DETIKKASUS.COM | RABU TANGGAL 17/11/2018 – Warga jalan banteng muda RT 01,RW0.5 kelurahan panipahan kota kecamatan pasir limau kapas kabupaten rokan hilir riau.
Ada beberapa warga ikut secara bergotong royong untuk merehab jalan yang lapok akibat telah di makan usia.
Dan kondisi jalan saat ini sangat memprihatinkan,ada pun jalan di wilayah kelurahan panipahan kota yang berukuran panjang delapan puluh meter dan lebar satu meter dan ketinggian tiang penyanggah satu meter, dan bahan baku nya masih terbuat dari kayu.
Ada pun kondisi jalan tersebut saat ini cukup parah dan bahan baku nya sudah lapok di sana sini, dan paku nya kelihatan sudah menonjol.
Salah satu pekerja di lapangan ucok botot bersama warga mengaku saat di kompermasi detikkasus.com,kita di wilayah kelurahan selama ini belum pernah menerima bantuan dana dari pemerintah khusus nya apa lagi untuk rehab jalan yang ambruk yang seperti saat ini yang kita rasakan sebut nya ke pada awak media sore jam 15 wib (7/11/2018.)
Ucok juga selaku warga kelurahan panipahan kota sangat mengharapkan ada bantuan dana dari pemerintah pusat,ada pun persoalan nya di kelurahan panipahan kota marakat nya rata rata miskin.
Sebagai mana rencana presiden joko widodo RI,untuk dana di kelurahan akan terliasasi untuk di wilayah kelurahan yang ada di seluruh indonesia.
Sebagai mana rencana Presiden RI
Yang menjelas kan ke RRI co.id. waktu lalu.
Sejalan dengan rencana Presiden RI Joko Widodo akan mengalokasikan dana kelurahan, Pemerintah Provinsi(Pemprov)Bengkulu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa(PMD)Provinsi belum bisa memastikan program tersebut, akan mulai direalisasikan tahun depan.
Kepala Dinas PMD Provinsi Bengkulu Ali Sadikin mengatakan, sepengetahuannya dari pertemuan di Jakarta belum lama ini, meski Presiden Jokowi menyebutkan dana kelurahan akan disalurkan mulai tahun depan, namun dari penjelasan Menteri Keuangan(Menkeu)menerangkan program tersebut belum akan berjalan tahun 2019 mendatang.
Lantaran dana kelurahan se Indonesia ini, belum dialokasikan dalam APBN dan diketahui, dana APBN untuk tahun depan sudah disahkan lembaga DPR RI.
“Perbedaan informasi yang diperolehnya tersebut, didukung sampai saat ini kita dari Pemprov juga belum menerima petunjuk teknis penyalurannya. Untuk itu, kita hanya bersifat menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat, meski sinyalemen yang berkembang sejauh ini, program tersebut akan mulai berjalan pada tahun depan,” terangnya, Minggu, (4/11/2018). Pada waktu bulan lalu.
Lebih jauh mengenai alokasi dana kelurahan tersebut akan masuk dalam APBN perubahan tahun depan, Ali Sadikin mengaku bukan kewenangannya untuk menjawab. Sehingga untuk kedepan ini, pihaknya bersifat menunggu saja.
“Jika memang direalisasikan mulai tahun depan, tentu kitabersifat siap saja untuk melakukan pembinaan sekaligus pengawasan di lapangan,” katanya.
Untuk diketahui jumlah kelurahan dalam Provinsi Bengkulu yang tersebar di 9 wilayah kabupaten dan kota sebanyak 172 kelurahan. Sedangkan desa jumlahnya sebanyak 1.341 yang tersebar di 128 kecamatan se Provinsi Bengkulu.
Sementara itu sebelumnya, Anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Bengkulu Riri Damayanti John Latief menyebutkan, Badan Anggaran(Banggar)DPR RI bersama Kemenkue telah bersepakat untuk mengalokasikan dana kelurahan sebesar Rp. 3 triliun dalam RAPBD tahun 2019 mendatang.
Untuk itu Riri berharap, apabila dana kelurahan tersebut direalisasikan, agar pemerintah segera membuat petunjuk teknis penyaluran dan pemanfaatannya.
“Jika memang program tersebut berjalan mulai tahun depan, diminta Pemerintah segera mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya,” pungkasnya singkat.[M.MANURUNG]
