Labuhanbatu I Detikkasus.com – Senin (25/07/2022) Disalah satu pakter tuak ada rumor atau isu miring katanya, Uang retribusi sampah jadi bancakan di Dinas LH (Lingkungan Hidup), Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Kelihatannya sangat perlu mendapat perhatian khusus dari bapak Bupati apa lagi untuk Aparatur Penegak Hukum (APH).
Sebab, retribusi sampah terus menerus dikutip tetapi pendapatan asli daerah, sama sekali tidak ada mengalami peningkatan. Sejak April s/d Juli 2022 bendahara penerima retribusi sampah Dinas LH Labuhanbatu, hanya berupa SK (Surat Keputusan) dari Bapak Bupati Labuhanbatu.
Nama yang ada di SK tersebut inisial DN akan tetapi sama sekali si DN itu tidak mau melaksanakan tugasnya, karena SK itu kabarnya diluar keinginan DN akan tetapi kehendak otoriter Plt. Kepala Dinas LH alias SRS. “Semoga pelaksana otonomi daerah, ya itu bapak bupati segera menyikapi persoalan ini”.
Sambil meminum tuak yang ada di gelasnya nara sumber menambahkan, “Kalau diperkirakan uang retribusi sampah dalam sebulan bisa mencapai sekitar Rp; 125.000.000,-Jt. Kemudian jika dihitung dari Bulan April sampai dengan Bulan Juni, atau selama 3 Tiga Bulan maka uang retribusi sampah itu sebesar Rp; 375.000.000,-Jt.
Tentunya dengan nominal segitu rupiahnya sangat layak menjadi pertanyaan, kemana sebenarnya uang itu digunakan atau realisasinya apa saja. Pada waktu bersamaan dari Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2022, aku dapat kabar Bendahara Dinas LH sama sekali tidak berfungsi, betul atau tidaknya soal bendahara tak berfungsi beliaulah yang tahu persis.
“Sesuai berdasarkan peraturan dalam ketentuan pengelolaan pajak/retribusi, yang berhak menyetorkan uang penerimaan retribusi sampah, ke rekening Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu dalam waktu 1 kali 24 Jam adalah, Bendahara Penerima atas persetujuan Pengguna Anggaran (PA)/Kepala Dinas”.
Dalam pengertiannya atau disaat Bendahara Penerima selama 3 (bulan) tidak berfungsi, berarti uang retribusi sampah itu berada dimana atau ditangan siapa. Apakah uang itu berada disaku pakaian seseorang atau sudah berada di rekening gendut pribadi atau kelompoknya, dan ataukah digunakan untuk keperluan tertentu, begitu logika berpikirnya.
Kalau kita ini bisanya sebatas menduga-duga atau berandai-andai, yang berhak memutuskan atau memberi kesimpulan itukan hanya, Aparatur Penegak Hukum seperti Pengadilan Negeri. Semoga saja bapak Bupati Labuhanbatu cepat tanggap dan segera menyerahkan dugaan bancakan ini, demi tercapainya visi misi bolo labuhanbatu yang signifikan. Sebut sumber sambil meminum sisa tuak yang di gelasnya.
Masih disituasi pakter tuak nara sumber yang lain mengatakan, “Kabarnya SRS Plt Kadis LH ada membuat surat permintaan pemulangan uang retribusi sampah ditujukan, kepada Kabid Persampahan inisial NH yang sudah kena mutasi atau bergeser ke Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup”.
Mantan Kabid persampahan NH kabarnya telah mengembalikan uang sekitar Rp; 70.000.000-,Jt, dan yang jadi bahan tanda kutip iyalah “Apa bila permintaan pemulangan uang retribusi sampah sekitar Rp. 70 jutaan itu benar adanya, maka sangat patut diduga sudah terjadi bancakan dan diawali dari menyalahi prosedur”
Kesengajaan menyalahi prosedur sangat berpotensi terhadap kerugian keuangan daerah dan sanksi hukum didalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tentunya hal ini sangat pantas untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah Daerah sebagai pelaksana Otonomi Daerah.
Pada BAB I Ketentuan Umum bagian pertama pengertian Pasal 1 dengan jelas menyatakan “Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan
kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD”. Ketika ketentuan pasal tersebut diatas tidak diindahkan, apakah masih layak dilakukan pembiaran.
Dan sebagai seorang Kepala Daerah atau sebagai penanggungjawab umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sudah sewajibnya melakukan tindakan hingga bentuk pencegahan. Terhadap rumor bancakan atau penyalah gunaan wewenang, yang sangat berpotensi menuju korupsi dan atau kerugian keuangan daerah.
Sebagai bapak Bupati tinggal memerintahkan Kepala Inspektorat sebagai pengawas internal, untuk melakukan pemeriksaan khusus atau dapat juga memerintahkan Sekretaris Daerah, untuk melakukan klarifikasi dan hingga penyelesaiannya. Jikalau kedua pejabat itu enggan atau tidak mau melaksanakan perintah seorang bapak bupati.
Masih ada cara lain iya itu bapak Bupati sebagai penguasa tunggal di Daerah Labuhanbatu dapat, meminta pihak Kepolisian dan atau Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan. Semoga saja rumor bancakan ini dapat segera ditindaklanjuti, supaya tidak berpotensi mencoreng nama baik Kabupaten Labuhanbatu. Sebut sumber sambil menghabiskan sisa tuak di gelasnya.
Menyikapi rumor yang berhembus dengan kencang atau kabar dugaan uang retribusi sampah jadi bancakan di manajemen Dinas LH Labuhanbatu, awak media sudah berulang kali menelepon SRS Kadis LH bahkan melalui whatsAAp juga sudah mengirim konfirmasi namun hingga kini tidak ada kabar, dan akhirnya kabar ini dikirim ke Redaksi.
J. Sianipar
