Detikkasus.com l Bangka Belitung – Masyarakat sekitar Kampung Matras dan Bedeng Akeh, resah dengan adanya aktivitas penambangan Timah Ilegal (TI) di Desa Matras, di mana lokasi itu berada di Hutan Lindung (HL). Apalagi tambang TI beroperasi dipinggir bibir pantai.
Hal itu dikatakan salah seorang warga Desa Matras TH (42), Jumat (11/12/2020) pukul 14.00 WIB.
Lanjut TH, yang membuat seluruh masyarakat Kampung Matras dan Bedeng Akeh, kecewa dan marah dengan aktivitas itu, terutama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Induk dan pihak-pihak terkait yang diduga tutup mata dan tebang pilih dalam persoalan tersebut.
TH menyatakan, bahwa masyarakat melayan, sudah sangat terganggu dengan adanya tambang TI, karena mata pencarian mereka sebagai nelayan, terdampak akibat dari penambangan TI.”Membuat hasil tangkapan nelayan tradisional sudah berkurang disebabkan airnya kotor,” ungkapnya.
Apalagi melakukan penambangan TI di bibir Pantai Matras, di mana area itu HL. Jelas menuai protes masyarakat setempat. Warga setempat lebih kesal dan marah lagi, seteah tahu bahwa pelaku penambang Ti, bukan asli warga sekitar.”Yang melakukan penambangan TI, semua orang-orang luar Sungai Liat, pak,” ujar TH yang diiyakan sekelompok warga setempat pada Detikkasus.com.
TH menyatakan, bahwa sebelumnya, memang benar masyarakat Kampung Matras dan Bedeng Akeh melakukan penambangan. Karena dua kampung, sepakat untuk menambang. Sebab tempat tanah kelahiran kami. Selama kami melakukan aktivitas penambangan, semua masyarakat di dua kampung ini, ekonominya cukup dan dua kampung, ada penghasilan, meski di saat dampak Covid-19.”Selama pendemi Covid-19, tidak Ada bantuan dari pemerintah, meski ekonomi susah dan sulit. Alhamdulillah kami bisa menghidupi semua keluarga kami di dua kampung ini,” imbuhnya.
”
TH menegaskan, kami tidak terima, kenapa setelah kami diberhentikan menambang dan dirazia oleh pihak-pihak terkait. Kami ikuti, turuti.”Secara tiba-tiba kok ada yang melakukan penambangan TI. Bukan masyarakat dua Kampung kami lagi, malah orang luar Bangka,” ujar TH.
TH berucap, ia mewakili warga Desa Matras berpesan, kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait, agar secepatnya penambang di tanah kelahiran kami dihentikan.”Jangan sampai ada gejolak di area tambang. Kamis kemarin masyarakat Desa Matras, sudah berkumpul ingin ambil tindakan,” tukas TH.
Sementara IY (31) juga warga setempat mengatakan, jangan ada penambangan di wilayah kampung kami ini. Mewakili semua warga kami, segara menarik ponton-ponton mereka. Apalagi mereka menantang warga Kampung Matras dan Bedeng Akeh.”Kemarin massa sudah kumpul untuk mendatangi penambang. Akan tetapi masih bisa kita redam,” ujar IY.
IY juga mengatakan, ia mendengar dari salah satu penambang, bahwa aktivitas tambang sekarang orang kuat.”Jadi Kami menduga dibekingi (Back up) oleh oknum aparat,” ujarnya.
Sedangkan MS (48) warga setempat, dengan nada tinggi menambahkan, bahwa di sini kami di besarkan orangtua kami. Bahkan nenek moyang kami orang sini. Mereka penambang, sudah tidak menghargai, apalagi menghormati seluruh masyarakat setempat,”Tidak ada kata assalamualikum, bertamu ke rumah kami,” tegasnya.
MS menegaskan, jika pemerintah dan pihak yang punya wewenang, tidak bisa melakukan upaya untuk menghentikan aktivitas penambang orang asing bukan asli pribumi. Kami dua kampung, sudah sepakat turun ke lokasi, untuk hentikan, mengusir mereka,”Jangan salahkan kami, jika ada tindakan di luar kemauan masyarakat. masyarakat selama Covid-19 ini, susah untuk makan. Keluarga kami hutang sana-sini. Kami bikin ponton jual barang-barang dan pinjam uang sana-sini, agar bisa kerja. Kami masyarakat dua kampung ini, ditindak, tiba-tiba orang asing yang menambang dan juga ada yang angkat dada garang, mengaku oknum mana, kami tidak tahu. Kami masyarakat ditakuti. Kami duga oknum aparat yang punya kekuasaan,” tegas MS bersama rekan-rekannya.
Dalam persoalan ini kami berharap, Pemerintah Bangka Induk, jangan tebang pilih, jika kami ditertibkan, begitu juga yang pada saat ini ditertibkan dan dirazia juga. Apa pemerintah hanya berpihak kepada yang ada kekuasaan dan jabatan.
Jika pemerintah tidak menunjukkan sikap transparan dan adil. Atas kesepakatan masyarakat setempat, kami akan menunjukan sikap kami yang tebang pilih dalam persolaan ini. Dimana kemarin batal untuk mengusir penambang orang luar itu. Tetapi sekarang kami tegaskan, kepada pemerintah, pejabat dan semua pihak terkait, untuk menghentikan penambang TI yang merampas, merusak ekonomi masyarakat. Dengan jelas semua diduga sudah diback up oknum aparat yang berpangkat.”Jangan salahkan kami, jika seluruh warga dua kampung ambil tindakan,” tegas MS lagi.
Semua warga setempat menegaskan, mereka tidak menghargai kami orang asli sini, para penambang TI, masih melakukan aktivitasnya. Tidak memikirkan nasib masyarakat di dua kampung. Kami ingatkan harus tanggung resiko, jika masyarakat sudah bergejolak. Di kampung di sini tenang, bukan berarti tidak ada orangnya, sebaliknya jika ingin melihat wujud orang pribumi yang lahir disini sudah terganggu, dizolimi sangat sulit dibendung.”Kepada pemerintah dan pihak berwenang, pikirkan asli pribumi, jika kalian tutup mata, jangan menyalahkan masyarakat yang telah memberi kontribusi hasil untuk Pemda. Kami di dua Kampung sudah sepakat, akan mengambil jalan pintas untuk mengusir penambang TI, bukan asli pribumi,” tegas semua warga setempat. (Andi Perancis)
