Nias Selatan l Detikkasus.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nias Selatan lakukan penandatanganan kerjasama (MoU) dengan Kejaksaan Negeri Nias Selatan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini berlangsung, Jum’at (22/10/2021) di aula kantor Kejari Nias Selatan, Jalan Diponegoro Teluk Dalam.
Tampak hadir, Kejari Nias Selatan, Mukharom, Kadis PUPR, Erwinus Laia, Kasi Intel, Satria Darma Putra Zebua, Kasi Datun, Ya’atulo Hulu, Kacabjari Tello Bobby Virgo Saputra Siregar, Sekdin PUPR, Arsen Halu, Kabid Bina Marga, Berkat Zebua, Kabid PSDA, Obedi Sukur Hulu, Kabid Kabid Peralatan, Aventinus Zendrato dan beberapa lainnya.
Pada kesempatan ini, Kepala Dinas PUPR, Erwinus Laia, mengatakan bahwa kerjasama dalam bidang perdata dan tata usaha negara yang dilakukan pada hari ini, merupakan terobosan pertama.
“Harus mengatakan dengan jujur bahwa ini adalah terobosan besar sekali, dan ini adalah terobosan pertama yang dilakukan. Supaya kedepan kita bisa melaksanakan tugas kita dengan baik”, ungkap Erwinus Laia.
Dia mengatakan bahwa sesungguhnya hal-hal yang bersifat keperdataan ini dianggap tidak punya pengaruh, padahal disitu ada kuncinya. terutama persoalan kontrak yang sifatnya perdata, tetapi akhirnya bisa berubah menjadi pidana ketika tidak melakukan itu dengan baik.
“Kami berharap dengan MoU ini, teman-teman di Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan bisa bekerja dengan baik, dengan arahan-arahan yang disampaikan Kajari Nias Selatan yang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang ada, terutama terkait kontrak dan hal-hal lainnya soal kependataan”, ujar Erwinus Laia.
Untuk itu, agar dapat dilakukan forum diskusi, seminar dan pelatihan terkait keperdataan ini, dan Dengan adanya MoU itu, pihaknya berharap ada pembenahan dalam pembuatan kontrak kerja kepada pihak ketiga nanti, harapnya.
“Kami berharap setelah penandatanganan MoU ini teman-teman PUPR ini perlu dibenahi terutama terkait kontrak, seluruh PPK, kepala bidang supaya konsultasi dulu siapa ada yang perlu dibenahi terkait kontrak-kontrak dengan pihak ketiga”, tuturnya.
Sementara itu Kajari Nias Selatan, Mukharom, menyampaikan bahwa dalam penandatanganan kerjasama ini mungkin ada yang bertanya mengapa ada hal itu, sementara di PUPR itu yang ada fisik. Kerjasama ini untuk meminimalisir yang akan terjadi.
“Kontrak itu kan sifatnya perjanjian, antara pihak pertama dan pihak kedua, disana ada perdata, karena ada perjanjian kontrak tentu arahnya ke TUN”, Papar Mukharom. (Supardi Bali)
