PONTIANAK I Detikkasus.com -,
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dr.Harisson M.Kes., mengikuti Apel Kesiapan Operasi Kepolisian Kewilayahan “BINA KARUNA KAPUAS-2023 TAHAP II” secara serentak dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah hukum Polda Kalbar, yang diselenggarakan di Lapangan Jananuraga Polda Kalbar dan dipimpin langsung oleh Irjen. Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H.,, selaku Inspektur pada apel tersebut, Kamis (15/6/2023).
Apel Gelar Pasukan Operasi “BINA KARUNA KAPUAS-2023 TAHAP II” dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Barat bertindak sebagai Inspektur Upacara, yang pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa Apel Gelar Pasukan ini merupakan sarana pengecekan kesiapan dalam rangka pelaksanaan operasi “BINA KARUNA KAPUAS-2023 TAHAP II”, tentang Pencegahan dan Penegakkan Hukum (Gakkum) terhadap kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah provinsi Kalimantan Barat.
“Pelaksanaan operasi ini rencananya akan berlangsung 21 hari mulai tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan 5 Juli 2023, yang melibatkan sebanyak 892 personil jajaran Polda Kalimantan Barat”, ungkap Kapolda Kalbar.
Lanjutnya, ia menegaskan bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan ini perlu menjadi perhatian bersama, untuk mencegah dan menanggulanginya. Hal ini karena dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem secara masif sehingga berpengaruh terhadap perekonomian serta juga berimplikasi dalam menurunkan kredibilitas Pemerintah dimana asap lintas batas dapat berpotensi menurunkan dan merenggangkan hubungan bilateral Indonesia dengan negara tetangga.
Kemudian Kapolda Pipit Rismanto juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2022, areal hutan dan lahan yang terbakar mencapai 204.894 hektar, angka tersebut turun sebesar 42,9 % atau setara 153.973 hektar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 358.897 hektar, sedangkan Emisi Karbon yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2022 mencapai 22.239.120 CO2e namun Kalimantan Barat menduduki peringkat tertinggi dengan menyumbangkan Emisi lebih kurang 6.913.569 CO2e.
“Hal tersebut menyebabkan perubahan suhu, perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga untuk menyikapinya, Polda Kalimantan Barat terus berkomitmen untuk terus serius dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar dengan mengedepankan prinsip kerja yang Responsif, Partnership dan Solutif, sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik”, teragasnya.
Menurut prediksi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa Indonesia akan memasuki musim El Nino, yang akan terjadi dipertengahan tahun. Hal ini berdampak pada penurunan curah hujan yang signifikan dan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk saat ini di Kalimantan Barat curah hujan akan semakin rendah oleh karenanya semua harus tetap siaga dan waspada mengantisipasi perubahan iklim dan cuaca”, harapnya.
Lanjutnya, ia menegaskan bahwa dengan adanya data-data tersebut POLRI berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam melaksanakan langkah-langkah strategis dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu dengan upaya Pencegahan, Penanggulangan, Penegakan Hukum dan mendorong pemulihan salah satunya dengan melaksanakan Operasi BINA KARUNA KAPUAS-2023.
“Saya berharap dengan Operasi BINA KARUNA KAPUAS-2023 tahap II ini, seluruh personil yang terlibat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, Para personil dapat menjalin kolaborasi yang harmonis antara Satgas, Instansi, Manggala Agni dan Pihak terkait lainnya, dengan memberikan Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan khususnya Perusahaan dan Masyarakat dilokasi rawan kebakaran, monitoring lokasi hot spot, verifikasi, eskalasi kebakaran segera padamkan api sehingga kebakaran tidak semakin meluas dan melakukan pendekatan hukum guna memberikan efek jera kepada para pelaku, Laksanakan, Analisa dan Evaluasi secara berkala dengan seluruh jajaran dan laporkan kepada pimpinan untuk diambil kebijakan dan keputusan lebih lanjut”, imbau Kapolda Kalbar kepada peserta Apel.
Ia juga menegaskan akan membuat strategi baru untuk pencegahan Karhutlah, dengan melakukan sosialisasi baik ke masyarakat atau sampai ke desa-desa.
“Kami menginginkan tiga pilar, Kepala Desa, Babinsa, Babinkamtibmas, memiliki peranan untuk melakukan pengawasan di desa-desa sampai seluruh instansi atau pihak-pihak terkait dalam penanggulangan Karhutlah mempersiapkan diri berkolaborasi untuk bersama-sama agar Karhutlah minimal bisa diminimalisir”, tegasnya.
“Penegakkan Hukum di Polda Kalbar dan Penegakkan Hukum Terpadu yang kita lakukan dari penyidik kepolisian sampai ke Kejaksaan dan Instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatu, dan Provinsi Kalimantan Barat merupakan peringkat satu dalam penegakan hukum, Kemudian untuk operasi tahap kedua ini Kita akan menyampaikan prinsip ultimum remedium dimana harus mengutamakan pencegahan dan apabila upaya-upaya ini tidak dipatuhi maka akan diambil tindakan tegas”, tutup Irjen. Pol. Pipit Rismanto.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah dr. Harisson, menjelaskan bahwa dalam selama tiga tahun terakhir jumlah karhutla di Kalbar dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami penurunan yang signifikan. Dimana tahun 2019 sebanyak 11.804 hotspot kini menjadi 1.602 hotspot di tahun 2022. Adapun luas karhutla di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Kalbar sejak tahun 2019 hingga 2022 seluas 129.980 hektar dari sebelumnya mencapai 151.819 hektar.
Berdasarkan data luas terbakar tahun 2022 ada 5 kabupaten tertinggi sebaran luas karhutla di kalbar yaitu, Kabupaten Ketapang sekitar 4.573 hektar, Kabupaten Sambas sekitar 3.460 hektar dan Kabupaten Mempawah sekitar 3.343 hektar, Kabupaten Kubu Raya sekitar 2.475 hektar dan Kabupaten Sanggau sekitar 2.196 hektar.
“Sebagaimana arahan yang disampaikan Bapak Gubernur beberapa waktu lalu, meskipun sebelumnya sudah dapat terkendali, kita jangan sampai terlena. Kita harus selalu siap dan sigap. Kita juga memberdayakan masyarakat desa peduli api dalam mencegah karhutla ini. Hal ini karena curah hujan di wilayah kalbar pada bulan Juli hingga bulan September 2023 cukup rendah”, tegas Harisson.
Kegiatan Apel tersebut turut dihadiri oleh, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Drs. Muhammad Yusuf, S.H, M.H, Komandan Lantamal XII Laksma TNI Suharto, S.H, M.Si, Perwakilan Pangdam XII Tanjungpura, Kepala BNPB Perwakilan Kalimantan Barat, Perwakilan Instansi Pemerintah Provinsi Kalbar terkait Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Satgas-satgas, Manggala Agni, serta organisasi – organisasi dan Pemadam Kebakaran yang berjibaku dalam penanganan Karhutla.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
