PONTIANAK I Detikkasus.com -* Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Tahun 2023 dengan Tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dihadiri oleh Gubernur Kalbar, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., didampingi Kepala Biro Perekonomian Prov Kalbar Frans Zeno S. STP., dan Irban II Inspektorat Prov Kalbar Drs. Sarwoko Mardiwaluyo, M. M., di DAR Kantor Gubernur pada Rabu (14/6/2023).
Dalam pidatonya Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa saat ini mencari uang sangatlah sulit. Tak hanya itu Jokowi menyinggung fokus Pemerintah saat ini Yakni untuk melakukan peningkatan produktivitas utamanya menuju ke Indonesia Emas 2045. Presiden Jokowi juga menyampaikan terimakasih kepada BPKP yang telah bekerja keras dalam menjaga tata kelola Pemerintahan tetap efektif dan efisien.
“Bukan barang yang mudah angka angkanya sudah ada tapi tantangannya juga tidak gampang. Situasi global dan ekonomi dunia saat ini sangat tidak mendukung. Ini kami diskusikan pada pertemuan di G7 bersama Managing Director IMF Kristalina Georgieva di Hiroshima, Jepang. Dimana yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah mencapai 96 negara, yang artinya menunjukan situasi dunia sekarang ini betul – betul pada situasi yang sulit,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi juga menyinggung bagaimana Eropa saat ini secara teknikal masuk pada masa resesi.
“Setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN-APBD semuanya harus produktif, karena memang cari uangnya sulit, baik itu lewat pajak PNPB, royalti, deviden tidak mudah. Sekali lagi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah,” tegasnya.
Pentingnya peran pengawasan melalui BPKP, untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/ atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
Selain itu, orang nomor satu di Republik Indonesia ini juga menyampaikan melalui proses pengawasan yang dilaksanakan oleh Lembaga/Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah sekalipun, masih banyak terjadi kegagalan dalam penyerapan anggaran penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak tepat sasaran.
Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penggunaan anggaran yang masih banyak potensi tidak optimal dalam penyelenggaraan APBN dan APBD.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
