Penulis : Fitria Wulandari
NIM : 201910050311093
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UUniversitas Muhammadiyah Malang.
Detikkasus.com | Pandemi Virus COVID-19 yang menyebar secara cepat membuat banyak orang akhirnya bekerja di rumah atau di luar kantor atau biasa disebut dengan Work From Home (WFH), hal tersebut dilakukan ddemi menghindari penyebaran virus tersebut lebih lanjut. Begitupun ketetapan ini juga berlaku bagi para pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Seiring kebijakan yang sudah ditentukan pemerinntah, melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB), menimbulkan beberapa kebijakan baru yang memberatkan ASN dan PNS. Seperti PNS harus bekerja di rumah, ASN dilarang cuti, ASN dilarang mudik, dan juga gaji ASN terancam dipotong.
Pandemi Covid-19 telah menunjukkan kepada kita semua tentang perlunya kita keluar dari kebiasaan rutin, menerapkan pola-pola baru dan cara-cara baru dalam menyelenggarakan pemerintahan. tanpa pandemi Covid-19 pun, reformasi birokrasi harus berjalan. Namun pandemi ini adalah momentum yang tepat untuk melakukan reformasi birokrasi dengan lebih cepat.Dan juga sudah saatnya pemerintah mengambil langkah progresif revolusioner. Perkembangan sudah sangat cepat berjalan. Covid menyangkut seluruh dunia, tatanan kehidupan dunia pun akan berubah. Maka dari itu pemerintah dan para Aparatur Sipil Negara harus bekerja dua kali lebih cepat dan sigap. Selain itu, pandemi Covid-19 tidak seharusnya menciptakan sebuah jarak, tetapi justru lebih mempererat kolaborasi. Sebenarnya apa yang telah kita saksikan selama setahun lebih pandemi, ini bukanlah akhir dari globalisasi melainkan penegasan kembali tentang saling ketergantungan antara bangsa-bangsa dan orang-orang di dunia ini.
Belum lama ini, pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah merasakan pemangkasan anggaran tersebut, sehingga banyak kegiatan yang perlu dilakukan penyesuaian. Namun, hal ini bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara optimal. Para ASN mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) sampai dengan staf, dituntut untuk melakukan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi. Anggaran memang dikurangi, namun kreativitas dan inovasi tidak dapat dihalangi. Dengan kreativitas dan inovasi tersebut, ASN dapat tetap eksis dan produktif menjalankan roda birokrasi serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, kiranya pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap membuat roda birokrasi berjalan efekftif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia.
Oleh sebab itu, apapun kondisinya ASN adalah garda terdepan seperti halnya tenaga medis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka bersama-sama menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Birokrasi digital, standarisasi pelayanan, dan profesionalisme SDM aparatur menjadi strategi jangka pendek dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi ini. Tantangan selanjutnya setelah ketiga strategi jangka pendek ini dijalankan adalah pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kebijakan birokrasi yang dikeluarkan. Jangan sampai terjadi kembali contoh kasus di salah satu Pemda yang mana salah satu warganya mengalami gagap pelayanan publik secara online. Pada saat itu, salah satu warga tidak mengetahui sejak kasus Covid-19, Pemda menutup pelayanan tatap muka dalam pengurusan pembaharuan kartu keluarga.
Warga tersebut tetap menunggu sampai kemudian ada petugas yang datang menghampirinya dan memberikan informasi bahwa pelayanan tidak dilakukan secara manual lagi, melainkan secara online. Dengan kasus di atas, maka tantangan tentang pemberian pemahaman kepada masyarakat menjadi hal yang penting dalam membumikan kebijakan publik. Sebagai aktor birokrasi dan juga sebagai pelayan publik, para ASN harus memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman, sekaligus mengedukasi masyarakat dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab. Strategi selanjutnya adalah strategi jangka panjang dalam menjalankan roda birokrasi yang efekftif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia. Salah satu kunci suksesnya penanganan Covid-19 di Korsel adalah penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan dengan baik sebelum adanya pandemi tersebut.
