Tidak Ingin Kecolongan Kembali,Bupati dan Aparat Penegak Hukum Kompak Kawal ADD dan DD, Reporter Hernandi K S.Sos M.Si

Sampang, detikkasus.com – Tidak ingin kembali terjerat permasalahan hukum, Bupati Sampang Madura Jawa Timur bersama Aparat penegak hukum setempat kompak akan mengawal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD)

Komitmen untuk mengawal ADD dan DD terungkap dalam pertemuan Bupati Sampang dengan 125 Kepala Desa (Kades) di Pendopo Bupati selasa 8/8

Dalam pertemuan itu Bupati Sampang H Fadhilah Budiono mengingatkan Kades agar berhati hati dan mengelola ADD maupun DD secara profesional dan tepat sasaran

Baca Juga:  Arus Balik Lebaran 2017, Penyeberangan Ketapang - Gilimanuk Padat | Reporter - Z, Arifin.

Menurut H Fadhilah Budiono peristiwa OTT di Kabupaten Sampang dan Daerah lain dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran bagi kita semua
“ADD maupun DD itu bukan milik pribadi, jadi harus di pertanggung jawabkan,” kata H Fadhilah Budiono

H Fadhilah Budiono meminta Dinas PMD untuk terus memantau serta memberikan pelatihan kepada Kades dan Pendamping Desa tentang tata kelola ADD dan DD

Baca Juga:  Demi Terciptanya Rasa Aman Kos-Kosan di Sambangi Bhabinkamtibmas Seririt

Plt Kajari Sampang Alexander Sinuraya menyatakan siap untuk mengawal pengelolaan ADD dan DD

Menurut Alexander Sinuraya seluruh Kejari Kabupaten/Kota di perintah Kejagung dan Kejati agar tidak boleh main main dengan ADD maupun DD, apalagi sampai melakukan pemerasan kepada Kades
“ADD dan DD harus bermanfaat bagi masyarakat, karena dananya cukup besar,”terang Alexander Sinuraya

Pihaknya berharap ada laporan dari masyarakat jika merasa ada penyimpangan ADD maupun DD

Baca Juga:  Ketua Persesa Pantau Seleksi Pemain, Persiapan Kompetisi Liga 3 Tahun 2018, Reporter Hernandi K S.Sos M.Si

Sementara Kapolres Sampang melalui Wakapolres Kompol Gusti Sulasana mengungkapkan pengelolaan ADD dan ADD harus transparan sehingga masyarakat dapat mengontrol

Diakui selama ini komitmen untuk mempublikasi pengelolaan ADD dan DD masih banyak yang belum di publikasikan
“Jika di lakukan secara transparan masyarakat dapat melakukan kontrol, sehingga akan terhindar dari bentuk penyimpangan,” tandas Kompol Gusti Sulasana

Ditambahkan pihaknya siap untuk mengawal ADD dan DD untuk menghindari permasalahan hukum. (Her).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *