Oleh : Wuyung Putri Madhani Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
Detikkasus.com | Keberhasilan suatu daerah tidak hanya dilihat dari keaktifan pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur di daerah tersebut. Namun juga dapat dilihat dari seberapa besar peran pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat ini dapat dilihat dari efektifnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah dan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah.
Menurut PP Nomor 8 Tahun 2006, kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja pemerintah tidak bisa hanya dilihat dari sisi input dan output tetapi juga dari sisi outcome, manfaat dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah yang baik dan efektif tentu saja akan mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Namun, seringkali aparatur pemerintah justru memanfaatkan kekuasaan dan kewenangannya untuk memenuhi ambisi dan kebutuhan pribadinya. Menurut Kartiwa (2016), ketika seseorang diberikan kekuasaan, maka ada kecenderungan akan menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga perlu adanya kontrol sebagai upaya mencegah kesewenang-wenangan.
Kontrol atas kekuasaan selain dapat dilakukan dalam bentuk aturan atau hukum juga dapat dilakukan dengan “kontrol sosial” oleh elemen masyarakat. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial ini menjadi sangat penting karena masyarakatlah yang merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini, mahasiswa merupakan salah satu elemen masyarakat yang memiliki intelektual dan kepekan sosial yang lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya. Kaum intelektual diyakini bisa menjadi kekuatan hebat untuk menjadikan Indonesia lebih maju karena mereka memiliki karakter kritis terhadap kinerja pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa tentu memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintahan. Secara umum, 5 komponen kinerja pemerintah yang perlu mendapat perhatian dan kontrol oleh mahasiswa adalah pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, suasana aman dan tentram, stabilitas harga barang dan jasa, penyediaan infrastruktur serta kepastian hukum dan keadilan.
Sebagaimana diketahui bahwa sejarah telah mencatat pergerakan mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah dan perlawanannya terhadap ketidakadilan kebijakan pemerintah. Semangat juang mahasiswa yang didasarkan pada keberanian, keterbukaan, idelisme dan patriotisme membuat mahasiswa dapat berhasil melibatkan diri dalam membantu mengontrol kinerja pemerintahan di negeri ini. Mahasiswa bukan lagi menjadi generasi penerus yang sekedar menjadi pelaku pasif atau menjadi penonton dari kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintahan. Akan tetapi, mahasiswa harus mampu membawa perubahan atas ketimpangan-ketimpangan yang berdampak pada kinerja pemerintah yang kurang memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sebagai orang yang terpelajar, mahasiswa dituntut menjadi “social control” yang baik dalam masyarakat karena mahasiswa telah memiliki bekal pengetahuan, pendidikan, dan pola pikir yang lebih maju. Ide, pemikiran cerdas serta semangat yang membara dari seorang mahasiswa diyakini mampu mengontol dan mengevaluasi kinerja pemerintahan yang telah atau sedang berjalan. Peran mahasiswa dalam mengontrol kinerja pemerintah saat ini tidak terlepas dari peranan organisasi mahasiswa, baik organisasi ekstra kampus maupun organisasi intra kampus.
Organisasi-organisasi mahasiswa yang ada saat ini telah banyak yang turun ke jalan sebagai bentuk otokritik mereka kepada pemerintahan sekaligus sebagai penyambung aspirasi masyarakat yang terdampak dari kinerja pemerintah yang kurang baik dan tidak sesuai dengan janji-janji yang diberikan oleh pemerintah. Daya kritis dan intelektualitas mahasiswa yang demikian sudah seharusnya terus dipelihara dan jangan sampai mereka apatis terhadap kinerja pemerintahan. Karena apabila mahasiswa hanya duduk diam dan apatis maka sudah tentu kinerja pemerintah akan semakin memburuk dan akan banyak aparatur pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya dalam pemerintahan demi kepentingan pribadi.
Memang benar jika mahasiswa tidak boleh berhenti dalam menyuarakan kebenaran selama masih ada kinerja atau kebijakan pemerintah yang merugikan dan tidak pro pada rakyat. Namun demikian, dalam menuntut kinerja pemerintahan yang lebih baik juga sudah sepatutnya mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan baik tanpa kericuhan yang berakhir dengan baku hantam atau merusak infrastruktur publik. Dengan kata lain, aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa hendaknya dilakukan dengan mentaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, mahasiswa dalam mengontrol kinerja pemerintah juga harus selalu di dukung oleh data-data yang konkret sebelum melakukan aksi demonstrasi. Artinya, mahasiswa jangan sampai menyampaikan sesuatu di luar fakta dan data.
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam mengontrol kinerja pemerintah karena diyakini mahasiswa memiliki intelektual dan pola pikir yang lebih unggul dibanding elemen masyarakat yang lainnya. Namun demikian terlepas dari peran mahasiswa sebagai agent of social control terhadap kinerja pemerintah, pemerintah sendiri juga harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dicapainya. Diharapkan pemerintah dapat menjalankan mandat, mensejahterakan rakyat, merealisasikan nawacita dan janji-janji pada saat kampanye agar Indonesia bisa jauh lebih baik kedepannya.
REFERENSI
Kartiwa, Iwan. 2016. Kontrol Sosial HMI terhadap Kebijakan Pemerintahan Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia.
