Detikkasus.com | Makassar – Sekber Pers Indonesia berhasil menoreh sejarah dengan mengumpulkan dan mempersatukan seluruh komponen ormas pers atau perusahaan media, para tokoh pers serta pewarta di seluruh propinsi dan kabupaten kota se-indonesia yang di perkirakan ada 2000 peserta yang ikut mengsukseskan acara Mubes Pers Indonesia sekaligus resmi membentuk formatur anggota dewan pers independent yang di laksanakan di Gedung Sasono Utomo TMII (Gedung Negara Indonesia) yang terletak di Jalan Raya Taman Mini, Jakarta Timur (Selasa, 18 Desember 2018)
Salah satu Ormas pers yang mendapat tempat atau kedudukan sebagai salah satu pendukung Sekber Pers Indonesia dimana menyatakan komitmennya akan mengawal pergerakan terbentuknya Dewan Pers Independent adalah Forum Wartawan Indonesia (DPP FORWI) Sulawesi Selatan yang di ketuai Subhan BM yang juga sekaligus merupakan inisiator penerima mandat dari DPP. SPRI terbentuknya formatur DPD. Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) di Propinsi Sulawesi Selatan.
Menurut Ketua Tim Mubes Pers Indonesia, bapak Wilson Lalengke yang juga Ketum DPP. PPWI dalam keterangan persnya bahwa seluruh pendukung ormas pers yang terlibat dalam mensukseskan acara Mubes Pers Indonesia tentu saja memiliki andil serta perang yang sangat besar dalam mengisi formatur kepengurusan Dewan Pers Independent (DPI) dan selanjutnya akan di tindak lanjuti dalam bentuk kongres. Ujarnya..
Sementara dalam sambutannya Sekjend Sekber Pers Indonesia sekaligus Ketum DPP. SPRI mengatakan dengan nada lantang di hadapan peserta Mubes tampil dengan semangat berapi-api mengurai permasalahan yang selama ini melanda pers atau media karna tidak adanya suatu wadah yang secara konsisten memperjuangkan hak-hak pers yang sesuai UU Pokok Pers No 40 tahun 1999 antara lain baik itu menyangkut masalah uji kompetensi wartawan (UKW), kerjasama MOU antara pers dan polri dalam hal supremasi hukum seperti maraknya kriminalisasi wartawan, hingga menyangkut masalah penerbitan izin pendirian perusahaan pers. Ia juga menambahkan terjadinya ketimpangan sosial media akibat tidak transparannya dewan pers kepada media dalam hal bajeting atau anggaran yang di niilai tidak proporsional dan profesional yang berujung pada unsur diskriminatif padahal di ketahui setiap tahunnya pemerintah mengucurkan anggaran ratusan trillium dari APBN.
Lanjut Hentce dirinya berharap bahwa apa yang telah di hasilkan atau dirumuskan di acara Mubes melalui usulan formatur Dewan Pers Independent betul-betul bisa mewakili keterwakilan maksmal 3 orang dari seluruh tingkat provinsi se-indonesia.ungkapnya. (red***)
