KUBU RAYA I Detikkasus.com -, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TPPDD) Kabupaten Kubu Raya di Qubu Resort Kubu Raya Kalimantan Barat, Selasa (13/6). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna memberikan pelayanan publik yang prima.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Nur Asyura Anggini Sari mengatakan, transformasi digital melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada transaksi pendapatan dan belanja daerah di Kubu Raya telah seratus persen dilakukan secara digital.
“Kalau khusus Kabupaten Kubu Raya, untuk percepatan dan perluasan digitalisasi daerah untuk pendapatan dan pengeluaran sudah seratus persen digital,” ujar Nur Asyura.
Namun demikian, lanjut Nur Asyura, masih ada beberapa kanal yang harus ditingkatkan. Misalnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), edisi, penggunaan kartu kredit domestik pemerintah, dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.
“Mungkin hal-hal itu yang perlu ditingkatkan pelaksanaannya di Kubu Raya,” ucapnya. Nur Asyura menyebut pada semester dua tahun 2022 lalu, indeks implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kubu Raya masih maju.
“Kami yakin di semester satu tahun 2023 ini sudah masuk kategori digital. Kita yakin,” ucapnya.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan digitalisasi sangat penting. Karena akan berpengaruh terhadap upaya untuk memaksimalkan pendapatan dan pergerakan ekonomi.
“Karena pelayanan di situ akan berdampak langsung,” terangnya.
Sebab itu, kata Muda, terkait dengan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, pihaknya akan terus berkoordinasi secara intens dengan Bank Kalbar guna percepatan digitalisasi keuangan.
“Termasuk percepatan pengelolaan tata kelola pemerintah seperti APBD, itu daya serap yang tinggi memengaruhi juga perputaran uang yang cepat di masyarakat. Kalau SILPA besar, maka justru akan terhambat perputaran uang di masyarakat dan itu ikut menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada,” jelasnya.
Muda mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Kubu Raya merupakan yang tertinggi se-Kalimantan Barat. Pertumbuhan tersebut dinilainya berkualitas karena berbasis pada pertumbuhan ekonomi rumah tangga dan desa.
“Nah, di situlah yang sebenarnya terdistribusi dengan baik sehingga tidak banyak ketimpangan dan jauh lebih berkeadilan. Selain itu juga terjadi sebaran kesejahteraan dan rasio ketimpangan yang kecil. Karena angka kemiskinan kita juga terendah se-Kalimantan Barat dan kemiskinan ekstrem pun hampir nol,” sebutnya.
(Hadysa Prana)
Sumber : Prokopim Kubu Raya
