Kabupaten Kaur l Detikkasus.com – Meskipun setiap bulan,dana hasil transfer sebesar 350 juta rupiah yang bersumber dari PLN kepada pemerintah daerah ironisnya kondisi penerangan di Kaur masih jauh dari harapan masyarakat.Selasa (13/05/2024)
Perwakilan rombongan masyarakat Manas (Maje dan Nasal) mengadakan hearing dengan PLN Kaur sebagai tindak lanjut dari serangkaian pemadaman listrik yang sering terjadi.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Kaur ini menarik perhatian masyarakat Maje Nasal, yang tergabung dalam forum Manas,perwakilan masyarakat mempertanyakan seringnya listrik mati di daerah mereka.
Mereka mendesak PLN Bintuhan untuk segera memberikan solusi terbaik dan menghindari pemadaman listrik dengan alasan yang dianggap kurang tepat
Hearing kali ini di hadiri Ketua DPRD Kabupaten Kaur Diana Tulaini bersama beberapa anggota DPRD dan juga OPD terkait,Direktur PLN Kaur,serta masyarakat forum Maje dan Nasal
Julianto, salah satu warga yang hadir mempertanyakan banyaknya lampu jalan yang tidak berfungsi sementara masyarakat dikenakan potongan 10% dari pembayaran tagihan listrik setiap pembayaran dan dana tsb untuk penerangan lampu jalan.Hal ini menimbulkan pertanyaan,apa gunanya konsumen membayar jika listrik di jalan tidak berfungsi?
Anggota DPRD Kaur lainnya juga mempertanyakan hal serupa, mendesak PLN untuk memberikan solusi agar listrik tidak padam saat beban puncak
Direktur PLN Rayon Bintuhan, Sandi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berusaha sebaik mungkin dan akan melakukan rapat dengan pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi untuk membahas masalah pemadaman listrik dan ganti rugi kerusakan peralatan elektronik masyarakat.
Sandi menambahkan terkait urusan lampu jalan,sudah ada peraturan terbaru mengenai pajak barang dan jasa tertentu yang mengatur penggunaan dana tersebut. Setiap tagihan listrik dikenakan potongan 10% yang kemudian disetorkan sebagai PAD dari PLN pusat ke rekening daerah. Untuk Kabupaten Kaur sendiri, jumlahnya mencapai 350 juta rupiah per bulan “silahkan tanyakan ke pemerintah daerah atau dinas terkait untuk lebih jelasnya Sandi
Namun, masyarakat tetap mencurigai dan mempertanyakan ke mana uang tersebut,mengingat penerangan jalan yang masih minim.Sebagai masyarakat, juga menuntut transparansi dalam penggunaan dana tersebut.Jika dihitung mundur selama beberapa tahun ini jelas nominalnya sangat besar
ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan PLN dan menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.Harapan masyarakat Kaur adalah untuk melihat peningkatan kualitas penerangan jalan yang sebanding dengan dana yang telah mereka kontribusikan.
Warga lain sebut saja Sobri memintak BPK.RI cabang Bengkulu lebih transparan dalam audit keuangan negara sehingga publik lebih memahami aliran dana yang di kirim PLN Pusat ke Pemda Kaur apalagi dana tf mencapai 350 Juta perbulan,ini harus jelas dan dintuntaskan kemana arus keuangan tersebut tanya Sobri
Rsp
