SINJAI, SULAWESI- SELATAN, Detikkasus.com-, FPMS Menilai Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Parpol Masih Buruk.
Dana bantuan untuk partai politik dinilai berpotensi dapat meningkatkan upaya para pejabat merampok uang Negara.
Ketua I Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Sinjai, yang juga Ketua Umum Forum Peduli Masyarakat Sipil (FPMS) Kabupaten Sinjai Abd. Rahman menyinggung mengenai dana bantuan parpol yang menjadi penyebab banyak Pejabat Daerah Terlibat Korupsi.
Ia memberikan sejumlah catatan buruk soal dana bantuan parpol yang masih banyak bermasalah tak terlepas Partai Amanat Nasional (PAN) yang beberapa hari ini menjadi trending topic di berbagai media baik media social maupun media elekronik adanya kisruh yang terjadi di tubuh Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sinjai
Menjadi catatan buruknya sistem pengelolaan penggunaan dana partai yang bersumber dari APBD. Transparansi penggunaan dan pengelolaan anggaran partai politik dinilai masih buruk.
Pasalnya, laporan keuangan menjadi syarat untuk pencairan bantuan berikutnya. “Soal pencatatan penerimaan dan pengeluaran serta transparansi pengelolaan dana, parpol masih tergolong buruk,” ujar Rahman dalam relasenya Kamis 18 Juli 2018
Meskipun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Undang-Undang Partai Politik sudah mewajibkan parpol untuk mengelola keuangannya secara transparan.
Rahman menambahkan selama ini memang setiap tahunya partai politik mendapat bantuan yang bersumber dari APBD yang seyogyanya dipergunakan untuk pendidikan politik akan tetapi yang menjadi persoalan ketika anggaran tersebut sudah diberikan kepada parpol lantas tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud dalam juknis pengunaan dan pengelolaan dana parti politik. ( Akmal )
