Nias Selatan l Detikkasus.com – Pada Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) yang seyogianya menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan,akan tetapi hal lain terjadi didesa Hilimaenamolo pengerjaan sanitasi pembangunan sejumlah toilet direncanakan minimal 50 kepala keluarga dengan anggaran dana sebesar,RP 350.000.000. juta jauh dari harapan yang sesungguhnya. secara langsung di kerjakan oleh anggota KSM tanpa melibatkan pengguna manfaat, terpantau awak media jumat,(12/11/2021)
Salah seorang warga yang tak ingin disebut identitas (penerima manfaat) mengungkapkan bahwa : pembangunan sejumlah toilet tidak ada transparansi minimal informasi, hingga ke proses pengerjaan apakah sesuai tidaknya secara langsung dikerjakan oleh kelompok swadaya masyarakat(KSM).
Terkesan terburu, dimana terlihat asal jadi dan cepat selesai.Terlihat tidak ada penggalian untuk pondasi, pipa saluran terbiarkan tidak tertanam. Sangat disayangkan jikalau perencanaan pembangunan toilet itu hanya berpacu pada keadaan secara kwantitas (jumlah) tidak memperhatikan kualitet (mutu).
Kepala Desa Hilimaenamolo, Afentinus Dakhi yang dimintai tanggapan terkait adanya program pamsimas didesa Hilimaenamolo, menjelaskan bahwa : pada dasarnya seluruh kegiatan yang tujuannya untuk desa membangun ini sangat diapresiasi dan telah terbentuk pengurus KSM didesa Hilimaenamolo, An : Suhertianus Dakhi(ketua),Ofonai’o Dakhi (Sekretaris )dan Sifiliria Dakhi (Bendahara). Namun alangkah kecewanya sebagai pemerintah desa karena saat dimulai kegiatan pematokan, pengerjaan,sampai saat ini pengurus kelompok swadaya masyarakat ( KSM ) tidak pernah berkoordinasi,dengan pemerintahan desa. Ditambahkan lagi Pihak PPK yang membidangi sanitasi PUPR Nias Selatan enggan bekerjasama. Kita selalu berupaya agar kegiatan ini terlaksana baik,tapi perlu di ketahui bahwa sebagai kepala desa berhak mengetahui,sukses atau tidaknya kegiatan yang disasarankan di wilayah saya sebagai pemerintah desa, tegasnya.
Akhir-akhir ini saya dikagetkan, beberapa orang masyarakat mendatangi kantor pemerintahan desa. Sebagai penerima manfaat protes karena merasa banyak hal yang dinilai tidak sesuai. Dengan bersedia membuat pernyataan bahkan laporan atas kejanggalan di temukan pada kegiatan lapangan. Sebagai pemerintah desa menyurati pihak monitoring yang membidangi sanitasi namun tidak ada tanggapan.
Jelasnya saya sampaikan demi untuk kelancaran program ini sebaiknya ada pengkajian ulang dan secara transparansi pengurus KSM kepada masyarakat terkait pengerjaan maupun penggelolaan keuangan sehingga tepat sasaran peruntukkanya. Harap kades.
(Supardi Bali)
