Lhoksukon |Detikkasus.com – Menanggapi Terkait Pemberitan Calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang merangkap jabatan yang lulus seleksi, proses rekrutmen PPK, KIP Aceh Utara berpedoman pada PKPU Nomor 8 tahun 2022.
Ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih. Partisipasi masyarakat dan SDM, KIP aceh utara, muhammad usman mengatakan. Pada hari rabu 14 desember 2022, komisi independen pemilihan kabupaten aceh utara telah menetapkan 135 PPK dalam kabupaten aceh utara.
KIP kabupaten aceh utara, juga telah mengumumkan ke nama-nama PPK terpilih publik melalui website resmi: kip-acehutara.kpu.go.id.
Dikatakannya, pasca penetapan muncul banyak pertayaan terkait adanya pendamping desa. TKSK mau pun ada orang-orang yang memiliki jabatan lain yang terpilih menjadi PPK.
Dalam hal ini, KIP kabupaten aceh utara mencoba mengklarifikasi. Proses rekrutmen badan adhoc (PPK), kip kabupaten aceh utara berpedoman pada aturan PKPU nomor 8 tahun 2022. Tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur serta juga wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Juga walikota serta wakil walikota, dalam pasal 35 ayat 1 telah dijelaskan terkait syarat menjadi PPK ada 9 syarat, 1. Sebagai warga negara indonesia, 2. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk PPK dan PPS, 3. Setia kepada pancasila, sebagai dasar negara undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 negara kesatuan republik indonesia dan juga bhinneka tungga Ika serta cita-cita proklamasi 17 agustus 1945.
4, mempunyai integritas. Pribadi yang kuat, jujur dan adil. 5, tidak menjadi anggota partai lolitik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. 6, berdomisili dalam wilayah kerja PPK. 7, mampu secara jasmani rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. 8, berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. 9, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
Ada pun dalam proses verifikasi dokumen persyaratan sesuai dengan aturan yang ada, KIP Aceh Utara hanya butuh 7 kelengkapan Dokumen Persyaratan, yaitu. 1, surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK dan PPS. 2, foto copy kartu tanda penduduk elektronik. 3, foto copy ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir. 4, surat pernyataan untuk pemenuhan persyaratan. 5, surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas. Rumah sakit atau klinik, 6. Daftar riwayat hidup, 7. Pas foto berwarna berukuran 4×6.
sesuai dengan PKPU 8 dan merujuk pada Keputusan KPU nomor 476 tahun 2022, tentang pedoman teknis pembentukan badan adhoc penyelengara pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bupati dan aakil bupati serta wakikota dan wakil walikota.
Menyangkut, bila ada orang yang merangkap jabatan. Dalam aturan yang dipegang oleh KIP kabupaten aceh utaara, hal itu tidak dilarang, mungkin saja hal itu dilarang oleh instansi awal mereka, maka kami tidak menilai hal yang tidak diperintahkan oleh aturan KPU-RI.
KIP kabupaten aceh utara, juga telah mengeluarkan pengumuman terkait masukan dan tanggapan masyarakat terhadap nama-nama calon anggota panitia pemilihan kecamatan dimulai sejak diumumkannya calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sampai dengan tanggal 13 desember 2022.
(Kaperwil-Aceh/Abel)
