PONTIANAK I Detikkasus.com – Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. mengungkapkan, kegiatan penyerahan DIPA APBN dan TKD yang kita laksanakan pada hari ini merupakan tindak lanjut dari Penyerahan DIPA dan TKD yang dilakukan oleh Presiden kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan secara daring pada tanggal, 29 November 2023, juga sebagai momentum dimulainya pelaksanaan program pembangunan untuk Tahun 2024.
“Pertumbuhan ekonomi nasional itu 4,9 persen, sementara di Kalimantan Barat ini masih dibawah nasional sebesar 4,27 persen. Ini menjadi perhatian kita semua dan salah satu sebenarnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi itu adalah belanja Pemerintah, saya harapkan bahwa jadi perhatian bagi kita semua agar belanja pemerintah ini dikebut, jadi tidak berlama-lama ada di KAS Pemerintah harus cepat dibelanjakan dan ingat, tepat sasaran,” ucap Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., saat memberikan sambutan pada acara Penyerahan Daftar Pelaksanaan Isian Anggaran (DIPA) APBN dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Provinsi Kalimantan Barat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (5/12/2023).
“Ini penting kita lakukan karena memang belanja ini menjadi harapan bagi berputarnya ekonomi di Kalimantan Barat, jadi tanpa belanja pemerintah, perekonomian di Kalimantan Barat akan susah bergerak. Saya menekankan itu dan saya juga menekankan bahwa belanja itu perlu dilakukan disamping cepat tapi juga harus transparan, akuntabel, efektif, efisien dan perhatikan outcome-nya yaitu menjadi perhatian adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendidikan, Kesehatan dan bagaimana caranya kegiatan-kegiatan kita (Pemerintah) dapat meningkatkan Pendapatan Perkapita Masyarakat. Ini harus menjadi perhatian bagi para Bupati/Walikota dan perhatian bagi kita semua Organisasi vertikal yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Orang nomor satu di Kalimantan Barat juga berharap untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN Pemerintah Pusat agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras.
“Manfaatkan pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah. Terakhir laksanakan monitoring dan sinergitas pelaksanaan dana Desa dalam rangka pencapaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrim, menurunkan prevalensi stunting dan pengendalian inflasi,” pintanya.
Sebagai informasi, Total APBN yang masuk ke Kalimantan Barat sebesar 31,06 Triliun Rupiah, terdiri atas 10,38 Triliun Rupiah adalah alokasi DIPA Satuan Kerja di Provinsi Kalimantan Barat dan 20,68 Triliun Rupiah adalah total alokasi transfer ke daerah.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
