Maraknya Galian C Tanpa Ijin IUP – OP Merusak Generasi Penerus Bangsa Dan Melanggar UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba – Penulis Supriyanto alias Priya Ketua Umum NGO HDIS.

Kamis, 17 Agustus 2017

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mabes Polri – Polda Jatim, detikkasus.com – Para penambang Galian C di Jawa – Timur banyak yang melanggar Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), padahal di ketahui saat di konfirmasi tidak mengantongi Ijin IUP – OP ijin usaha pertambangan operasi produksi dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI.

Supriyanto alias Priya Ketua Umum NGO HDIS mengungkapkan: Harusnya Para Aparat Penegak Hukum menindak tegas dan memberi sanksi yang bisa dijatuhkan kepada pengusaha galian C liar sesuai dengan UU tersebut bisa dipidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp.10 milyar.

Penambang Galian C merusak generasi penerus bangsa: bagaimana tidak, batu dan tanah pasir nya di obrak abrik di tambang di keruk dan di bawa kesana kemari demi kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan bersama apalagi memikirkan generasi penerus bangsa yang kelak mewarisi tanah yang sudah hancur.

Fakta membuktikan bahwa Bangsa Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, Redaksi Detik Kasus: Secara fisik, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni 81.000 km. Wilayah lautannya meliputi 5,8 juta km2 atau 70 persen dari luas teritorial Indonesia.

Baca Juga:  Patroli Obyek Wisata Pura Pulaki Pastikan Situasi Aman

Potensi sumber daya alam Indonesia tersebut dapat menjadi kekuatan utama perekonomian bangsa, mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui sampai yang tidak dapat diperbaharui.

Banyak sekali jenis perekonomi yang ada di Indonesia dari mulai sektor minerba, pertanian, perkebunan sampai sektor kelautan yang potensi ekonominya tidak kalah penting.
Berdasarkan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia seharusnya masyarakat Indonesia hidup dengan kesejahteraan. Akan tetapi yang terjadi pada saat ini banyak sekali sumber daya alam yang dikelola tetapi masyarakatnya hidup dalam ketepurukan dan kemiskinan hal inilah yang terjadi di Negara Indonesia saat ini.

Seharusnya sumber daya alam yang ada di sebuah Negara harus dikuasai oleh Negara tersebut demi kesejahteraan masyarakatnya.

Baca Juga:  Terjaring K2YD, Pengamen di Magelang Diberi Hadiah Push Up, Reporter - Arifin.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi bahan hukum berdasarkan konsep hak menguasai negara.

Negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus dan pengawas juga hubungannya dengan relasi negara terhadap ekonomi.

Dengan undang-undang tersebut sebenarnya sudah jelas sebenarnya Negara dan pemerintah mempunyai peran penting dalam mensejahterakan masyarakatnya dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sumberdaya alam pada umumnya dan tambang pada khususnya sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya tersebut wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Hingga tahun ini kebijakan pemerintah terhadap tata kelola yang baik (redaksi Detikkasus.com) dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dirasakan masih jauh dari hasil yang memuaskan.

Baca Juga:  Tingkatkan Giat Patroli Dialogis, Amankan Kawasan Terminal

Dimana tata kelola sumber daya alam (SDA) yang selama ini belum berpijak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah mengakibatkan meningkatnya kemiskinan yang ada di Indonesia.

Selain itu distribusi dan pemanfaatan SDA yang belum merata juga menyebabkan banyak masyarakat termasuk masyarakat hukum adat menjadi penonton dalam pemanfaatan sumberdaya alam sekitarnya.

Pengelolaan sumber daya alam yang tidak memihak kepada masyarakat Indonesia sendiri disinyalir kurang percayanya pemerintah terhadap perusahaan yang mengelola sumber daya alam khususnya minerba.

Sayangnya Pertambangan di Jawa – Timur Khususnya, Di Jombang, Ngawi, Nganjuk, Kediri, Mojokerto, Blitar marak dengan Galian C dan diduga aparat hukumnya lemah, entah karena apa.

Penanggung Jawab Penulis: Supriyanto alias Priya Ketua Umum NGO HDIS : Sekretariat atau Alamat: Jalan Mangga Dusun Gajah, Desa Ngembeh, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto – Jatim. Email: detikkasus@gmail.com Telp / Whatsaap: 082243319999.

Berita Terkait

Nurul Alfida Fakultas Hukum UBB Angkat Bicara Soal Pengamen Di Jalanan
“Mengapa Pernikahan Dini Masih Marak?” Sebuah Pertinjauan terhadap Remaja dan Masyarakat Indonesia
Kepengurusan DPK Maliku, Sektor Desa Talio & Sektor Desa Dandang Resmi di Kukuhkan DPD Fordayak Pulang Pisau
SAPA “Fauzan Adami”, Menyampaikan Keprihatinannya Terhadap Fenomena Keterlibatan Oknum PNS.
Dugaan Sistem Management Rumah Sakit Umum PT Cut Mutia Medica Nusantara Regional 1 Langsa.
Hasil Pekerjaan Proyek Pengaspalan Peningkatan Jalan Damai Gampong Baroe
Dit-Samapta Polda Aceh, Kembali Bagi Sembako Dalam Kegiatan “Jum’at Berkah”
Waka Polda Aceh, Hadiri Peringatan Maulid Raya Dan Peringatan 20 Tahun Tsunami Aceh

Berita Terkait

Minggu, 17 November 2024 - 12:25 WIB

Nurul Alfida Fakultas Hukum UBB Angkat Bicara Soal Pengamen Di Jalanan

Minggu, 17 November 2024 - 11:57 WIB

“Mengapa Pernikahan Dini Masih Marak?” Sebuah Pertinjauan terhadap Remaja dan Masyarakat Indonesia

Minggu, 17 November 2024 - 11:09 WIB

Kepengurusan DPK Maliku, Sektor Desa Talio & Sektor Desa Dandang Resmi di Kukuhkan DPD Fordayak Pulang Pisau

Minggu, 17 November 2024 - 00:39 WIB

SAPA “Fauzan Adami”, Menyampaikan Keprihatinannya Terhadap Fenomena Keterlibatan Oknum PNS.

Minggu, 17 November 2024 - 00:37 WIB

Hasil Pekerjaan Proyek Pengaspalan Peningkatan Jalan Damai Gampong Baroe

Berita Terbaru