IZIN SIPPA MATI, PDAM TIRTA RAHARJA AKAN DILAPORKAN KE POLISI

Jumat, 12 Oktober 2018

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Detikkasus.com | Bandung, Jawa Barat – Diduga tidak Memiliki Surat Izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja Perusahaan Air minum yang beralamat di Jalan Kolonel Masturi KM.03 Cisarua Kota Cimahi tersebut akan dilaporkan ke Polisi. Hal tersebut disampaikan Rohimat Joker Ketua Umum LSM PMPR INDONESIA melalui Kurniawan Selaku Direktorat Pengembangan DPP pada Media dikantor nya Jumat 12/10 terkait Perizinan Bodong Khusus pada Surat Izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) pada PDAM Tirta Raharja Kota Cimahi Sejak 2013 – 2018 Segera kita laporkan Ke Polisi .

Hal tersebut Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Serta Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Pada Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2014 Tentang Sumber Daya Air dimana dalam Pasal 94 terdapat Ketentuan Pidana pada ayat 3 D ” setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari pemerintah atau pemerintah daerah, dipidana dengan pidana Penjara paling lama 3 Tahun dan Denda paling Banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus juta Rupiah ), Sebut Kurniawan.

Baca Juga:  Strong Point Berikan Rasa Aman dan Nyaman Pada  Pengunjung

Pada pemberitaan yang sebelum nya berhasil dikumpulkan oleh Media ini Bahwa Perizinan Surat Izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja dimulai secara Resmi pada 2008 – 2012. Namun Hingga 2013 – september 2018 masih belum diperpanjang namun oleh perusahaan tersebut tetap membayar Pajak ke Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat walaupun izin nya Sudah habis. Artinya Hingga 2013 – september 2018 tidak memiliki izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA). Hal tersebut disinyalir PDAM Tirta Raharja Melakukan Penggelapan Pajak karena izin Perusahaan PDAM Tirta Raharja tidak Aktif (Mati).

Baca Juga:  Jelang Perayaan Nataru Perketat Jaga Pintu Masuk Dermaga Pelabuhan PPI Personil Polsek Sawan Waspadai Lolosnya Barang Berbahaya

Menanggapi hal tersebut LSM PMPR INDONESIA Melakukan Audensi dengan Managemen PDAM Tirta Raharja pada Selasa 09/10 yang berlokasi di Jalan Kolonel Masturi KM.03 Cisarua Kota Cimahi. Hadir acara Tersebut Nana Selaku Manager OP Tehnik, Dedi . S selaku Manager Produksi dan Sri Hartati Selaku Manager Humas beserta perwakilan dari LSM PMPR Indonesia . Dalam Penuturan nya Dedi . S selaku Manager Produksi menjelaskan Perizinan Surat Izin Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja dimulai secara Resmi pada 2008 – 2012. “ Izin kita Pengambilan Pengolahan Air (SIPPA) PDAM Tirta Raharja itu dimulai 2008 – 2012, Selanjutnya dari 2013 – 2018 kita sudah melaksanakan perpanjangan nya namun Oleh BBWS belum mengeluarkan rekomendasi Perpanjangan izin nya kita Kesulitan di BBWS agar dilanjutkan ke DPMPTSP Jawa Barat,tutur nya. Kemudian saat ditanya 2013 -2018 izin belum diperpanjang dirinya membenarkan nya. “ kan tadi Kita Kesulitan di BBWS karena peraturan sekarang Perizinan SIPPA Harus Melalui Kementerian PUPR C.q BBWS sebagai Satker di wilayah, Namun kita selalu Rutin Bayar Pajak ke Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat (BAPENDA), Tutup nya.

Baca Juga:  Personil Polsek Busungbiu Melaksanakan Pengamanan Hari Kedua Pelaksanaan Parade Seni dan Budaya 2017

Selain tidak memiliki Izin Perusahaan tersebut juga akan dilaporkan Mengenai Dugaan KKN pada Pajak PDAM Tirta Raharja dalam kurun Waktu 2013 – 2018 yang disinyalir tidak masuk ke Kas Daerah. Sehingga akibat kegiatan Tersebut Negara Sangat dirugikan, Seluruh Jajaran PDAM Tirta Raharja yang terindikasi ikut terlibat kita Lapor kan Semua nya, Tutup nya. KH

Berita Terkait

Tersangka Kasus Korupsi Oknum KAU Ternyata Lulus ADM Satpol PP Langsa 
Dr. Mawardi Siregar, MA: Merasa Dikudeta dan Dibunuh Karakter oleh Rektor IAIN Langsa
Komitmen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Medco E & P Malaka Raih PROPER Predikat Biru Dari KLHK
Kasat Pol PP Berang, Karena Adanya Kibus Di Dalam Tubuh Sat-Pol PP Kota Langsa
APDESI, SAPA, Dan Mahasiswa Aceh, Bersatu Serukan Pengelolaan Gas 3 Kg Oleh BUMG.
Calon Walikota Dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe, Serahkan Bantuan Pada Korban Kebakaran.
Kejati Aceh, Di Duga Tidak Bernyali Mengusut Temuan LHP-BPK, Terkait Indikasi Kasus Korupsi Di Pemkab Aceh Timur
Dalam Rangka Persiapan  Pil-Kada, PPK Nibong Lantik 161 KPPS 

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 19:13 WIB

Tersangka Kasus Korupsi Oknum KAU Ternyata Lulus ADM Satpol PP Langsa 

Kamis, 7 November 2024 - 19:12 WIB

Dr. Mawardi Siregar, MA: Merasa Dikudeta dan Dibunuh Karakter oleh Rektor IAIN Langsa

Kamis, 7 November 2024 - 19:11 WIB

Komitmen Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Medco E & P Malaka Raih PROPER Predikat Biru Dari KLHK

Kamis, 7 November 2024 - 19:10 WIB

Kasat Pol PP Berang, Karena Adanya Kibus Di Dalam Tubuh Sat-Pol PP Kota Langsa

Kamis, 7 November 2024 - 19:09 WIB

APDESI, SAPA, Dan Mahasiswa Aceh, Bersatu Serukan Pengelolaan Gas 3 Kg Oleh BUMG.

Berita Terbaru