Trisna Lutvia Bintang Ramadhany (201810170311430)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Mata Kuliah: Audit Sektor Publik
Email: trisnalutvia70@gmail.com
Detikkasus.com – Pengukuran kinerja organisasi sektor publik terdapat beberapa pendekatan yang lebih menekankan pada ukuran keuangan.
Dalam mengukur kinerja jika didasarkan pada segi keuangan tidak cocok diterapkan dalam organisasi sektor publik.
Namun pada Balanced Scroecard dapat mengukur kinerja secara komprehensif dan berimbang dari segi keuangan dan nonkeuangan.
Hal ini dapat menjadi metode dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik.
Kinerja merupakan gambaran yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pengelolaan dari suatu organisasi. Setiap organisasi perlu mengetahui kinerja organisasi tersebut untuk melihat pencapaian yang diperoleh, ini termasuk organisasi sektor publik itu seendiri.
Organisasi sektor publik secara umum dapat diartikan sebagai sekelompokorang yang berkumpul dan bekerjasama dngan cara terstruktur untuk mencapai tujuan atau sejumlah sasarana tertentu yang telah ditetapkan bersama-sama.
Organisasi ini menggunakan dana publik untuk menyediakan kebutuhan barabg dan jasa publik.
Organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi sektor swasta.
Organisasi sektor swasta meliki tujuan utamanya yati unyuk memperoleh keuntungan yang maksimak untuk kepentingan pemiliknya.
Sedangkan pada organisasi sektor publik keuntungan atau laba bukan menjadi prioritas utama melainkan memberikan pelayanan yang optimal bagi kepentingan publik.
Sistem pengukuran dan manajemen yang komprehensif seharusnya menjelaskan keterkaitan antara peningkatan operasi, layanan pelanggan, serta pengembangan produk dan jasa baru dengan peningkatan kinerja finansial melalui penjualan yang lebih tinggi, marjin operasi yang lebih besar, tingkat perputaran aktiva yang lebih cepat, dan biaya operasi yang menurun (Kaplan dan Norton, 2000).
Pengukuran kinerja diktakan baik jika dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai kinerja suatu organisasi.
Informasi yang diberikan tidak hanya dilihat dari satu sisi tetapi juga dilihat dari unsur yang mencangkup pmbentukan kinerja yang lain.
Kinerja pada organisasi sektor publik juga menjadi gambaran akuntabilitas atau pertanggungjawaban seorang manajer publik.
Oleh karena itu untuk mengukur kinerja suatu organisasi sektor publik diperlukan pendekatan selain pendekatan keuangan yaitu pendekatan nonkeuangan seperti balanced scorecard sebagai ukuran kinerja. Balanced scorecard diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton melalui artikelnya yang dimuat dalam Harvard Business Review tahun 1992. Pada mulanya balanced scorecard lebih ditujukan untuk mengukur kinerja pada organisasi bisnis.
Namun dalam perkembangannya balanced scorecard juga dianggap cocok untuk digunakan sebagai teknik pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Balanced scorecard dapat melengkapi ukuran kinerja masa lalu dengan ukuran pendorong kinerja masa depan (Kaplan dan Norton, 2000).
Pada penelitian Rudianto (2006) mengemukakan bahwa penilaian kinerja yang efektif menggunakan alat ukur baik ukuran kinerja keuangan maupun non keuangan.
Ukran kinerja keuangan dan nonkeuangan dilakukan untuk menakan perilaku yang tidak semstinya serta untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan malalui umpan balik hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat fisik mapun non fisik.
Kelebihan Dalam Penerapan Balanced Scorecard
Dari berbagai literatir dapat disimpulkan bahwa kelebihan dalam penerapan Balanced scorecard pada suatu organisasi, yaitu:
Mecangkup pengukuran kinerja nonkeuangan dari sisi eksternal
Balanced scorecard mengukur kinerja nonkeuangan dari perspektif kepuasan pelanggan, bisnis internal dan pertumbuhan serta pembelajaran.
Sedangkan pengukuran kinerja pada sisi ekternal yaitu perspektif kepuasan pelanggan.
Hal ini dapat dilihat Balanced Scorecard telah secara komprehensif dalam mengukur kinerja sutau organisasi.
Pengukuran kinerja yang koheren
Maksud dari pengukuran kinerja yang koheren adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan Balanced scrorecard menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara masing masing item ukuran kinerja yang diarahkan untuk mencapai visi organisasi.
Penilaian kinerja yang terukur
Semua sasaran strategis dapat diukur dengan jelas dengan menggunakan model Balanced Scorecard baik untuk perspektif baik yang bersifat kuantitatif aupun kualitatif.
Keseimbangan dalam pengukuran berbagai aspek kinerja
Keseimbangan dalam perencanaan strategis diwujudkan kedalam kinerja setiap perspektif balanced scorecsrd baik untuk perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek, aspek keungan dan nonkeuangan, ukuran kinerja masa lalu aau kinerja masa depan serta sisi eksternal maupun internal organisasi.
Karakteristik Organisasi Sektor Publik
Bastian (2010) mengungkapkan karakteristik organisasi sektor publik sebagai berikut:
Tujuan
Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.
Aktivitas
Pelayanan publik (public services) seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.
Sumber Pembiayaan
Berasal dari dana masyarakat yang berwujud pajak dan retribusi, laba perusahan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Pola Pertanggungjawaban
Bertanggungjawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat, seperti dalam organisasi pemerintahan yang meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seta dalam yayasan dan LSM seperti dewan pengampu.
Kultur Organisasi
Bersifat birokratis, formal dan berjenjang.
Pengusunan Anggaran
Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan anggaran program publik dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat. Dan, akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, DPRD, majelis syuro partai, dewan pengurus LSM, atau dewan pengurus yayasan.
Stakeholder
Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor, para investor, lembaga-lembaga internasional termasuk lembaga donor internasional seperti Bank Dunia (World Bank), International Monetary Fund (IMF), Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nation Development Program (UNDP), USAID, dan pemerintah luar negeri.
Balanced Scorecard sebagai Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik
Baharuddin (2006) dalam Sari (2013) mengungkapkan bahwa ada empat aspek organisasi publik yang sangat relevan apabila dihubungkan dengan balanced scorecard dan memungkinkan untuk diadakan pengukuran, antara lain:
Aspek pelayanan, yaitu sejauhmana kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Kepuasan tersebut dapat diukur dengan jumlah keluhan dan komplain masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah melalui aspirasi yang disampaikan di DPR/DPRD, di media massa, media elektronik, dll.
Aspek bisnis internal dikaitkan dengan proses internal pada organisasi publik,yakni kinerja pegawai, sejauhmana organisasi publik mengadakan inovasi, maksimalisasi produk kebijakan dalam pelayanan internal serta interaksi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.
Aspek pembelajaran dan pertumbuhan di dalam organisasi publik mencakup tentang pemberdayaan sumber daya sebagai perangkat dari organisasi publik.
Pendidikan dan pembelajaran perlu diberikan kepada karyawan agar termotivasi memiliki keahlian dan keterampilan kerja memperbaiki pola kerja, sistem kerja, sikap dan perilaku di dalam bekerja.
Aspek keuangan/finansial merupakan hasil dari suatu proses yang berlanjut karena adanya peningkatan sumber daya yang dimiliki.
Dengan adanya pelaksanaan kegiatan atau produk layanan yang baik selanjutnya akan memperoleh hasil respon positif dari masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak dari retribusi daerah atau sumber lainnya.
Implementasi balanced scorecard sebagai alat pengukuran kinerja tetap harus berpedoman pada tujuan organisasi (Mahsun, 2009).
Pada organisasi sektor publik yang bertujuan pada kepuasan pelanggan dan peningkatan laba (quasi nonprofit organizations), balanced scorecard menempatkan perspektif finansial dan perspektif pelanggan sejajar di puncak diikuti oleh perspektif proses bisnis internal dan selanjutnya perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
