Jambi, detikkasus.com – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jambi Dr.Drs. H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan bahwa harus ada ukuran dan kriteria tentang kemiskinan, artinyakriteria kemiskinan harus jelas dan penerima bantuan harus tetpat sasaran. Hal itu dinyatakan Wagub dalam Pembukaan Sosialisasi dan Rapat Teknis Persiapan Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Provinsi Jambi Tahun 2017, bertempat di ruang Mayang Mangurai Bapedda Provinsi Jambi, Rabu (4/10).
Kegiatan ini diikuti oleh 120 peserta, terdiri dari Wakil Bupati se Provinsi Jambi, OPD terkait dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, dilaksanakan sampai 5 Oktober. Hadir pada kesempatan ini, Asisten Ketua Pokja Kebijakan, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), G. Irwan Suryanto.
Tujuan dari dilaksanakan kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan pemahaman TNP2K Provinsi dan Kabupaten/Kota mengenai mekanisme pemuktahiran data terpadu program penanganan fakir miskin Provinsi Jambi tahun 2017, untuk meningkatkan kemampuan staf teknis pengelola data di SKPD, dan serta memberikan masukan dan rekomendasi bagi persiapan pelaksanaan mekanisme pemuktahiran mandiri data terpadu.
Wagub menjelaskan, kualitas data sebagai basis perencanaan pembangunan di Provinsi Jambi sangatlah penting sehingga visi misi Jambi TUNTAS dapat diwujudkan. Pemerintah Pusat melalui RPJMN 2014-2019 telah menargetkan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jambi dari 8,4% pada tahun 2014 menjadi 4,2% tahun 2019. “Ini bukan pekerjaan mudah, perlu adanya sinergi penanggulangan kemiskinan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Saya juga mengingatkan bahwa harus ada ukuran yang jelas dan tegas tentang pemahaman dan definisi kemiskinan. Berdasarkan apa yang saya pahami bahwa ada beberapa kategori kemiskinan, yaitu pertama masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bertani tetapi tidak mempunyai lahan untuk mengelola tanah, karena sebagian besar masyarakat petani hanya mewarisi tanah dari orangtuanya dan hanya bertahan satu generasi, dan generasi berikutnya tidak lagi memiliki tanah, apalagi sekarang hutan tidak lagi dimiliki masyarakat tetapi ada untuk hutan konservasi dan untuk kegiatan industri, ” ungkap Wagub.
Kedua, masyarakat yang suka berdagang tetapi tidak memiliki modal dan tidak memiliki aset dan akses untuk meminjam ke bank. Sedangkan yang ketiga adalah mereka yang memang tidak mau bekerja. “Untuk itu, data ini sangat diperlukan dan diharapkan akurat, efektif, dan efisien agar bantuan serta program yang digulirkan pemerintah dapat tetap sasaran. Kita harus kawal bersama, dan saya juga berharap masyarakat ikut terlibat maksimalkan Baznas dengan melibatkan mahasiswa untuk mendata sampai ke tingkat RT, desa, dan kegiatan ini dapat dimafaatkan dengan baik untuk saling berbagi saran dan masukan untuk data yang lebih baik ke depan, karena dengan data yang tepat dan terbarukan, setiap program semakin terencana dan bersinegi dengan baik,” jelas Wagub.
Asisten Ketua Pokja Kebijakan, Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), G. Irwan Suryanto dalam paparannya memberikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Jambi yang memperlihatkan komitmen dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jambi. “Kehadiran beliau dan arahan yang diberikan oleh Wagub ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah Provinsi Jambi untuk penanggulangan kemiskinan. Seperti yang disampaikan Wagub bahwa harus ada kriteria dalam menentukan kemiskinan. Kriteria orang miskin itu apa, bagaimana kita menentukannya, di level pusat maupun Provinsi Kabupaten/ Kota harus memiliki komitmen kuat tentang pengentasan kemiskinan, dan saya yakin tidak hanya melalui pembicaraan tetapi juga ada upaya untuk mengentaskan kemiskinan,” ujar Irwan.
Irwan menjelaskan bahwa selama ini kemiskinan dikategorikan pada kesehatan, pendidikan. “Hal ini benar, tetapi kita jangan lupa bahwa ada dua program yang berkaitan untuk mengurangi kemiskinan yaitu mengurangi beban atau pengeluaran kelompok miskin, program kedua yang dilakukan adalah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka, harus ada sinergi untuk program pengentasan kemiskinan, seperti BPJS, BSM untuk memotong kemiskianan jangka panjang, membantu kekuarga miskin, tetapi jika kita tidak punya program yang untuk meningkatkan pendapatan maka kita membuat masyarakat kita jadi hanya peminta, tidak ada inisiatif untuk meningkatkannya. Dua hal ini harus berjalan beriringan untuk pengentasan kemiskinan, harus ada program prioritas,” tutur G. Irwan. ITA/HMS.
