Detikkasus.com | Aditiya Putra Pramana
Universitas muhammadiyah malang
Jurusan Ilmu pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kemiskinan merupakah sebuah masalah sosial yang harus diperbaiki dan ditanggulangi oleh negara. Indonesia merupakan negara dengan penduduk hampir 264 juta orang dengan rata-rata pendapatan mencapai 56 juta pertahun.
Namun banyak juga masyarakat kelas menegah bawah samapi rakyat miskin mengalami ketidak adilan perekonomian. ketidak adilan perekonomian dikarenakan masyarakat kurang diperhatikan dan kurangnya keinginan dan kemampuan masyarakat untuk menaikan taraf hidupnya.
Masayarak Indonesia memiliki bebera faktor kemiskinan diantaranya adalah orang pinggiran, orang yang kurang mampu secara finansial, orang berkebutuhan khusus, orang yang tidak mampu untuk bekerja dan malas mencari pekerjaan, kurangnya kemampuan diri dan keterampilan dalam bekerja.
Penduduk Indonesia mengalami kemiskinan karena dilator belakangi oleh akses dan SDM yang kurang memadahi dalam mengelolah alam dan hasil tambang Indonesia.
Pada dasarnya alam Indonesia sanagatlah luas dan dapat dimanfatkan sebagai sumber kehidupan. Berdasar Bunyi pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian diatas maka perekonomian ada ditangan rakyat dan sumber daya alam di bumi,air dan tanah di Indonesia dapat digunakan unutuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
Menuju masa kampanye presiden ini dimanfaatkan oleh semua pihak untuk memanfaatkan peluang untuk menyaring suara masyarakat miskin dan membuat program kerja yang pro akan masyarakat dan memberikan perhatian lebih kepada masyarakat miskin.
Semua itu hanyalah janji manis untuk meyerap suara masyarakat agar memilih. Program pro akan masyarakat miskin biasahnya ada yang berjalan sesuai dengan program ada juga yang tidak berjalan. Pemerintah hanya manis di awal namun pahit di akhir.
Pada gelaran pilpres ini banyak sekali pasangan calon yang memberikan sebuah program pro masyarakat miskin, pengangguran, dan masyarakat usia produktif serta masyarakat pinggiran yang kurang tersentuh oleh perhatian masyarakat.
Dua pasang calon presiden ini sama-sama memiliki program yang ingin merendahkan angka kemiskinan seperti pihak prabowo-sandi ingin meningkatakan kesejahteraan melalui peningkatan upah minimum. Sedangkan di pihak jokowi-maaruf ingin membuka balai pelatihan kerja diseluruh penjuru Indonesia.
Namun pada tahun ini angka kemiskinan mengalami penurunan mencapai 9,66 %. Hal ini dikarenakan penguatan infrastruktur diseluruh daerah di Indonesia perkembangan infrastruktur di Indonesia memeudahkan mobilitas barang dan jasa untuk masyarakat Indonesia.
Adanya bantuan seperti kartu Indonesia sehat, kartu Indonesia pintar, dan program keluarga harapan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Program pro masyarakat ini harus betul-betul dipantau agar tersampaikan sampai pada orang-orang yang dituju dan harus ada pendampingan dari pemerintah.
Faktor-faktor kemiskinan adalah laju pendidikan yang tinggi, anka pengangguran tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan distribusi yang tidak merata.
Dampak dari kemskinan sangatlah banyak Kriminalitas Meningkat Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas. Bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebuhtuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan.
Angka rata-rata garis kemiskinan pada Maret 2018 adalah Rp401.220 per kapita per bulan.BPS menjelaskan kemiskinan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, yang diukur dari pengeluaran. Artinya, orang yang pengeluarannya di bawah angka rata-rata garis kemiskinan termasuk warga miskin.Data BPS menunjukkan bahwa angka ini lebih tinggi dibanding pada 2017, yang pada semester pertama (Maret) berjumlah Rp361.496 dan Rp 370.910 pada semester kedua 2017.
Pada Maret 2017, provinsi dengan rata-rata garis kemiskinan tertinggi adalah Bangka Belitung dengan Rp602.942 dan yang terendah adalah Sulawesi Selatan dengan Rp274.434.Angka ini menimbulkan kontroversi di media sosial. Beberapa warganet protes karena pengeluaran Rp500.000 tidak dianggap miskin.
Melihat urian diatas maka perlu sinergitas bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menanggulangi masalah kemsikinan terutama di daerah yang memamng sangat butuh peran aktif pemerintah dan sentuhan dari swasta. Banyaknya bantuan dari pemerintah kadang malah salah sasaran karena di manfaatkan oleh beberapa orang atau kelompok untuk kepentingannya sendiiri tanpa melihat kepetingan orang lain.
Sebuah program kerja harusnya dijalankan sesuai dengan apa yang telah di publikasikan bukan hanya manis dimulut dan mengumbar janji manis saja. Bukan hanya wacana belaka tapi harus menjadi arah pembanguanan 5 tahun kedepan demi mensejahterakan masyarakat dan akan kah kedua calon presiden ini mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan semua gagasan dan program yang telah di berikan kepada masyarakat?.
