Bojonegoro | Detikkasus.com – Program Rekognisi Pembelajaran Lampau Desa (RPL Desa) dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang bekerjasama dengan Pemkab Bojonegoro telah berjalan dua semester. Dengan program ini, Bojonegoro ditunjuk oleh Kemendes PDTT sebagai role model pelaksanaan program RPL di Indonesia.
Kemendes PDTT menggelar Forum Group Discussion (FGD) Pra Evaluasi Program RPL Desa, Pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Transmigrasi serta Penyusunan Panduan Laporan Pengelolaan Keuangan dan Pemeringkatan BUMDes Bersama. Kegiatan ini digelar di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Yogyakarta, Rabu (4/1/2023).
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah hadir dalam kegiatan ini. Selain Bupati Anna, hadir juga Guru Besar FH UGM, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan UGM, Dosen Politeknik Keuangan Negara STAN, dan Dosen Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).
Selain itu juga hadir Ketua Ikatan Akuntan Indonesia, Koordinator RPL UNESA, Dosen FH UGM, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta, dan Guru Besar Fak Geografi UGM Prof. Suratman.
Rapat membahas evaluasi agar mahasiswa, yakni para aparatur desa Bojonegoro, mahasiswa program RPL Desa dapat lulus dengan lancar tanpa kendala dengan kualifikasi yang tidak kalah dari S1 reguler lainnya.
Dalam kesempatan ini, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berharap evaluasi juga melibatkan banyak pihak. “Kita ingin melihat selama dua semester ini bagaimana semangat kuliahnya. Apakah bisa 100 persen lulus, mumpung masih di pertengahan perjalanan jika ada kendala bisa dicari solusinya,” kata Gus Halim.
Menteri Desa PDT ini juga menjelaskan bahwa program RPL Desa ini selain meningkatkan SDM aparatur desa, juga akan menjadi contoh bagi kepala daerah dan perguruan tinggi lainnya.
Gus Halim menegaskan, untuk menjamin kualifikasi perangkat desa dalam program RPL Desa, pihaknya meminta Kepala BPSDM bersama perguruan tinggi membentuk tim kendali mutu. Selain itu dari jajaran perguruan tinggi juga melakukan pendampingan bersama Kemendes PDTT agar sinergitas tersebut menghasilkan banyak hal positif.
“Oleh karena itu dari pra evaluasi ini nanti ada tindak lanjut bersama pemerintah daerah yang lain dan perguruan tinggi yang lain di bawah Pertides,” ungkap Gus Halim.
Lebih lanjut, Mendes PDTT memerintahkan jajarannya untuk lebih fokus, detail serta terintegrasi antar unit kerja dalam membangun desa.
Ia menjelaskan makna terintegrasi ialah tiap unit kerja saling bekerjasama dan melengkapi satu sama lain. Selain itu, seluruh pegawai harus mengerti dan memahami kebijakan pembangunan yang menjadi tugas Kemendes PDTT.
“Orkestrasi ini permasalahan yang paling rumit, kalau konsolidasi saya yakin semua sudah melakukan konsultasi, kemudian berusaha melakukan integrasi program,” pungkasnya.
Terpisah, Kabid PIKP Dinas Kominfo Bojonegoro Panji Ariyo K menuturkan, saat ini sebanyak 998 aparatur desa asal Kabupaten Bojonegoro sedang menempuh kuliah melalui jalur program RPL Desa di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Jika berjalan lancar, akan diwisuda pada 17 September 2023.
(Andri)
