Detikkasus.com | Jawa Timur – Indonesia -, Jumat 28 Desember 2018 -, Supriyanto als Priya Ketua Umum NGO PMBDS dan Sejumlah Media menemukan proyek kegiatan Penerapan teknologi Sabodam Modular yang menelan Anggaran APBN 2018 Senilai Rp. 19.546.383.000.00. (sembilan belas milyart lima ratus empat puluh enam juta tiga puluh delapan tiga juta ribu rupiah) di wilayah hukum Polda Jatim.
Adapun tujuan / sasaran kegiatan: Pilot Project Penerapan Teknologi Sabodam Modular, Nama Perusahaan PT. DEFICY SIGAR PRATAMA, Nomor dan Kontrak : KU.02.03/SPK/Lb8/18/11 Tanggal 31 Mei 2018, Jangka waktu pelaksanaan: 180 ( seratus delapan puluh hari), Dan penanggung jawab kegiagan: Satker Balai Litbang Sabo.
Nampak dalam gambar/ Video NGO PMBDS: Proyek APBN Senilai Milyartan rupiah bahan bakunya Batu murni ambil di lokasi sungai, selain itu pasirnya juga menggunakan pasir sungai di lokasi proyek.
Secara terpisah: Karyadi akrab di panggil mbah di Ketika di konfirmasi di rumahnya mengatakan, saya hanya Menjadi Sub-Kontraktor Dari Perusahaan ini, tidak tau pemilik proyek siapa, jelasnya kepada NGO PMBDS terkesan menutup nutupi.
Sementara itu Pimpinan Proyek sukar untuk di temui.
Supriyanto Als Priya Ketua Umum NGO PMBS: Menjelasakan tentang: Subkontraktor.
Subkontraktor | Keberadaan dalam setiap proyek memang penting. Dalam proyek, subkontraktor yang berada langsung di bawah main kontraktor akan berkordinasi dan selalu mengupdate perkembangan proyek kepada main kontraktor. Ia membantu kerja main kontraktor.
Hal ini dikarenakan satu proyek saja, ketika sedang berada pada tahap pembangungan fisik di lapangan, main kontraktor tidak bisa menghandle semua paket pekerjaan.
Jika semua paket pekerjaan dikerjakan oleh main kontraktor saja bisa berbahaya akan target penyelesaian yang bisa molor. Maka dari itu, main kontraktor akan merekrut subkontraktor untuk membantu proyek. Tentu, subkontraktor harus memiliki standar tertentu agar bisa dipercaya. Jika Anda tertarik untuk menjadi subkontraktor, lakukan beberapa tips berikut ini;
Komentar Karyadi Subkontraktor Proyek APBN 2018 – Rp. 19.546.383.000.00 Di Kerjaan Oleh PT. DEFICY SIGAR PRATAMA.
https://youtu.be/xjBUbHyXMVU
Subkontraktor
Paling tidak ada dua posisi subkontraktor yang harus dipilih salah satunya tergantung kemampuan Anda. Pertama, subkontraktor yang hanya menyediakan pekerja. Subkontraktor jenis ini hanya bertanggungjawab kepada pekerja serta alat kerja kontruksi seperti alat berat. Bahan bangunan disediakan oleh perusahaan yang menyewa jasa subkontraktor tersebut.
Kedua, subkontraktor yang menyediakan baik pekerja maupun material kontruksi. Jadi, disini subkontraktor memiliki dua tanggungjawab yang berhubungan dengan pekerja dan bahan bangunan. Subkontraktor jenis ini akan bertanggungjawab bagi sebagian atau seluruh pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan kontraktor.
Proyek APBN 2018 Rp. 19.546.383.000.00 PT. DEFICY SIGAR PRATAMA Syarat Korupsi.
https://youtu.be/lvl_AznIT6Q
Masih Ketua Umum NGO PMBDS Menganalisa kecuranggan direktor atau pimpinan proyek dari batu kali dan pasir saja kelihatan milyaratan rupiah, belum lagi lainnya.
APBN 2018: Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pemerintah merespon tahun 2018 ini melalui penetapan tema kebijakan fiskal yakni “Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan”.
Tiga strategi fiskal pada tahun 2018:
Optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi;
Efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas;
Mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.>
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2018
APBN tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian global maupun domestik, yang tercermin dari asumsi dasar ekonomi makro sebagai berikut.
Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen;
Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per dolar Amerika Serikat;
Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen
Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel;
Lifting minyak dan gas bumi tahun 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
Besaran indikator ekonomi makro tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari luar (global) maupun dalam negeri (domestik). Pengaruh faktor global diantaranya harga komoditas yang masih lemah, perdagangan dunia meningkat namun masih dibayangi isu proteksionisme dan perlambatan tingkat permintaan dari Tiongkok, Uni Eropa dan Jepang, serta ketegangan geo politik di Timur Tengah dan Asia.
Pengaruh dari faktor domestik, yaitu tingkat kepercayaan dan daya beli masyarakat, keyakinan pelaku usaha, peningkatan peran swasta melalui kredit investasi dan investasi langsung, perbaikan neraca pembayaran serta penguatan cadangan devisa.
Pokok-pokok Kebijakan APBN Tahun 2018
1. Pendapatan Negara
Dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp275,4 triliun dan Hibah sebesar Rp1,2 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah akan melakukan berbagai upaya penguatan reformasi di bidang perpajakan serta Kepabeanan dan Cukai, antara lain melalui:
Dukungan Automatic Exchange of Information (AEoI) agar dapat meningkatkan basis pajak serta mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan;
Penguatan data dan Sistem Informasi Perpajakan agar lebih up to date dan terintegrasi, melalui e-filing, e-form dan e-faktur;
Membangun kepatuhan dan kesadaran pajak (sustainable compliance);
Perbaikan kemudahan dan percepatan pelayanan di pelabuhan dan bandara serta, penegakan pemberantasan penyelundupan.
Sedangkan di bidang PNBP, pencapaian target didukung dengan langkah efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kinerja BUMN, perbaikan regulasi PNBP serta perbaikan pengelolaan PNBP di Kementerian/Lembaga.
2. Belanja Negara
Belanja negara dalam APBN 2018, pemerintah dan DPR RI menyepakati belanja sebesar Rp2.220,7 triliun. Besaran ini meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp766,2 triliun.
Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 dialokasikan sebesar Rp766,2 triliun. Alokasi ini diarahkan untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah, serta mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.
Adapun kebijakan dan output yang menjadi sasaran alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebagai berikut :
(1) DAU diarahkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan antar daerah dengan sasaran membaiknya indeks pemerataan menjadi 0,5947.
(2) DAK Fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik dengan sasaran antara lain sarana dan prasarana puskesmas 15,7 Ribu unit, irigasi 51 Ribu ha, rehabilitasi jaringan irigasi 771,9 Ribu ha, stimulan pembangunan perumahan baru 225,8 Ribu rumah tangga.
(3) DAK non fisik diarahkan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap layanan publik dengan sasaran BOS 47,4 Juta siswa, tunjangan profesi guru (TPG) 1,2 Juta guru, dan bantuan operasional kesehatan (BOK) 9.785 puskesmas.
(4) Dana Desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin dan afirmasi kepada daerah tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dengan alokasi per desa rata rata Rp1,15 Miliar untuk 74.958 desa.
3. Pengelolaan Pembiayaan
Berdasarkan perkiraan pendapatan negara dan rencana belanja negara, maka defisit anggaran pada APBN tahun 2018 diperkirakan mencapai Rp325,9 triliun (2,19 persen PDB). Besaran ini lebih rendah dibandingkan outlook APBN Perubahan tahun 2017 sebesar 2,67% terhadap PDB. Keseimbangan primer juga turun menjadi negatif Rp87,3 triliun dari outlook tahun 2017 sebesar negatif Rp144,3 triliun.
Defisit anggaran tersebut akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability. Selain itu, pembiayaan anggaran tahun 2018 juga diarahkan untuk pembiayaan investasi dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, perbaikan kualitas pendidikan, dan UMKM.
APBN adalah #Uang Kita.
Uang rakyat Indonesia yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Ketua Umum NGO PMBDS Gandeng KPK.
Keterangan Lokasi Proyek dan Lain lain di Privas Ketua Umum NGO PMBDS Dan Sejumlah Media.
(PRIYA).
