Indragiri Hulu, Riau, detikkasus.com, Biaya pendidikan yang melambung tunggi, kemiskinan entah kapan berakhir bagi rakyat yang sedang dan yang selama ini merasakan. Terutama tiap tahun ajaran baru.
Masuk TK jutaan rupiah, masuk SMP Negeri jutaan rupiah, masuk SMA/SMK Negeri jutaa rupiah, dan juga masuk perguruan tinggi Negeri juga demikian jutaan rupiah. Itulah Indonesia selama ini dialami rakyatnya.
Bagi yang kaya tentu kurang masalah dalam hal ini, bagaimana kelas ekonomi menengah kebawah, apalagi bagi rakyat miskin.
Misalnya, masuk sekolah SMP Negeri dana masuk dan uang baju dan uang tetekbengeknya bisa mencapai Rp1,5 juta persiswanya. Padahal sekolah negeri tidak boleh mengadakan pakaian seragam dan kain pakaian seragam sekolah. Sekolah negeri cuma memberi contoh kain pakaian.
Terus sekolah SMP Negeri juga dilarang memungut uang Komite Sekolah kepada siswa siswinya tiap bulan apapun alasannya. Jika masih ada SMP Negeri memungut uang Komite ke siswanya maka hal ini bisa dilaporkan ke pihak penegak hukum.
Indonesia jauh lebih dahulu merdeka bila dibandingkan negara Malaysia.
Dulu rakyat Malaysia belajar di Indonesia terutama di perguruan tinggi, namun sekarang keadaan terbalik. Pendidikan di Malaysia jauh lebih maju pendidikannya sekarang.
Di Malaysia tidak seperti di Indonesia pendidikannya. Di Indonesia biaya pendidilan maha mahal mulai dari TK sampai perguruan tingginya.
Jika di Malaysia subsidi pendidikan sangat mendapat perhatian sungguh-singguh.
Di Malaysia misalnya, perguruan tinggi mahasiswanya tinggal di dalam komplek pergurian tinggi dan sangat kecil kemungkinan kost di luar,
Biaya tempat tinggalnya dan kantin makan minum mahasiswanya disubsidi pemerintah. Pendidikan serba murah. Padahal ekonomi rakyatnya jauh lebih makmur dari rakyat kita Indonesia.
Kapan Indonesia bisa maju khususnya ekonomi dan dibidang pendidikan seperti Malaysia ?
Namun apa yang jadi kenyataan di Indonesia, masih banyak rakyatnya miskin. Pendidikan yang mahal menjadi beban berat sebagian besar rakyatnya.
Keadaan kemiskinan rakyat di Republik ini selalu saja kurang mendapat pethatian dan tidak jarang pula terabaikan dan masih banyak rakyat negara ini yang hidup serba kekurangan, terutama yang berada di pinggiran, di pedalaman maupun di perbatasan negara terkadang mereka sering terlupakan dan kurang mendapat perhatian.
Itu skala Masional, nah bagaimana dengan Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau yang merupakan bahagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta ini.
Kemiskinan, biaya pendidikan mahal, masib guru honorer K2 yang lirih mengenangkan nasibnya dalam penerimaan CPNS tahun ini, sayang jika mereka ikut tes umum CPNS, mereka sudah bertahun-tahun mengabdi.
Sementara Pemkab Inhu lebih besar memganggarkan dana investasinya ke berbagai BUMD.
Hal ini disampaikan B. Salim, Kepala Devisi Pembangunan LSM Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GPAK) kepada wartawan beritapolisi.id dan detikkasus.com.
Ia merasa kasihan dengan nasib rakyat Inhu terutama yang berada di pedalaman baik disegi ekonomi maupun dibidang pendidikan maupun dibidang infrastruktur jalan. Apalagi nasib guru honorer K2.
Rakya Inhu, khusus di pedalaman dan seluruh rakyat Inhu pada umumnya mereka butuh hal tersebut dalam kehidupan berbangsa dan beragama.
Namun sayang, kebutuhan mereka masih belum banyak kemajuan dan diduga masih kurang mendapat perhatian.
Bappeda Inhu dan Dinas Sosial maupun di Sekretariat Pemkab Inhu sering menganggarkan terkait kemiskinan rakyat/masyarakat Inhu, namun hasilnya perlu dipertabyakan.
Lalu masalah infrastruktur jalan, masih banyak jalan ke desa-desa di
pedalaman yang sulit dijangkau kendaraan roda 4 maupun jalan-jalan masih banyak yang belum diaspal.
Dan dibidang pendidikan apakah sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan UU 20 % dari anggaran APBD Inhu yang bisa menyangkau kebutuhan rakyat daerah Inhu.
Selama ini faktanya, Pemkab Inhu diduga kurang memperhatikan kemiskinan rakyatnya, terutama yang berada di pedalaman. Pemkab Inhu lebih memperhatikan anggaran di Sekretariat dalam APBD Inhu. Di Sekretariat anggaran membengkak diduga tiap tahun APBD Inhu terutama biaya makan minum dan biaya investasi yang orientasinya kurang menyentuh masyarakat.
Bayangkan kata B. Salim, laporan keuangan Pemkab Inhu ta 2014 berdasarkan audit BPK terjadi tidak singkron terhadap penyertaan modal (investasi) Pemkab Inhu.
Dikatakannya, investasi Pemkab Inhu diantaranya yang membengkak, PT. Riau Air Line Rp5 milyar, Prusda Rp48 milyar, PT. Bank Riaukepri Rp6,4 milyar.
Kemudian, BPR Indra Arta Rp12,1 milyar, PDAM Tirta Indra Rp16 milyar
Hal tersebut tidak menunjukan kinerja yang memadai (performancebased), mengingat tidak memberi bagian laba atas penyertaan modal Pemkab Inhu.
Lebih lanjut B. Salim memgungkapkan, bahwa BPK menemukan adanya kelemahan sistim pengendalin intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu penyertaan modal di 3 BUMD tersebut berdasarkan, dan nilai investasi permanen pada PDAM Tirta indra tidak dapat diyakini kewajaranya.
Kumudian, penyertaan modal PD. Indragiri berupa aset tidak dapat diyakini kewajarannya, pengembalian 13 aset kepada pemerintah kab. Inhu belum berdasarkan BAST dan biaya operasional PD. Indragiri membebani APBD tahun 2014.
Selanjutnya, pengelolaan aset tetap Pemkab Inhi 2014 belum optimal, dan pengelolaan aset lain dan belum optimal.
“Nah, rakyat bisa menilai mana yang lebih diperhatikan Pemkab Inhu selama ini dianggarkan di dalam APBD. Namun kita ingin mengetuk pintu hati para pejabat baik di eksekutif maupun di legislatif agar anggaran APBD Inhu lebih memperhatikan kepentingan rakyat Inhu terutama anggaran pendidikan baik yang berada diperkotaan maupun yang berada di pedalaman. Perlu ada action nyata mengurangi anggaran investasi yang tidak memberi laba kepada Pemkab Inhu dan juga mengurangi biaya makan minum yang dianggarkan di Sekretariat Pemkab Inhu dalam setiap APBD Inhu,” tegasnya
Dan lagi katanya, kemana saja digunakan uang tersebut oleh BUMD tetsebut terama PD. Indragiri.
Pasalnya Plaza Rengat dibawahnya malah sepi pengunjung.
Mesin PLTD Teluk Erong juga masih di bawahnya pada akhir tahun 2013 malah hilang.
Kehilangan 4 unit mesin PLTD Tuluk Etong sebagai aset daerah Pemkab Inhu ini apa tindakan nyata (action) oleh Pemkab Inhu.
LSM pada tahun 2014 silam pernah konfirmasi kepada Wakil Bupati Inhu saat itu, Harman Harmaeini, SH.
Pak Harman mengatakan diduga kuat konspirasi oknum di Pemda dan oknum PD. Indragiri.
Terus bebernya, dulu dengan anhgaran kecil di APBD Inhi yang kecil tidak samlai Rp1 trilyun APBD Inhi, Bupati Inhu kala itu, Drs. H. Raja Thamsir Rachman bisa memperjuangkan pembaangunan 9 unit mesin PLTD, 5 unitnya berada di Pangkalan Kasai.
“Saat itu hampir tiap tahun dianggarkan inveatasi Pemkab Inhu keberbagai BUMD dengan dana yang maha besar, namun apa usaha misalnya PD. Indragiri. Dan apa laba yang diberikannya untuk APBD Inhu. Dan perlu diusut hingga tuntas kemana tiap tahunnya mengalir uang tersebut. Dan hilangnya 4 unit mesin PLTD Teluk Erong harus di usut tuntas,” pintanya.
Perlu diingat katanya, bahwa hilangnya 4 unit mesun itu, saat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Inhu adalah Khairizal yang saat ini menjabat Wakil Bupati Inhu.
“Kan jadi tanda tanya apa action nyata Pemkab Inhu hilangnya mesin tersebut, yang duanggarkan Rp36 milyar tahun 2003 dan 2004 dalam APBD Inhu,” tanyanya mengakhiri. (Harmaein)
