PONTIANAK I Detikkasus.com -, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., menerima kunjungan jajaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional Kalbar, Banten, dan DKI Jakarta Fahrul Razi, M.M., A.Ak., di ruang kerja Gubernur Kalbar, Rabu (1/11/2023).
Pj Gubernur Kalbar Harisson berharap BPJS Kesehatan dapat melakukan langkah kolaborasi edukatif ke beberapa Kabupaten/ Kota di Kalbar dan khususnya di Kabupaten Ketapang yang masih rendah agar Pemkab maupun Pemkot dapat mengambil langkah dalam meningkatkan Universal Health Coverage (UHC).
Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
Dimana untuk saat ini, pencapaian UHC di Kalbar baru 88 persen dari jumlah penduduk yang tercover. Jadi, melalui program Jamkesprov ini diharapkan universal health coverage (UHC) mampu mencapai angka 95 persen pada tahun 2023 ini.
“Hal ini perlu dilakukan, apabila perlu akan saya surati kepada Bupati maupun Walikota agar dapat mempercepat dalam mengambil langkah cepat untuk terjaminnya masyarakat dalam pelayanan kesehatan sehingga UHC bisa tercapai sesuai target,” terang Harisson.
Di tempat yang sama Direksi BPJS Kesehatan Wil. Kalbar, Banten, dan DKI Jakarta Kalbar, Kalsel, dr. Fachrur Razi, M.M., A.Ak., mengatakan, kunjungan ke Pj Gubernur Kalbar untuk melaporkan progres jam Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov) atau bantuan berupa subsidi yang mana hal ini berkaitan langsung dengan universal health coverage (UHC) untuk wilayah Kalbar.
“Kita menyampaikan laporan cakupan universal health coverage di Kalbar, dimana hingga kini cakupannya baru mencapai 88 persen. Dan diharapkan melalui program Jamkesprov UHC bisa mendapat 95 persen,” sebut Fachrur Razi.
Fachrur Razi menambahkan, dari capaian tersebut, masih ada sejumlah kabupaten/kota di Kalbar yang cakupan UHC-nya masih tertinggal seperti Kabupaten Ketapang, yaitu, di bawah angka 90 persen, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengejar cakupan yang maksimal.
“Harapannya, seluruh masyarakat bisa terjamin pelayanan kesehatannya melalui Jamkesprov,” ujarnya.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
