Pontianak I Detikkasus.com – Guna mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan atau Pembangunan Ekonomi Hijau merupakan respon Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menghadapi tantangan global, baik berupa perubahan iklim, masalah geopolitik, kesehatan dan ekonomi, krisis pangan hingga inflasi yang tentunya permasalahan tersebut akan berpengaruh terhadap pemerintah daerah dan masyarakat.
Dengan demikian tantangan global tersebut harus dapat disikapi untuk dijadikan sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan, salah satunya dengan mendorong Pembangunan Berkelanjutan dengan Konsep Ekonomi Hijau.
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji S.H., M.Hum., mengungkapkan, untuk itu konsep Ekonomi Hijau merupakan upaya transformasi ekonomi Kalbar untuk menjadi daerah yang berkeadilan sosial, inklusif berdaya saing dan maju dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
Adapun dorongan program Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah menyusun dan melaksanakan dalam mewujudkan tujuan misi Ekonomi Hijau yaitu dengan Penyelesaian program Foresty dan Other Land Uses (FOLU) Net Sink, dimana keadaan ketika jumlah karbon yang diserap oleh sektor hutan dan lahan sama atau lebih besar dari emisi yang dihasilkannya dengan target rampung pada tahun 2030 mendatang.
Tak hanya itu saja perhatian terhadap perlindungan dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di dalam pola struktur ruang. Kemudian dengan pemberhentian ekspor bauksit mentah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, maka pembangunan pabrik smelter di Provinsi Kalbar perlu dipercepat sehingga bauksit bisa menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi, guna memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
“Kita berharap dengan di-stop-nya ekspor bauksit mentah pembangunan dan produksi pabrik smelter yang ada di kalbar, sehingga nanti bauksit itu menjadi produk alumina, sehingga nilai ekonomisnya akan tujuh kali lebih tinggi. Dan itu akan menampilkan bagaimana ekonomi Kalbar lebih bagus,” ungkap Sutarmidji usai membuka kegiatan Dialog Interaktif dengan tema ‘Refleksi Pembangunan Kalbar dan Strategi Menghadapi Tantangan Global dalam Pembangunan Ekonomi Hijau’ di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (9/2/2023).
Gubernur Kalbar menambahkan, tak hanya pembangunan smelter saja, namun Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan penanaman Mangrove dan gerakan penanaman pohon yang intensif baik dari tingkat sekolah hingga masyarakat umum untuk mengajak menanam pohon.
Selain itu sebagai wujud konsistensi pembangunan Ekonomi Hijau Pemerintah Provinsi Kalbar mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu.
“Kita juga melakukan Pembangunan Galeri Hasil Hutan dan Hutan Pendopo sebagai pusat promosi pemasaran dan edukasi masyarakat serta pusat pengembangan Perhutanan Sosial dan pengembangan Destinasi Ekowisata dan event Pariwisata Daerah yang inklusif,” ujarnya.
Dirinya juga menambahkan bahwa pengembangan aplikasi SI POHON bertujuan untuk mengetahui informasi jumlah karbon yang ada di dalam pohon sehingga dapat mengetahui jumlah emisi yang ada.
“Semua upaya yang telah dilakukan merupakan bentuk kolaborasi dan kemitraan strategis dari seluruh pihak. Meskipun demikian tetap harus mempromosikan potensi Ekonomi Hijau ini guna mendapatkan partisipasi yang lebih luas”, pungkasnya.
(Hadysa Prana)
Sumber : Biro Adpim Setda Prov Kalbar
