BOJONEGORO | Detikkasus.com – Pilkada Bojonegoro tahun 2024 kali ini menghadirkan dua Pasangan Calon (paslon) yang cukup menarik perhatian publik. Paslon pertama nomer urut 01, Teguh Haryono – Farida Hidayati, mendapatkan dukungan dari dua partai besar, yaitu PDIP dan Perindo.
Sementara itu, Paslon kedua, nomor urut 02 Setyo Wahono – Nurul Azizah, didukung oleh sejumlah partai yang lebih banyak, termasuk PKB, Gerindra, Golkar Demokrat, PKS, PAN, PBB, Nasdem, PPP, Hanura, Gelora, PSI, Partai Umat serta Partai Buruh.
Perhelatan ini diharapkan dapat membawa perubahan dalam kebijakan publik dan pelaksanaan pemerintahan.
Paslon Teguh – Farida memiliki dukungan yang kuat dari PDIP yang dikenal dengan basis massa yang solid. Di sisi lain, Setyo Wahono – Nurul Azizah dengan dukungan banyak partai menunjukkan kekuatan koalisi yang mungkin lebih beragam.
Masing-masing Paslon memiliki strategi tersendiri dalam mengkomunikasikan visi dan misi mereka kepada pemilih. Dengan dukungan parpol yang berbeda, kedua paslon tentu memiliki cara pendekatan yang berbeda pula.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bojonegoro Mahmudi menjelaskan, bahwa pada Pilkada 2024 di Bojonegoro saat ini, terjadi peningkatan dalam jumlah pemilih terdaftar dibandingkan dengan Pilkada 2018. Berdasarkan data terkini, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2018 sebanyak 1.026.229, sedangkan tahun 2024 meningkat menjadi 1.026.363 DPT.
“Hal ini tidak hanya mencerminkan kesadaran demokrasi yang lebih tinggi tetapi juga dapat dipengaruhi oleh berbagai program sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Pertambahan jumlah pemilih ini tentunya membawa dampak pada penyediaan infrastruktur Tempat Pemungutan Suara (TPS),” ungkapnya, Rabu (27/11/2024).
Jumlah TPS yang tersedia pada Pilkada 2024 lebih sedikit yakni 2.120, sementara di Pilkada 2018 sebanyak 2.408 TPS.
Selain itu, pengoptimalan lokasi TPS dengan mempertimbangkan jarak dan kemudahan akses bagi semua kalangan masyarakat juga meningkatkan kualitas layanan saat pemungutan suara.
Selain faktor kuantitas, kualitas infrastruktur yang mendukung proses pemungutan suara juga menjadi perhatian utama. Terdapat upaya untuk memastikan bahwa setiap TPS dilengkapi dengan sarana yang memadai, seperti tempat yang nyaman dan sistem keamanan yang baik.
Kesiapan infrastruktur dapat berpengaruh langsung terhadap kelancaran pelaksanaan pemilu, yang dapat berujung pada tingkat partisipasi pemilih yang lebih tinggi. Oleh karena itu, analisis menyeluruh terhadap transformasi jumlah pemilih dan infrastruktur TPS sangat penting untuk memahami dinamika Pemilu di Bojonegoro pada tahun 2024, serta menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilu.
Mahmudi juga memaparkan, perbandingan Durasi Kampanye
Pilkada serentak 2024 di Bojonegoro menawarkan dinamika yang berbeda jika dibandingkan dengan Pilkada 2018, salah satunya melalui perbedaan signifikan dalam durasi kampanye.
Pada tahun 2018, kandidat diberikan waktu yang lebih lama untuk memanfaatkan berbagai strategi kampanye yakni selama 4 bulan, mulai 15 Februari hingga 23 Juni 2018.
“Periode kampanye yang lebih panjang ini memungkinkan para calon untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemilih dan menginformasikan mereka mengenai visi serta misi yang diusung,” ucapnya.
Namun, untuk Pilkada 2024, durasi kampanye telah dipangkas. Kampanye dilaksanakan selama 2 bulan, yakni mulai 25 September hingga 23 November 2024.
“Sehingga para kandidat harus lebih efisien dalam menyampaikan pesan-pesan mereka,” imbuh Mahmudi.
Untuk pemungutan suara Pilkada 2018 dilaksanakan pada hari Rabu 27 Juni, sedangkan pemungutan suara Pilkada 2024 pada hari Rabu 27 November.
Ia juga mengatakan, pada tanggal 26 November 2024, distribusi logistik dilaksanakan dari PPS ke KPPS, bersamaan dengan persiapan untuk pendirian TPS. Kegiatan ini diharapkan dapat berjalan dengan aman dan lancar untuk kepentingan masyarakat.
“Distribusi logistik telah dilaksanakan dengan baik. Pengiriman barang dan perlengkapan untuk TPS tidak mengalami kendala. Tim bekerja keras untuk memastikan semua kebutuhan tersedia sebelum hari pemilihan. Secara umum, proses ini berjalan sukses tanpa adanya hambatan yang berarti,” jelasnya.
Pendirian TPS dilakukan di teras rumah penduduk dengan tambahan tenda untuk menghadapi kemungkinan hujan dan bencana alam lainnya. Dengan cara ini, mengutamakan keamanan dan kenyamanan bagi pemilih.
Pada tanggal 25 November 2024, pengiriman undangan kepada pemilih juga dilaksanakan dengan lancar. Ini menunjukkan bahwa semua prosedur telah direncanakan dengan baik dan diimplementasikan secara efektif.
“Kami berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran pemilih dan dukungan masyarakat terhadap pemilihan yang akan datang,” harapnya.
Sebelumnya, Pilkada Bojonegoro telah dilaksanakan tiga kali, yaitu pada tahun 2007, 2012, dan 2018. Meskipun penantian akan partisipasi masyarakat selalu diharapkan, ternyata ada banyak mata pemilih yang tidak menggunakan hak pilih mereka.
“Rata-rata, sekitar 220 orang tidak menggunakan hak pilih dalam setiap pemilihan, dan hal ini mendorong kita untuk melihat lebih dalam alasan di balik fenomena ini,” ungkapnya di sela-sela aktivitas.
Dirinya mengungkapkan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pemilih yang tidak berpartisipasi di Pilkada. Pertama, banyak mahasiswa yang kuliah di luar kota Bojonegoro tidak pulang ke kampung halaman saat pemilihan berlangsung. Hal ini tidak hanya terjadi pada mahasiswa, tetapi juga pada pekerja yang terpaksa berada di luar kota untuk menjalankan tugas mereka.
Sebagian pemilih pemula juga disinyalir enggan menggunakan hak pilih mereka. Ini mungkin disebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya suara mereka dalam demokrasi.
Selain itu, penduduk miskin dan mereka yang berada dalam kondisi marginal sering kali merasa tidak terwakili dan enggan untuk menyalurkan suara mereka. Inilah tantangan yang perlu kita hadapi untuk meningkatkan kualitas partisipasi pemilih di setiap Pilkada.
“Pendidikan Politik yang terstruktur
untuk meningkatkan partisipasi suara, langkah pertama yang diambil adalah melaksanakan pendidikan politik secara lebih masif dan terstruktur. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk Bakesbangpol, KPU, Bawaslu, dan Ormas, sangat penting. Dengan memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai pentingnya suara mereka, diharapkan partisipasi dalam pemungutan suara dapat meningkat secara signifikan,” katanya.
Kepala Bakesbangpol juga mengaku, salah satu langkah strategis yang diusulkan adalah menetapkan hari pemungutan suara pada 27 November 2024 sebagai hari libur nasional. Dengan membuat hari tersebut sebagai hari libur, masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk pergi ke TPS dan memberikan suara mereka.
“Langkah ini diharapkan dapat menambah kemudahan bagi mereka yang ingin berpartisipasi dan tidak memiliki waktu pada hari kerja biasa,” harapnya.
Untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya pemilih yang terdaftar di DPT wilayah Bojonegoro, diadakan lomba foto dengan tema “Bojonegoro Memilih”. Lomba ini dirancang untuk melibatkan semua kalangan, termasuk ASN, non-ASN, dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa se- Kabupaten Bojonegoro.
“Dengan cara ini, diharapkan semangat untuk memilih bisa menyebar dan meningkatkan jumlah pemilih yang berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Aktivitas sosial semacam ini dapat menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab dalam menentukan masa depan daerah,” pungkas Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bojonegoro Mahmudi.
Sementara itu, harapan masyarakat Bojonegoro terhadap Pilkada 2024 sangat besar. Warga optimis bahwa pemilihan ini dapat menjadi momentum perubahan yang signifikan untuk perbaikan kualitas hidup di daerah. Di antara harapan yang mendominasi adalah peningkatan sistem pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
(Andri)
