Oleh: Diana Winda Sari Dewi dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Malang
Detikkasus.com | Setahun sudah pandemi Covid-19 ini yang dimana menuntut semua masyarakat untuk bisa beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu kondisi normal baru saat ini terjadinya transformasi birokrasi secara fundamental dari birokrasi yang sebelumnya menggunakan cara-cara manual terus berkembang hingga saat ini menyesuaikan dengan sendirinya menuju transformasi teknologi informasi yang tetap berorientasi pada hasil. Pemanfaatan teknologi informasi membawa perubahan positif secara masif pada budaya dan cara pikir tersendiri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), apalagi mengingat hampir sebagian besar sektor pelayanan merubah pola pelayanan yang saat ini dilakukan secara manual tatap muka bertransformasi melalui teknologi digital.
Pemerintah pusat maupun daerah melakukan pemangkasan anggaran yang nantinya dialihkan untuk penanganan Covid-19. Akan tetapi hal itu bukan menjadi alasan untuk tidak memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat. Para ASN mulai dari Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) sampai dengan staf-staf dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam menjalankan birokrasi di masa pandemic Covid-19. Dengan dimilikinya inovasi dan kreativitas ASN tetap dapat menjalankan roda birokrasi serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Membuat roda birokrasi berjalan efektif dan nantinya menjadikan birokrasi sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia.
Strategi roda birokrasi dibuat oleh para ASN yang efektif yakni: 1) Melakukan menerapkan birokrasi digital, 2) Melakukan standarisasi pelayanan, 3) Profesionalisme SDM aparatur. Digitalisasi birokrasi merupakan kultur baru yang dapat memangkas birokrasi berbelit yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dengan demikian, menimbulkan tantangan bagi para ASN untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, praktis, mudah, dan sederhana serta responsive. Dengan penerapan pelayanan digital pada saat ini sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi terupdate terkait tentang penanganan Covid-19, dengan adanya birokrasi digital dapat menjadi cara pelayanan terbaik kepada masyarakat. Seperti halnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dimana birokrasi digital sangat dioptimaliasikan sebagai cara pelayanannya kepada masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik yang dilakukan ASN dalam upaya meningkatkan transparansi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menyambut birokrasi digital atau era digitalisasi tersebut. Dari data menunjukkan bahwa mayoritas pengguna digital hanya pada kalangan tertentu saja atau dapat dikatakan belum merata pada seluruh kalangan masyarakat. Mayoritas pengguna digital ternyata di dominasi oleh kalangan muda (milenial), sementara untuk pengguna rentang usia jumlahnya sangat dibandingkan jumlah pengguna pada kalangan milenial. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi kualitas SDM masyarakat Indonesia belum sepenuhnya siap, bahkan dapat dikatakan belum siap untuk menerima atau mengimplementasikan birokrasi digital. Hal tersebut dikarenakan untuk hal dasar saja seperti dalam Pendidikan (seperti membaca) saja kualitasnya masih rendah dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan pun belum tentu juga siap dalam melakukan birokrasi digital. Jika Pendidikan masih rendah otomatis SDM pun juga ikut rendah, maka nantinya masyarakat akan sulit untuk berpartisipasi dalam birokrasi digital.
Untuk mendukung birokrasi digital pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp 30.5 triliun untuk dapat mempercepat digital penyelenggaraan pemerintahan. Anggaran tersebut untuk pembangunan akses internet di 4.000 desa kelurahan di daerah-daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Pemanfaatan dan penguasan teknologi informasi beserta inovasi menjadi kapasitas dari birokrasi. Dukungan dari Sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi dimajukan secara bersamaan guna menjawab tuntutan dan kebutuhan pelayanan publik dan birokrasi yang dinamis, lincah, efektif, dan efisien. Tidak hanya mengubah layanan menjadi digital yang melalui aplikasi, namun juga harus diikuti dengan perubahan perilaku-perilaku para penggunanya. Selain itu, percepatan terwujudnya SMART ASN yang juga menjadi prioritas dalam mendukung keberhasilan digital birokrasi yang dimana para ASN dapat menguasai teknologi, bahasa internasional, berwawasan global, dan pastinya memiliki integritas nasioanal.
Birokrasi digital dapat memisahkan sebuah hal yang salah dan lambat dengan sistem yang telah dibangun. Birokrasi digital diharapkan dapat membuat sistem biokrasi berdasarkan masukan, keluhan, dan aduan masyarakat. Semakin cepat masukan dan laporan dari masyarakat, akan jauh lebih baik dan cepat ditindaklanjuti oleh pemerintah. Selain itu, digital birokrasi dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Sebuah kebijakan tidak dibahas secara lama dan berkepanjangan, akan tetapi kebijakan dapat diputuskan dengan cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan yang responsif sekaligus dapat memuaskan masyarakat. Dengan birokrasi digital tersebut, nantinya Indonesia akan menjadi negara demokrasi modern yang mengedepankan kecepatan, kualitas, dan kepuasan masyarakat. Sehingga, apabila dihadapkan dalam sebuah ujian seperti pandemi Covid-19 ini, Indonesia telah siap dalam mengatasinya karena memiliki birokrasi yang kuat namun tidak kaku dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan.
