Banyuwangi | Detikkasus.com – Penyaluran dana bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) masih menyisakan masalah. Hal ini kembali mencuat ketika ada beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendatangi Kantor Desa Kandangan untuk mempertanyakan pemotongan yang di lakukan oleh oknum pendamping tanpa sepengetahuan KPM.
“Saat itu saya bertemu dengan beberapa orang KPM dari PKH, mereka mengadu pada saya mengeluhkan pemotongan bantuan yang mereka terima tanpa pemberitahuan pada mereka, menurut mereka pemotongan dana bantuan itu bervariasi, dari Rp 10.000-25.000” ungkap salah satu tokoh Forum Pemuda Bersatu (FPB), Sutrisno.
Terkait adanya pemotongan dana bantuan tersebut, Sutrisno juga sudah melakukan konfirmasi kepada salah satu petugas yang membidangi PKH “Saya sudah menanyakan masalah pemotongan dana bantuan itu, kata beliau itu bukan kebijakan oknum pendamping, melainkan ke ikhlasan dari KPM untuk memberikan uang bensin pada oknum pendamping, sempat saya bantah karena setahu saya mereka (KPM) mengeluh, kalau pemotongan itu atas ke ikhlasan KPM mereka tidak akan mengeluh. Saya juga sempat sarankan agar kebijakan atau apapun itu namanya terkait pemotongan harus di sosialisasikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan keributan, namun beliau bilang tidak ada dana untuk mensosialisasikan hal itu” jelas Sutrisno.
Sementara itu Rocky J sapulette dari Badan Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Republik Indonesia (BP3RI) menyesalkan pemotongan yang di lakukan oleh pendamping tanpa sepengetahuan KPM, “Apapun namanya, pemotongan dana bantuan itu patut di duga sebagai pungli, jangan di lihat seberapa besarnya, karena jumlah tersebut di kalikan berapa KPM yang di potong jatahnya” paparnya.
Menindaklanjuti hal ini, baik Sutrisno mewakili FPB dan Rocky J sapulette dari BP3RI sepakat untuk menindaklanjuti dugaan pungli ini. “Kami akan kumpulkan bukti bukti, karena ini menyangkut bantuan dari keuangan negara” pungkas Sutrisno bersama Rocky. (adi)
