PONTIANAK I Detikkasus.com – Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., memberikan materi dalam agenda Bedah Publik Peran APIP dan APH serta Masyarakat yang bertemakan “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Tahun Politik” yang diselenggarakan oleh Rumah Milenial Kalbar di Hotel Aston Pontianak, Rabu (21/6/2023).
Dalam kesempatan ini, Gubernur mengapresiasi Rumah Milenial yang peduli terhadap masalah korupsi pada tahun politik. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman sebagai Politisi maupun Pengusaha untuk menaati aturan yang berlaku.
“Kalau penanganannya saya rasa Kepolisian dan Kejaksaan pasti sudah punya pedoman. Ini untuk mengingatkan juga kepada kawan-kawan yang profesinya sebagai Politisi, supaya betul-betul menjalankan tugas dengan aturan-aturan dan pelaku usaha juga menjalankan usahanya dengan aturan-aturan,” jelasnya.
Gubernur menambahkan hal yang berkaitan dengan Kontraktor yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, diharapkan bekerja sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah ditetapkan.
“Kontraktor itu bekerja saja dengan kualitas yang benar, spesifikasinya juga harus benar. Konsultan Pengawas maupun Perencanaan buat saja sesuai aturan. karena kita pelaksana ini tetap patuh pada aturan-aturan,” ujar Gubernur.
Masih berkaitan dengan Kontraktor, Gubernur mencontohkan jika ada Kontraktor yang sudah mengeliminasi 20 persen dari 100% anggaran proyek, dipastikan proyek itu tidak berjalan dengan maksimal.
“Coba bayangkan misalnya di satu proyek itu kontraktor pemenangnya sudah buang misalnya 20 persen, pasti tak beres. 99,9 persen proyek itu tak beres, tak ada lagi alasan, akhirnya tengah jalan putus kontrak dan sebagainya. Salah satu contoh, ada kegiatan di 2-3 dinas, saya suruh hentikan, kemudian putus kontrak, mengarah pada kerugian, kita biarkan aparat penegak hukum menanganinya, yang bisa kita selesaikan, kita selesaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kapolda Kalbar, Irjen. Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., mengatakan pada tahun politik ini akan menerapkan beberapa prinsip yang nantinya akan mengawal Pemilu berjalan dengan lancar dan tertib.
“Kita menerapkan prinsip responsif, merespon segala permasalahan, memetakan segala permasalahan. Prinsip kedua adalah kita partnership, membangun dan memperkuat kolaborasi kemitraan kita dengan semua pihak, memiliki fungsi yang sama dalam pembangunan daerah. Kemudian prinsip kita adalah solutif, kita juga harus mencari solusi. Tentunya terkait di tahun politik, kami di Kepolisian akan mengawal proses Pemilu ini berjalan aman, tertib dan lancar,” kata Kapolda Kalbar
Dalam menegakkan hukum, dirinya mengatakan akan melakukan secara objektif, profesional, dan tentunya tidak mengganggu Program-Program yang dijalankan oleh Pemerintah.
“Prinsip kerja itu sudah jelas, lebih baik kita bangun kemitraan daripada kita melakukan penegakan yang menghambat, penegakan hukum kita lakukan tapi tidak menghambat program pemerintah,” tutupnya.
Dalam agenda ini turut dihadiri PJU Polda Kalbar, Perwakilan dari Kodam XII/TPR, dan Kapolres se-Kalbar serta Tokoh-Tokoh Masyarakat Kalbar.
( Hadysa Prana )
Sumber : Adpim Prov Kalbar
