Detikkasus.com | Terlibat Kasus Narkoba, Dua PNS Mafia Proyek Ditangkap Polisi
Baca Juga: https://beritapolisi.id/terlibat-kasus-narkoba-dua-pns-mafia-proyek-ditangkap-polisi/
Jakarta-, Polisi menangkap Henry Hidayat (38) dan Dedy Gunawan (37) pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Henry ditangkap terkait kasus narkoba. Ditangkap bersama VR (31) teman wanitanya di suatu hotel di wilayah Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat.
Kasat Narkoba Polres Jakbar AKBP Erick Frendriz mengatakan, penangkapan HH bersama teman wanitanya itu dilakukan pada Sabtu 30 Juni 2018. Polisi turut mengamankan 4 orang lainnya.
“Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap salah satu oknum pegawai Kemenhub berinisial HH, bersama teman wanitanya berinisial VR di sebuah hotel di wilayah Glodok, Taman Sari pada Sabtu (30/6). Di kamar lain, petugas juga mengamankan 4 orang rekan dari HH,” ujar Erick dalam keterangannya, Minggu (1/7/2018).
“Kami berhasil mengamankan 3 butir happy five dan dari hasil cek urine, semuanya positif methamphetamine dan MDMA,” imbuhnya.
Erick menambahkan, setelah penangkapan, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti narkoba tersebut di laboratorium Mabes polri guna menentukan proses hukum lebih lanjut.
Dari pengakuan pelaku, Erik menyebut mereka sempat mengonsumsi narkotika sebelum ke hotel.
“Mereka sebelum check-in sempat mengonsumsi narkotika sehingga hasil cek urine positif. Karena hasil pemeriksaan Puslabfor bahwa barang bukti yang ditemukan bukan merupakan narkotika ataupun psikotropika,” jelas Erick.
Siapa Henry Hidayat?
Henry Hidayat,lahir di Banyuwangi, 2 Mei 1980. Jabatan sekarang Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat BPSDM Kemenhub.
Jabatan sebelumnya PPK/Fungsional Umum Balai TehnikPerkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa bagian Timur khususnya di Makassar Sulsel dan merangkap jabatan struktural sebagai Kasi Lala dan Keselamatan Perkeretaapian di BTP Kelas I Wilayah. Jawa Bagian Timur.
Suami Nawang Wulan D Ambarwati yang juga bekerja di Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub memang dikenal sebagai lelaki hidung belang dan diduga sudah lama jadi budak narkoba.
Namun di balik semua itu dia juga diduga sebagai pemain proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan. Henry tak bekey sendirian tapi dibantu Dedy Gunawan PPK Jawa Barat yang juga ditangkap polisi.
Henry Hidayat dalam menjabat sebagai PPK di Makassar, sudah menjadi rahasia umum di sering melakukan deal tertentu dengan pelaksana proyek dengan menargetkan harus memberikan fee kepada dirinya minimal sebesar 1 % dari nilai kontrak. Dia bekerja sama dengan Dedy Gunawan PPK Jawa Barat.
Menurut sumber, penyimpangan yang dilakukan Henry dan Dedy Gunawan dalam pengerjaan proyek perkeretaapian di Makassar tergolong sistematis dan terselubung karena tidak menggunakan metode Mark Up Anggaran maupun Pengurangan Spek, sehingga tidak mudah untuk dijejaki.
Henry terkenal di kalangan PPK dan Kepala Balai mempunyai power untuk mengatur jabatan PPK dan Kepala Balai di ditjen perkeretaapian. Sehingga para PPK dan Kepala Balai takut serta patuh dengan Henry.
“Walaupun hanya sebagai PPK Makasar namun Henry dapat mengatur dan merekomendasikan pemenang di proyek kereta balai lainnya se Indonesia,” kata sumber.
Metode secara sistematis yang dimaksud karena PPK memiliki kewenangan dalam mengatur nilai proyek dan persyaratan dari beberapa peserta lelang tender proyek.
Lelang tender proyek memang dilakukan secara transparan pada LPSE Kemenhub, namun karena PPK memiliki kewenangan mengatur nilai proyek dan persyaratannya sehingga dengan mudah menskenariokannya agar pemenang tender dari perusahaan yang sudah bekerjasama atau menjalin hubungan dengan PPK. Hal ini dapat diasumsikan
“Misalnya dalam pengerjaan suatu proyek X (Proyek yang tergolong besar) sebenarnya dapat dibagi beberapa paket agar dapat dikerjakan pula oleh beberapa perusahaan, namun dalam implementasinya meskipun juga sudah dibagi dalam paket pengerjaan, pembagiannya diatur sedemikian rupa (smisal dapat dibagi menjadi 5-6 paket, hanya dibagi 3 paket) sehingga banyak perusahaan yang tersingkirkan karena tidak sanggup memenuhi kategori dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan PPK masuk dalam kategori persyaratannya,” sumber yang enggan ditulis namanya menjelaskan.
Perusahaan yang memenangkan proyek hanya berputar disekitar lingkaran itu saja bahkan terkadang joint antar kontraktor).
Kedudukan Henry Hidayat sebagai PPK Makassar, karena dinilai sudah melampaui ketentuan banyak juga diprotes.
Pada Senin 14 November 2016, amdari Gerakan Sosial Kontrol Indonesia Timur (Gestur), berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jl.Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat.
Mereka menuntut agar pembangunan di Pemprov wilayah Indonesia Timur yang menabrak aturan yakni Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementrian Perhubungan untuk ditindak sesuai proses hukum.
Koordinator Gestur, Andi Hasbiansyah saat itu menjelaskan bahwa satu diantara yang terterindikasi menabrak dan melanggar Peraturan Menteri tersebut adalah seperti pengangkatan Henry Hidayat sebagai PPK Satker Perkeretaapian Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan Permenhub No. 14 Tahun 2015.
Karena dalam aturan tersebut jelas bahwa PPK yang sudah menjabat selama 2 tahun berturut-turut tidak diperbolehkan untuk ditunjuk kembali pada kantor UPT/Satker yang sama.
Pada 4 Oktober 2017 di Jakarta, Presidium Centeral Gerakan Mahasiswa (CGM) Yongki mengeluarkan kritikan bahwa menyesalkan terkait posisi Henry Hidayat sebagai PPK Satker Perkeretaapian Sulawesi Selatan (Sulsel) yang jelas menabrak dan melanggar Peraturan yang tidak sesuai dengan Permenhub No.14 Tahun 2015, karena sudah menduduki beberapa periode pada jabatan dan satuan kerja yang sama.
“Henry Hidayat dalam mempertahankan kedudukannya sebagai PPK, banyak diketahui juga di lingkungan Ditjen Perkerataapian kabarnya mempunyai kedekatan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan seorang anggota DPR RI Prof Hermawan Sulistyo yang dikenal dengan panggilan Prof Kikiek.
Keterkaitan ini terlihat sewaktu proyek kereta makasar pare-pare dilakukan audit tertentu dan dibatalkan lelangnya yg kemudian menimbulkan intervensi dr luar termasuk prof.
Henry dimutasi dari jabatannya semula PPK Makassar Ditjen Perkeretaapian ke Kasubbag TU dan Rumga BPSDM, terhitung mulai tanggal 02 Mei 2018.
Hermawan Sulistyo
Dari kebijakan tersebut disinyalir Henry meminta bantuan kepada Prof Hermawan Sulistyo alias Kikiek untuk mendukungnya. Hal ini adanya kesesuaian dari statement yang dikeluarkan oleh Prof Kikiek dibeberapa media bahwa adanya pemecatan secara besar-besaran pada eselon 3 dan 4 di lingkungan Kemenhub dan Pemberhentian Proyek Perkeretaapian di Makassar.
Indikasi Lelang Pengadaan Proyek yang diduga melibatkan atau adanya campur tangan Henry Hidayat sewaktu menjabat PPK, berkaitan dengan hasil ADTT (Itjen Kemenhub) yang dilaksanakan pada tanggal 19 s.d 23 April 2018 terhadap kegiatan pelelangan di Balai Perkeretaapian wilayah Jawa Bagian Timur
“Dari 5 Paket Pelelalangan Barang dan Jasa, terdapat 4 Paket yang terindikasi Proses Pelelangan dan Penetapan Pemenang tidak sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan turunannya dan di Rekomendasikan Pelelangan Harus Dinyatakan Gagal, ” kata sumber.
Dari 5 Paket tersebut 2 diantaranya Paket Pengadaan di wilayah Sulawesi Selatan dan terdapat 1 Paket Indikasi tidak sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 serta dinyatakan dengan Rekomendasi Pelelangan Harus Dinyatakan Gagal.
Narkoba dan WIL
“Pokja ULP menambah Persyaratan dengan mencantumkan secara khusus persyaratan kualifikasi dalam dokumen kualifikasi yaitu memiliki pengalaman pada subbidang Jalan Kereta Api…dst, yang seharusnya adalah memiliki kemampuan pada subbidang yang sesuai untuk usaha non-kecil (Perka LKPP No. 14/2012 huruf B.4.C.16.g), sehingga tidak menutup peluang perusahaan non kecil lainnya yang belum pengalaman/kemampuan di Jalan KA untuk dapat mengikuti Pelalangan,” kata sumber Dobraknews.
Dalam Dokumen Summary Report nilai HPS diatas Rp. 150 Milyar, namun kualifikasi jasa konstruksi yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi usaha adalah perusahaan kecil dan dan non kecil, yang seharusnya paket pekerjaan ini hanya bisa diikuti oleh Perusahaan Non Kecil (SE Men PUPR No. 31/PRT/M/2015.
“Kriteria dan tata cara perhitungan evaluasi Teknis untuk masing-masing Sub Unsur tidak ditetapkan secara jelas dan rinci dalam dokumen pengadaan, sehingga tidak sesuai dengan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012,” sumber menambahkan.
Dalam Dokumen Kualifikasi tidak dijelaskan secara terinci mengenal kualifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan menjadi tidak jelas (Perka LKPP No. 14 Tahun 2012).
Mewah
Tempat tinggal Henry Hidayat beralamat di Jl. Rawamangun Muka Selatan Jakarta Timur, dan di rumah tersebut terparkir mobil Nissan Serena warna hitam Nopol B 116 YFA dan yang sering menggunakannya bukan Henry Hidayat.
Berdasarkan informasi Henry Hidayat memilki mobil jenis Chevrolet Captiva warna hitam metalik Nopol B 1594 POO dan Apartemen The Boulevard Tanah Abang Jakpus an. Yudi benar tinggal di lantai 25 No. 26-PQ.
Perumahan Taman Palem Kebagusan Jakarta Selatan Cluster No. CT 37, dan mobil Hyundai Santa Fe warna coklat muda atau cream dengan Nopol B 1690 BJJ . Dalam mengelola aset sdr henry sangat hati2 agar tdk terlihat bahkan sdr henry mempunyai 2 mobil sport.
Henry terkenal dengan gaya hidup yang glamour dan royal. Di dunia malam nama sdr henry sdh terkenal di tempat-tempat hiburan malam yg sulit dimasuki aparat. Bahkan Henry juga sdh lama menjadi pencandu narkoba jenis sabu dan ekstasi.
Dalam kesehariannya apabila keluar malam, henry selalu bersama para kontraktor dan PPK serta kepala balai kereta. Seperti yg ditanggkap sekarang bersama Henry atas nama Dedy Gunawan yg sekarang menjabat sebagai PPK di Jawa Barat. Di makasar henry sehari-hari bermain band dan cenderung hura-hura.
Informasi yang didapat bahwa Henry Hidayat memiliki WIL yang diketahui bernama Veny. (Ilyas).
