Dinilai Kurang Bertanggungjawab, LSM FUTRA Minta Kabid APD DPMDP2A Humbahas Dicopot

Senin, 31 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Humbahas l Detikkasus.com – Terkait pemberitaan di beberapa media humbahas tentang Ketidak pahaman Jerry Solitonga Kabid. APD. DPMDP2A tentang anggaran APBD 4.5 Miliar untuk pelaksanaan Pilkades serentak 2021, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum untuk Transparansi Anggaran (Futra) Oktavianus Rumahorbo , meminta Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor mencopot jabatan Jerry Silitonga dari Kepala Bidang (Kabid) Adminitrasi Pemerintahaan Desa (APD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A).

Permintaan Oktavianus ini terkait ke tidak keterbukaan Jerry soal penyaluran angaran Pilkades tahun 2021 lalu dengan menghabiskan APBD sebanyak Rp 4,5 miliar, salah satunya surat suara.

Hal itu diminta Oktavianus, saat dimintai tanggapannya sekaitan itu oleh wartawan, Minggu (30/1) via telepon.

Oktavianus mengatakan, bahwa alasan tidak ingat yang disampaikan oleh Jerry kepada wartawan soal anggaran surat suara Pilkades serentak tahun 2021 lalu di Kabupaten Humbahas.

Ia menilai, itu merupakan bentuk kegagalan Jerry sebagai pejabat yang sudah dipercayai oleh Bupati Humbahas. Gagal, dalam menjalankan program pemerintah dalam hal soal keterbukaan.

Yang seharusnya, Jerry yang dipercayakan menduduki jabatan harus paham dan mengerti tanggungjawabnya.

” Jadi, sangat kita sayangkan seorang PNS yang sudah dipercayai oleh kepala daerahnya, tidak paham dengan tanggungjawabnya,” kata dia.

Namun, menurutnya, melihat soal itu ia menduga pasti ada disembunyikan. Padahal, Pemkab Humbahas sudah berkali-kali berhasil mencetak opini WTP dari BPK.

Baca Juga:  Ali Sutan Siregar Jabat Ka UPT Samsat Doloksanggul Humbahas

Oleh sebab itu, ia meminta agar Bupati Humbahas untuk segera mengevaluasi Jerry Silitonga dari Kabid APD karena tidak paham dan tidak mengerti akan tanggungjawabnya. Agar tidak menimbulkan tanda tanya dari masyarakat.

Dan, masih banyak birokrat lainnya di Pemerintahaan Humbahas yang lebih tepat untuk menjabat posisi itu.

” Kalau sudah bosan sebagai Kabid, lebih baik mundur saja, dari pada hanya datang, duduk, pulang tanpa paham dan mengerti akan tanggungjawabnya,” tegasnya.

” Bupati Humbahas sudah dapat menilai apakah Jerry yang dipercayai itu masih layak atau tidak menduduki jabatan. Sebab, kalau kita nilai memang Jerry tidak mampu menjalankan tugasnya. Padahal, justru sudah tugasnya untuk menjawab bukan kesannya tidak hapal karena bukan dia Panitia Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK),” sambungnya menutup.

Diberitakan sebelumnya, pasca pemilihan kepala desa serentak 85 desa di 10 Kecamatan se Kabupaten Humbahas pada 22 November 2021 lalu. Pemerintah Humbahas yang menghabiskan anggaran Rp 4,5 miliar.

Sejumlah wartawan, menanyakan berapa anggaran yang tersalurkan ke surat suara, Kepala Bidang Adminitrasi Pemerintahaan Desa (APD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMDP2A) Jerry Silitonga, malah menjawab enteng tidak hapal.

” Saya kurang hafal karena kebetulan Panitia Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK), Inrawati,” kata Jerry saat disinggung wartawan,” Kamis (27/1) diruang kerja Kepala Dinas PMDP2A.

Baca Juga:  Bupati Tanjabbar Safari Jumat ke Desa Lampisi Kecamatan Renah Mendaluh

Namun, Jerry mengatakan, dalam perlembar untuk surat suaranya sekitar Rp 1100 rupiah. Dengan jumlah surat suara yang dicetak 79 ribu lembar.

Lagi-lagi, Jerry yang duduk menjawab pertanyaan wartawan sambil duduk dengan mengangkat kakinya, selain biaya surat suara. Ia juga enggan merinci biaya pengadaan baliho, dan spanduknya yang telah dihabiskan dari anggaran Rp 4,5 miliar tadi.

Malah, ia menyebut bahwa soal baliho yang dicetak untuk 85 desa itu ada 85 lembar. Dengan rincian, per satu lembar dengan ukuran 3×4 meter.

Dan, untuk spanduk, kata Jerry, sebanyak 170 lembar dengan ukuran 1×5 meter.

Untuk pencetakan spanduk itu, dituliskan sosialisasi Pilkades damai. Sedangkan, baliho sosialisasi menghayokan partisipasi pemilih ketika Calon Kepala Desa sudah ditetapkan.

” Selain biaya pencetakan baliho dan spanduk, juga biaya pemasangan baliho diberikan kepada pemerintah desa di luar dana hibah yang sudah ditransfer ke PPKD,” jawabnya.

Dan untuk proses pengadaan surat suara, baliho dan spanduk, menurut Jerry, pihaknya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga kepada penyedia jasa dengan dilakukan melalui penunjukan langsung (PL).

Lebih lanjut Jerri mengatakan, dari anggaran Rp 4,5 miliar itu, sebanyak Rp 2,3 miliar diberikan melalui hibah kepada 85 Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) yang menyelenggarakan Pilkades serentak.

Hibah itu tadi, lanjutnya, ditransfer langsung ke desa setelah PPKD di SK-kan oleh penjabat kepala desa setempat. Dan jumlah dana yang ditransfer berbeda sesuai dengan jumlah PPKD.

Baca Juga:  Wakil Bupati Humbang Hasundutan Respon Surat Aduan Ketua DPRD ke Kejatisu

“Komposisi PPKD disesuaikan dengan jumlah penduduk. Jumlah PPKD dalam Pilkades serentak sebanyak tujuh sampai sembilan orang. PPKD dengan jumlah tujuh orang, dana yang hibah yang ditransfer sebanyak Rp 23 juta sedangkan PPKD yang berjumlah sembilan orang dana hibah yang ditransfer sebanyak Rp 33 juta,” katanya.

Lanjutnya, dari jumlah dana hibah yang ditransfer, sudah termasuk biaya honorer PPKD, alat tulis kantor (ATK), sewa peralatan, tenda, pengeras suara, makan/minum rapat dan SPPD.

Sementara, kucuran yang lainnya, juga di hibahkan ke pengamanan kepada TNI/Polri sebesar Rp 500 juta. Dana hibah tadi di poskan ke Polres Humbahas.

Selain dana hibah yang dikucurkan ke PPKD dan TNI/Polri. Dana itu juga, diposkan di PMDP2A sekitar Rp 1, 7 miliar.

Dana Rp 1,7 miliar itu diperuntukkan untuk biaya makan/minum rapat, SPPD, pembekalan PPKD, pengadaan surat suara, baliho/spanduk, peralatan pemilihan di TPS.

Jerry menambahkan, sementara untuk kotak suara dan bilik suara, dilakukan dengan cara pinjam pakai dipinjam dari KPUD setempat.

“Karena kotak suara serta bilik suara kita pinjam pakai dari KPU, maka dana yang sudah tertampung di Silpakan. Selain itu, biaya pelantikan kepala desa terpilih turut disilpakan. Sebab pelantikan kepala desa terpilih sudah melewati tahun anggaran berjalan,” sebut Jerry. (Evendy. M)

Berita Terkait

Serap Pekerja Lokal, Bupati Anwar Sadat Letakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit
Ratusan ASN di Kabupaten Cirebon ikuti Pemecahan Rekor MURI Pemakaian Sarung Tenun Terbanyak
Pemkab Cirebon apresiasi Perusahaan PMA dan PMDN Terbaik dalam Pelaporan LKPM 2024
Pj Bupati Cirebon: Penataan Taman Hutan Kota Sumber agar Lebih Indah
Pemkab Cirebon salurkan BLT DBHCHT untuk Pemulihan Ekonomi Buruh Pabrik Rokok
Pj Bupati Cirebon terima Audiensi Serikat Buruh bahas Mekanisme Penetapan Upah Minimum 2025
Bappelitbangda Kabupaten Cirebon gelar Anugerah Lomba Inovasi 2024
Pemkab Cirebon Fokus Kembangkan Sektor Gula dan Wisata Edukasi

Berita Terkait

Minggu, 24 November 2024 - 21:15 WIB

Serap Pekerja Lokal, Bupati Anwar Sadat Letakan Batu Pertama Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit

Jumat, 22 November 2024 - 11:20 WIB

Ratusan ASN di Kabupaten Cirebon ikuti Pemecahan Rekor MURI Pemakaian Sarung Tenun Terbanyak

Jumat, 22 November 2024 - 10:50 WIB

Pemkab Cirebon apresiasi Perusahaan PMA dan PMDN Terbaik dalam Pelaporan LKPM 2024

Jumat, 22 November 2024 - 10:47 WIB

Pj Bupati Cirebon: Penataan Taman Hutan Kota Sumber agar Lebih Indah

Kamis, 21 November 2024 - 10:36 WIB

Pemkab Cirebon salurkan BLT DBHCHT untuk Pemulihan Ekonomi Buruh Pabrik Rokok

Berita Terbaru

Berita Terkini

Forkopimda Tanggamus Matangkan Persiapan Pilkada Serentak 2024

Selasa, 26 Nov 2024 - 21:09 WIB