Detikkasus.com | Kementerian BUMN adalah Kementerian yang sangat strategis di dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah RI terutama dalam menjalankan perekonomian negara sesuai amanat UUD 45 pasal 33 ayat 3.
Karena itu Kementerian BUMN harus dipimpin oleh orang yang jujur, bersih tidak terkontaminasi KKN, membela kepentingan bangsa dan negara dan bukan neolib serta teruji kepemimpinannya dalam membawa BUMN menjadi kebanggaan negara dan bangsa, mampu menciptakan perekonomian negara dan membawa kemakmuran serta kesejahteraan bagi negara.
Melihat dan mencermati perkembangan kementerian BUMN yang dipimpin oleh saudari Rini Soemarno akhir akhir ini, kami AKSI MASSA LASKAR RAKYAT JOKOWI ( LRJ ) sebagai Relawan pendukung Joko Widodo, untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa dan negara merasa sangat perlu dan urgen untuk memberikan pernyataan dan tuntutan terhadap Menteri BUMN Rini Soemarno dan presiden Republik Indonesia yaitu adalah sebagai berikut :
1. Bahwa saudari Rini Soemarno selama 4 tahun kepemimpinannya, telah mengganti Dirut pertamina beberapa kali, dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan rakyat menilai dirut pertamina yang terakhir adalah orang jujur dan tidak mempunyai kesalahan dianggap fatal dan juga telah menunjukkan rencana yang baik, untuk revitalisasi pertamina ke depan sesuai rencana pemerintah membentuk holding migas yang berkualitas dan berkompoten dipecat dengan tiba tiba. Dalam melihat fenomena tersebut Kami melihat adanya indikasi kepentigan pribadi, kepentingan golongan maupun asing yang mempengamhi kebijakan menteri BUMN.dalam pergantian Dirut Pertamina . Sehingga dapat dikatakan rakyat melihat indikasi bahwa setiap pergantian dirut pertamina bukan dimaksudkan untuk memperbaiki perusahaan pertamina yang baik tetapi bagaimana menciptakan agar pertamina menjadi ajang untuk kepentingan mafia migas dapat kembali memperdaya dan merampok harta kekayaan Negara
2.Kami melihat bahwa Saudari Rini Soemarno mempunyai vested intrest dalam pengelolaan BUMN, terutama Pertamina karena sebagaimana diketahui Rini Soemamo mempunyai saudara kandung bernama Ary Soemarno, mempunyai kepentingan bisnis di pertamina yang sering sekali jika kepentingan bisnisnya terganggu diduga ikut mempengaruhi dalam setiap pergantian direksi Pertamina. Kebijakan Bapak presiden Jokowi menghapus petral mafia migas diindikasikan mendapat perlawanan secara halus dari Rini Soemamo dengan membackup “petral lain” yang berdiri dibelakang Ary Soemarno.
3. Bahwa Adanya rekaman percakapan Rini Soemarno dengan Sofyan Bashir Dirut PLN
dimana di dalam percakapan tersebut jelas terdengar adanya percakapan tentang penerimaan fee proyek di PLN, Untuk lebih jelasnya hal tersebut kami minta dibuka secara utuh kepada Publik. Jika kedapatan benar akan percakapan tersebut Rini Soemarno dan Sofyan Bashir sepakat dan setuju tentang fee proyek. Maka kami mendesak agar mereka berdua segera diproses secara hukum.
4. Terungkapnya dugaan praktik suap perusahaan China Railway Construction Limited (CRC) yang menggarap KA cepat dalam persidangan Gubernur Provinsi Hainan, Ji Wenlin pada pertengahan Januari 2016, di Tiongkok. Dimana disebutkan, Ji Winlen bersama Komite Pusat Partai Komunis China Zhou Yong Kang membangun sejumlah proyek disejumlah negara. Keduanya mendapatkan komisi sebesar 10-20% dari setiap proyek yang dimenangkan oleh sejumlah perusahaan China di berbagai negara Asia. Salah satu perusahaan yang mereka bantu memenangkan proyek adalah CRC yakni perusahaan china yg membangun kereta api cepat jakarta Bandung Indonesia, Ji Wenlin dan Zhou Yong Kang memiliki hubungan sangat dekat dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. Pada Januari 2016, Ji Wenlin mengatur transfer uang sejumlah 5 juta dolar AS atau setara Rp 65 miliar ke Menteri Rini Soemarno. Kami minta KPK Segera untuk memanggil Menteri Rini Soemarno, Atas kesaksian Ji Wenlin yang menyatakan telah mengatur transfer uang sejumlah 5 juta dolar AS atau setara Rp 65 miliar ke Menteri Rini Soemarno,”
5. Perlu kami ingatkan lagi bahwa DPR RI melalui LAPORAN PANITIA ANGKET DPR RI TENTANG PELINDO II KEPADA SIDANG PARIPURNA DPR RI KAMIS, 17 DESEMBER 2015 Merekomendasikan Presiden menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan menteri BUMN Rini Soemaro karena dianggap melanggar aturan.
Didalam klausul pansus dinyatakan bahwa menteri Rini sering bertindak tidak mematuhi aturan dan peraturan yang juga terindikasi berlaku menteri Rini Soemrarno pro kapital /neolib ;
Secara politik, Pansus Pelindo II mendapatkan fakta bahwa baik Meneg BUMN maupun DirUt Pelindo II telah bertindak dengan tidak memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik. Bahkan tidak mematuhi, Keputusan Mahkamah Konstitusi, UU 17/2008, UU 17/2003 UU 19/2003, UU No. 1/2004 dan UU Anti KKN, dan Peraturan Perundangan terkait lainnya, termasuk mengabaikan keputusan Panja Aset BUMN DPR RI. Ketidakpatuhan ini bisa menjadi benih carut marutnya politik nasional dan membuka jalan melemahnya kewibawaan pemerintah terhadap kekuatan kapital. Kondisi seperti ini sepantasnya disadari oleh Presiden RI, bahwa ada pihak-pihak yang seharusnya membantu terlaksananya amanat konstitusi, namun yang terjadi adalah sebaliknya. Ini potret buruknya akuntabilitas publik Pemerintah di bidang BUMN, khususnya di Pelindo II sehingga prinsip good governance tidak terpenuhi.
Dari paparan diatas sudah sangat jelas bahwa saudari Rini Soemamo Mempunyai vested intrest dengan bisnis saudaranya Ary Soemarno.
Adanya indikasi menerima suap dari perusahaan kereta api cepat China CRC sejumlah 5 juta USD Dari rekaman percakapan Rini Soemamo dan Sofyan Bashir diindikasikan menyetujui dan toleran dengan adanya fee proyek.
Adanya mosi tidak percaya DPR RI melalalui keputusan pansus yang merekomendasikan untuk memberhetikan Rini Soemaro.
Dengan ini kami massa aksi Laskar Rakyat Jokowi menyatakan:
Bahwa menteri Rini Soemarno dengan fakta fakta diatas adalah penghianat terhadap cita cita nawacita yang diemban oleh Bapak presiden Joko widodo.
Bahwa Menteri Rini soemarno telah menjadi faktor yang negatif dalam kampanye kinerja Presiden Joko widodo dalammewujudkan dan menumbuhkan kembangkan ekonomi negara dan sistem ketatanegaraan yang baik dan anti thesa teehadap kredibilitas dan kewibawaan presiden Joko widodo.
Bahwa menteri Rini soemarno diindikasikan KKN dan pro KKN.
Bahwa menteri Rini soemarno tidak dipercaya rakyat lagi untuk memimpin BUMN
Untuk itu kami menyatakan dan menuntut dengan sangat tegas agar saudari rini soemarno diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri BUMN.
Jika tidak diberhentikan dengan segera kami akan mengadakan massa aksi yang lebih besar dan lebih besar lagi, ujar Ridwan mengakhiri. (Priya).
