Detikkasus.com – Kabupaten Cirebon – Aroma transaksional dalam bursa pemilihan calon walikota ( cawalkot ) Kota Cirebon mulai tercium publik.
Hal ini terungkap saat Jejak Kasus Jawa Barat mendapat informasi dari beberapa sumber termasuk para calon kepala daerah yang gagal masuk ke tahap selanjutnya.
Kegagalan mereka disebabkan oleh ulah broker-broker politik yang mencari keuntungan ptibadi atau golongan
Para petualang politik itu bisa dari birokrat atau oknum pengurus partai.
Hal ini tentu dapat menjadi preseden buruk dan mencederai nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
Siswandi adalah salah seorang cawalkot Kota Cirebon yang merasakan kerugian akibat ulah para petualang politik itu, yang tidak mengedepankan moralitas serta etika dalam berdemokrasi.
Mantan kepala BNN Kota Cirebon ini tersingkir di detik-detik terakhir pendaftaran cawalkot disebabkan salah satu partai pendukungnya yakni PKS tidak mengeluarkan rekomendasi dengan alasan Brigjen ( purn ) polisi ini tidak mau membayar mahar miliaran rupiah kepada partai PKS.
Padahal menurutnya semua ini sudah menjadi komitmen antara pihaknya dan partai pengusung, kalau tidak ada mahar saat dirinya digadang-gadang menjadi cawalkot.
“Saya mencalonkan diri menjadi cawalkot kota Cirebon ini merasa terpanggil untuk perubahan dan syarat nya tidak ada mahar sehingga saya tidak terjerumus pada kepentingan, dan itu awalnya disetujui koalisi umat yang mendukung saya namun sampai saat ini yang masih berpegang pada komitmen yakni partai Gerinda dan PAN dan partai lainnya tidak komitmen awal,”ujar Siswandi di Kota Cirebon, Sabtu ( 13/01 ).
Salah seorang petinggi partai Gerindra dan PAN menyayangkan sikap partai PKS yang tidak pegang komitmen terkait pencalonan Siswandi sehingga merugikan pasangan Siswandi-Euis yang mereka usung.
“Pada intinya kami Gerindra dan PAN tetap solid dan mendukung pasangan Siswandi-Euis sampai mengantar pasangan ini ke KPU, walau tanpa PKS adapun disahkan atau tidak itu bukan kewenangan kami,”papar Heru pengurus Gerindra didampingi pengurus partai PAN.
Masih menurut mereka pihaknya berusaha melobi partai PKS namun sulit dihubungi sampai detik-detik pendaftaran habis sehingga demi tanggungjawab moral mereka tetap mendaftarkan pasangan Siswandi-Euis ke KPU.
Meski KPU Kota Cirebon akhirnya menolak berkas pendaftaran pasangan wali dan wakil walikota Cirebon, Siswandi-Euis, Rabu ( 10/1/2018 ) malam.
Heru menambahkan pihaknya tetap mendukung dan akan mengambil langkah-langkah selanjutnya terlebih menghadapi tahun politik ini terutama di pileg dan pilpres.
“Sampai saat ini kami nggak ngerti kenapa PKS keluar dari komitmen yang dibangun bersama dan untuk pasangan Siswandi-Euis kami tetap mendukung, termasuk bilamana menempuh upaya hukum karena merasa dirugikan,” pungkasnya.
Sementara itu pemerhati kota Supandi,SH. mengatakan terjungkalnya Siswandi di bursa pilkada Cirebon bukan karena aspek administrasi saja tapi ditenggarai ada pihak-pihak yang bermain kotor demi kepentingan tertentu dan kepada partai politik yang ada dirinya menghimbau agar mengedepankan etika dan moralitas dalam berpolitik karena pertanggungjawabannya bukan hanya pada masyarakat tapi juga kepada Tuhan.
“Sangat disayangkan kalau ada partai yang menggunakan simbol keagamaan tapi prilaku berpolitiknya tidak bermoral dan beretika cuman mudah-mudahan ini cuman oknumnya saja. ” ujar supandi,SH. melalui sambungan seluler.
Pihak partai PKS sendiri saat hendak dimintai konfirmasinya belum dapat memberi jawaban dengan alasan ketua partai tidak ada di tempat.
Komentar menarik justru datang dari salah seorang tokoh pemuda yang menyayangi sikap partai berlambang Ka’bah dan bulan itu yang di duga menjegal pasangan Siswandi-Euis di pilkada Kota Cirebon.
‘”Ternyata benar apa yang sering saya dengar kalau PKS emang tidak seputih jubahnya.”katanya singkat.(Tim JK Jabar)
