai 3. Dugaan hanya diajukan sebatas gambar dan rabnyanya, maka terbitlah rekomundasi dari pihak kanto pupr aceh tamiang. Hasil telaha pada dokumen yang digunakan oleh pihak bidang cipta karya kantor pupr kabupaten aceh tamiang, yang tersebut bunyi dokumen yang iya gunakan.
Pada huruf b, berbunyi. Gambar rencana struktur atas dan detail, yang dimaksud pada secara detailnya. Sebelum pengajuaan rekomundasi imb gedung baru berlantai lebih dari 2 atau 3, harus dilengkapi dokumen gambar dan rab serta juga perhitungan strukturnya. Setelah lengkap secara detail, baru diajukan pengurusan imbnya ke kantor dinas terkait.
Berlanjut, pada huruf c. Berbunyi, gambar rencana basemen dan detailnya, dan pada huruf d. Perhitungan rencana struktur dilengkapi dengan data penyelidikan tanah untuk bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai. Lanjutan pada nomor lima (5), berbunyi menjabarkan. Dokumen rencana utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang berawal keterangan huruf a. Perhitungam kebutuhan air bersih, listrik. Penampungan, dan pengelolaan air limbah. Pengelolaan sampah, beban kelola air hujan, serta kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung.
Namun, dalam pantauan awak media detikkasus.com. dugaan tidak melengkapi terhadap pihak panitia perencana bangunan baru gedung rsud kabupaten aceh tamiang, diduga hanya sebatas gambar dan rabnya saja. Yang diajukan untuk pengurusan imb ke pihak kantor dinas pupr dan kantor dinas satu atap (dpmptsp), demikian pada huruf b, perhitungan tingkat kebisingan dan getaran. Dugaan juga tidak lengkap pada pengajuan secara mendetail dari dokumen perhitungan struktur bangunan baru gedung rsud aceh tamiang yang lebih dari berlantai 2 dan 3, berlanjut dengan huruf c akhir.
Berbunyi adalah, gambar sistem proteksi kebakaran sesuai dengan tingkat resiko kebakaran. Setelah dijabarkan dalam aturan dan perubahan yang tanpa terperinci, hanya.sebatas uraian singkat saja. Dan pihak pupr bidang cipta karya diduga tidak mendalami tata cara yang telah ditetapkan, ada apa dengan pihak panitia perencana bangunan baru gedung rsud aceh tamiang yang berlantai 3 itu dan sebegitu cepat menerima serta menerbitkan rekomundasi untuk pengurusan imb tersebut.
Menurut UNK sebagai team ahli dibidang konsultanan diprovinsi aceh, mengomentari dalam kejadian tersebut. Dari pihal kantor dinas pupr dan juga dari kantor satu atap (dpmptsp) pemerintahan kabupaten aceh tamiang, sesuai ulasan dari awak media detikkasus.com tersebut.Yang didengar dari pihak bidang cipta karya pupr bung wan julham beberapa hari yang lalu, mengulaslan ceritanta UNK itu.
“Apa yang telah disampaikan wan julham kepada awak media detikkasus.com ini, seharusnya. Pihak bidang cipta karya pupr kabupaten aceh tamiang, sebelum menerima tentang pengurusan imb bangunan baru gedung rsud aceh tamiang itu, seharusnya melakukan dan memeriksa dokumen perhitungan struktur perencana dari panitia yang bersangkutan. Antara lain, seperti pada peraturan pemerintahan atas perubahan, yang berbunyi menyebutkan beberapa item itu, dengan secara detail. Dengan detail yang dimaksud adalah dari pada dokumen perhitungan struktur anti gempa yang harus benar-benar ada, contohnya saja dari dokumen perhitungan struktur dan penjabaran pp_nomor_16_tahun_2021 pada halaman -177- dan item nomor 4 serta juga pada awal huruf a, b, c, d dan item nomor 5. Diawali dari huruf, a, b, c. Dengan ujung bunyinya detail tersebut, artinya meminta dokumen perhitungan struktur perencana awal sebelum terjadinya terbangun gedung baru yang berlantai 2 dan berlantai 3. Bukan karena semerta-merta ada perubahan pihak dinas terkait hanya menerima dokumen dambar sertanya rabnya saja, itu sama dengan dugaan terjadinya pembohongan publik.”terang UNK team ahli konsultan senior bidang perhitungan struktur yang berbau lantai 2 dan 3 bangunan gedung.
Masih, kata UNK team ahli konsultan senior menjelaskan. Sesuai PP nomor 16 tahun 2021, paragraf 3 pasal 27, 28 & pasal 29 poin 1, 2, 3 sampai dengan 8 (perencnaan struktur harus dilakukan dengan perhitungan mekanika teknik) menjelaskan tentang struktur bangunan dan lain-lainya (dll), dengan terperinci singkat terjabarkan.
Konsep dasar perencanaan struktur, dasar-dasar peraturan perencanaan. Dan tata cara perhitungan struktur beton bangunan dan gedung, peraturan pembebanan indonesia untuk gedung. Peraturan perencanaan bangunan baja indonesia, mutu bahan.Yaitu adalah, a. Mutu beton, dipakai mutu beton berapa nilai ukuran tertulis dalam dokumen. B, tulangan. Diameter dengan dia meternya berapa jumlahnya, diameter kedua berapa dia meter ukurannya.
Penyelidikan tanah lokasi untuk gedung bangunan yang berlantai 2 atau pun berlantai 3, perencanaan pondasi didasarkan atas hasil penyelidikan untuk mengetahui kondisi lapisan tanah pendukung dan menentukan type pondasi yang tepat. Pembebanan, a. Beban mati (DL), sesuai dengan peraturan pembebanan indonesia dan berat jenis bahan yang dipakai. B, rehab beban hidup (LL). Beban hidup yang dipakai adalah sebagai berikut, petkantoran berapa nilainya. Selasar/tangga juga berapa nilai diya gramnya atau meter kubiknya, masjid/perpustakaan berapa nilai diya gram kubiknya perhitungan strukturnya juga harus ada dilampirkan peta zona gempa wilayah indonesia.
Apa yang disebutkan oleh pihak kantor pupr bidang cipta karya yang dijabarkan pada pasal dan pp tersebut, itu hanya uraian singkat saja. Didalam uraian singkat pada pasal dan pp itu juga harus dilengkapi perhitungan strultur, kalau tidak ada yang dimaksud dugaan ada apa dengan sistem permainan antara mereka.
Ini dari pihak aparat penegak hukum daerah kabupaten aceh tamiang atau pihak aparat penegak hukum daerah provinsi aceh, perlu dilakukan pemeriksaan dengam secara datail pada dokumen imb yang mereka perbuat. Disinilah titik mereka diduga dapat bisa bermain secara dugaan adanya kkn itu. Pungkasnya bung UNK team ahli konsultan senior di aceh menjelaskan, pada 13/11/2022 sekitar pukul.20.31.wib.
(Bung-Purba-Kaperwil-Aceh/Team)
