Eksepsi Dewan Pers Ditolak Pengadilan Tinggi, Senator DPD RI: Dewan Pers Harus Patuh Hukum

Kamis, 12 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Detikkasus.com| Jakarta –

Putusan banding atas perkara gugatan PMH Dewan Pers oleh sejumlah pekerja pers telah dirilis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kemarin Selasa, 10 September 2019. Dalam keputusannya tertanggal 29 Agustus tersebut.

Majelis Hakim Banding menyatakan menerima Permohonan Banding pembanding semula penggugat dan membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Tinggi juga memutuskan menolak eksepsi yang disampaikan Dewan Pers atas gugatan PMH yang dilayangkan penggugat, PPWI dan SPRI.

Terkait dengan hal itu, Senator DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, MIP menyatakan bahwa keputusan tersebut bernilai posistif bagi upaya memelihara kemerdekaan pers di tanah air. Karena, lanjut Fachrul, dengan penolakan atas segala argumentasi hukum yang diajukan Dewan Pers di persidangan tingkat pertama yang pada intinya mereka menyatakan berkewenangan membuat aturan di bidang pers, maka dengan putusan Pengadilan, eksepsi Dewan Pers tersebut dinyatakan ditolak.

Baca Juga:  Mendagri Beri Penghargaan bagi Anggota Polri yang Gugur dalam Pemilu

Pernyataan ini disampaikan Senator Fachrul Razi saat dimintai tanggapannya atas hasil Permohonan Banding yang diajukan dua organisasi pers ke PT DKI Jakarta. “Ya, menurut saya ini satu perkembangan bagus untuk Pers Indonesia kedepannya.

Dengan keluarnya keputusan Pengadilan di tingkat banding yang membatalkan keputusan Pengadilan di tingkat pertama, serta menolak eksepsi Dewan Pers, maka lembaga Dewan Pers sebagai tergugat tidak punya kewenangan atau legalitas mengeluarkan kebijakan yang mengikat secara eksternal. Dia hanya boleh membuat peraturan bagi internalnya saja,’ ujar Fachrul Razi, Rabu, 11 September 2019.

Bagaimana jika Dewan Pers tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan dan bahkan membuat kebijakan baru? Tanya wartawan. “Boleh saja, tidak masalah, sepanjang itu hanya untuk internal lembaganya saja, tidak mengikat keluar, apalagi mengatur-atur instansi lain, seperti Kementerian, Pemda, TNI, Polri, maupun lembaga swasta,” imbuh Fachrul.

Baca Juga:  Haji Uma Kecam Pelaku Pembakaran Alquran, Minta Pemerintah Indonesia Panggil Dubes Swedia

Kalau Dewan Pers membandel? “Ya, saya himbau Dewan Pers taat hukumlah, jangan seperti anak kecil, bandel dan nakal, berikan contoh yang baik kepada publik,” pungkas senator yang terkenal vokal itu.

Sementara secara terpisah, Ketua Umum PPWI menyatakan keprihatinannya atas masalah kebijakan Dewan Pers yang dinilai cacad hukum itu. “Pengadilan sudah menyatakan bahwa eksepsi, berbentuk argumen-argumen hukum yang disampaikan Dewan Pers sebagai sanggahan atas gugatan PMH kita sudah ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi, secara hukum apa yang dilakukan Dewan Pers, antara lain soal kewajiban UKW, verifikasi media, dan lain-lain, itu merupakan pelanggaran hukum. Minimal mereka melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya. UKW urusan BNSP, legalitas media urusan Menkumham, keanggotaan dan keabsahan wartawan urusan organisasi pers masing-masing anggota. Bukan kewenangan Dewan Pers. Mereka tidak mengerti UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, mereka menafsirkan sesuka hati saja,” urai lulusan PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini.

Baca Juga:  Operasi Zebra Polsek Banjar Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

Namun, Wilson juga menyatakan bahwa dirinya merasa kasihan dengan Dewan Pers yang selama ini terindikasi jadi kuda tunggangan organisasi tertentu. “Coba Anda lihat pemberitaan hari ini, ada press release dari PWI, semoga itu bukan palsu. Heran, yang berperkara Dewan Pers, tapi yang sibuk PWI, ada apa itu? Apakah PWI sudah berubah fungsi jadi Biro Humas Dewan Pers? Harapan saya, Dewan Pers ‘mbokya’ sadarlah, Anda itu selama ini dijadikan kuda beban oleh oknum PWI, agar proyek UKW yang jadi lahan garapan oknum PWI selama ini jangan terganggu,” jelas Wilson yang juga menjabat sebagai Sekjen Keluarga Alumni Program Persahabatan Indonesia Jepang Abad 21 (Kappija-21) itu.

(Priya)

Berita Terkait

Wakasad Dampingi Presiden RI Tinjau Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan Di Merauke
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Gedung Sako Satu, Tim Ahli Dari Ipda Kaur
Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Nisel Di Amankan Oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Nias Selatan
Kalangan Perjudian 303 Sabung Ayam dan Dadu di Digerebek, Polresta Barelang Alhasil Menyita 85 unit sepeda motor dan 4 unit mobil
Calon Wakil Bupati Kaur Bertemu Petinggi Partai Bulan Bintang
Indonesia Menyala! Presiden Prabowo resmi menghapus utang macet UMKM, Petani dan Nelayan
Pelaksanan Acara Konfrensi Pers Di Kantor Bea Cukai Kota Langsa, Belasan Wartawan Media Online
Pelindo III Selalu Ingkar Janji ! Warga Lembar Akan Mengadu Ke Komisi II DPR-RI Dan Presiden RI
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 06:50 WIB

Wakasad Dampingi Presiden RI Tinjau Program Strategis Nasional Ketahanan Pangan Di Merauke

Rabu, 6 November 2024 - 17:45 WIB

Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Gedung Sako Satu, Tim Ahli Dari Ipda Kaur

Rabu, 6 November 2024 - 08:39 WIB

Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Nisel Di Amankan Oleh Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Nias Selatan

Rabu, 6 November 2024 - 04:17 WIB

Kalangan Perjudian 303 Sabung Ayam dan Dadu di Digerebek, Polresta Barelang Alhasil Menyita 85 unit sepeda motor dan 4 unit mobil

Rabu, 6 November 2024 - 01:11 WIB

Calon Wakil Bupati Kaur Bertemu Petinggi Partai Bulan Bintang

Berita Terbaru