LANDAK I Detikkasus.com -, Tiba di Kabupaten Landak, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes didampingi Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si. disambut oleh Penjabat Bupati Landak, Samuel, S.E.,M.Si., beserta Ketua TP PKK Kab. Landak di Pendopo Bupati Landak Kalbar, Selasa (19/12/2023).
Kedatangan Penjabat Gubernur di Kabupaten Landak dalam rangka kunjungan kerja dengan agenda Kegiatan Edukasi Gizi dalam rangka upaya Penurunan Angka Stunting di Posyandu, peresmian Kantor UPT KPH dan meninjau RSUD Landak.
Memulai arahannya, Harisson berpesan agar Pemkab Landak mencermati dan melaksanakan arahan Presiden dengan penuh tanggung jawab.
“Ada 10 arahan Presiden, salah satunya Pengendalian inflasi untuk mengurangi beban masyarakat memenuhi biaya hidup. Itu dikontrol benar, turun langsung ke lapangan. Kemudian Penurunan angka stunting. Pada tahun 2045 nanti anak – anak kita akan memimpin negara ini, karena Indonesia menjadi 4 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Kita mau anak – anak kita cerdas dan pintar. Sehingga dia bisa kerja dimana saja”, ucap Harisson.
Tak hanya itu, dirinya juga mengingatkan Pemkab Landak untuk memperhatikan kemiskinan ekstrem dan pengangguran terbuka.
“Di Landak ini ada 7.832 orang yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Dimana pengeluarannya sehari tidak lebih 53.695,- rupiah atau sebulan tak lebih dari 1.610.000,- rupiah. Di Landak sudah ada namanya, lengkap dengan alamatnya. Ini didapat melalui sensus BPS, data ini juga ada di Bappenas”, terangnya.
Kemudian terkait arahan untuk percepatan dan kemudahan investasi dirinya juga menghimbau setiap Kepala Daerah untuk sering melakukan evaluasi.
“Kemudian mempercepat investasi dan mempermudah perizinan. Setiap 3 bulan kita harus mengevaluasi SOP perizinan. Misal masih ada 25 langkah permohonan perizinan, pangkas jadi 5 langkah. Misal, harus memakan waktu 3 bulan, sekarang bisa jadi dalam 1 hari selesai perizinannya. Kita harus keroyokan. Ini bukan sesuatu yang mustahil. KPK minta juga, perizinan antara pemohon dan pemberi tak boleh ketemu, diupayakan dengan cara digitalisasi. Karena dengan digitalisasi, jejak digital kita bisa di cek recordnya. Bisa datang Tim Saber Pungli”, tegasnya.
Terkait stunting, dirinya berharap kegiatan yang dilakukan benar – benar mengintervensi masyarakat, tak hanya sebatas himbauan – himbauan yang kurang berdampak langsung ke masyarakat / lip service.
“Harus ada intervensi dari kita. Bulan depan kita lihat, mana yang masih ada, mana yang sudah berhasil. Jangan hanya himbauan – himbauan saja. Tapi terdata dan terlapor resmi. Jangan hanya lip service. Harus ada gerakan dan bukti nyata”, tutur Pria kelahiran Palembang ini.
Ia juga menyinggung tingginya angka stunting di Kabupaten Landak yang menyentuh angka 32 persen.
“Disini termasuk tinggi angka stuntingnya, 32 persen. Kita intervensi, bulan depan di cek lagi. Puskesmas juga ada anggaran membantu makanan dengan produk lokal dari jKementerian Kesehatan. Saya lihat masih kurang.
Ajak perusahaan – perusahaan untuk membantu melalui CSR. Termasuk kepala – kepala perangkat daerah”, tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, ia menyoroti kasus DBD di Kabupaten Landak, dimana case fatality rate-nya melebihi angka 1 persen.
“Untuk penyakit DBD, tingkat kematiannya dari 100 anak hanya boleh 1, 1 persen saja dari kasus. Baiknya tidak ada sama sekali. Kita berharap harus selamat semua.
Tapi di Landak ini, 1,99 persen. Hampir 2 persen. Makanya tim Kemenkes ini mampir disini. Itu bisa menurunkan IPM, karena angka harapan hidup menurun. Kita dianggap tak mampu. Oleh karena itu, mari lakukan langkah cepat dan konkret semua permasalahan ini bersama – sama. Saya yakin kita bisa”, tutup Harisson.
(Hady)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
