“Perangkat Daerah Harus Menjadi Vocal Point di OPD nya”
TANAH DATAR, Detikkasus.com – Isu Pengarustamaan Gender (PUG) memang sudah lama terdengar namun disadari sampai saat ini belum bisa dikatakan masyarakat kita sudah terjauh dari hal-hal yang bias gender, kita masih butuh waktu dan perhatian semua pihak agar pembangunan kita bisa dinikmati secara merata baik oleh laki-laki maupun perempuan. Indeks pemberdayaan gender (IDG) pada tahun 2015 di Tanah Datar masih rendah hanya sebesar 12,5%, hal ini dapat kita lihat dari keterwakilan perempuan di kursi legislatif tidak ada penambahan, periode 2009-2014 sebanyak 3 orang dan periode 2014-2019 masih tetap tiga orang.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat membuka secara resmi Sosialisasi Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Kabupaten Tanah Datar bagi Perangkat Daerah, Senin (10/07) di Aula Hotel Sumpur.
Contoh lain yang disampaikannya seperti pembuatan WC sekolah-sekolah belum menunjukkan responsif gender karena jumlah siswa dan jenis kelamin tidak menjadi acuan sebagai indikator, pada hal WC perempuan tentu memiliki perlengkapan seperti kaca, tempat gantungan kain, sabun, tisu dan sebagainya, ucap Zuldafri.
Untuk peningkatan sarana dan fasilitas jalan belum responsif gender seperti belum terpenuhinya sarana trotoar untuk perempuan dan anak serta masyarakat penyandang cacat dan disabilitas.
Kedepan melalui sosialisasi ini hendaknya dapat dipahami bagaimana menyusun anggaran yang responsif gender melalui pembuatan dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Based Statement (GBS) walau sudah dimulai sejak 2016 yang lalu. Dan pada tahun 2017 ini dilaksanakan dengan 25 OPD dan diharapkan pada tahun 2020 mendatang seluruh OPD sampai kecamatan sudah melaksanakan GAP dan GBS sesuai rencana Anggaran Daerah Pengarustamaan Gender, Pungkasnya.
H. Yusuf Supiandi Konsultan Pengarustamaan Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA ) dalam paparannya sampaikan bahwa perangkat daerah yang dilatih hari ini, harus menjadi Vokal Point di OPD nya masing-masing, sehingga mampu memahami konsep dasar gender yang mengacu pada perbedaan peran, status, tanggungjawab, fungsi perilaku laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi (rekayasa) sosial yang dapat diubah karena tidak universal. Sedangkan seks atau jenis kelamin merupakan konstruksi biologis universal dan itu tidak dapat diubah karena kodrat, pungkasnya.
Sedangkan gender itu sendiri, memiliki tiga peran terhadap berbagai kebutuhan seperti peran produktif yang menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi (aspek ekonomi). Peran reproduktif yang berhubungan dengan perkembangan generasi (aspek SDM) dan Peran sosial yang memiliki nilai kemasyarakatan dan sosial atau aspek penyediaan dan pemeliharaan terhadap sumber daya itu sendiri, ucap Yusuf.
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Drs. Yuhardi dalam sambutannya sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi dengan tema “Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Rangka Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Datar”, ini diikuti perangkat daerah sebanyak 50 orang peserta dan bertujan untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender di Kabupaten Tanah Datar, sehingga pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar menjadi lebih terarah, sistematis, sinergis, serta berkelanjutan.
Benar-benar mampu menganalisis kegiatannya yang responsif gender, baik melalui gender analisis pathway, maupun gender based statement dan menyediakan data gender terpilih sebagai alat analisis gender dan merupakan indikator bagi penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan program daerah, ucap Yuhardi.
Sosialiasi yang diikuti sekretaris dan kepala bagian di OPD lingkup pemkab Tanah Datar ini juga dilaksanakan sesi diskusi dan pelatihan membuat program untuk menemukenali isu-isu tematik dalam unit organisasi (OPD), Praktek Penyusunan RKA (GAP & GBS), tahapan evaluasi. Pengisian format perencanaan yang belum responsif gender, perencanaan yang responsif gender, pembuatan GAP dan GBS, sambungnya.
Turut hadir pada pembukaan sosialisasi tersebut Kabid KHP Dinas PP dan PA Prov. Sumbar Ernalis, A.Pi.M.Si sebagai pemakalah, Asisten Satu Setda Tanah Datar Dr. Muklis, Kabag Humas dan Protokol Setda Tanah Datar Syahril, S.Sos. (Meriyanto/Irfan F).
