PONTIANAK I Detikkasus.com -* Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) H. Sutarmidji S.H., M.Hum., menjabarkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalbar dikategorikan Sedang dari tingkat nasional. Berbagai upaya berkelanjutan terus dilakukan, untuk mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalbar yang dipimpin Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP di Aula Garuda, Pelayanan Terpadu Kantor gubernur Kalbar, Kamis (6/7/2023).
“Kalbar ini IPMnya masih termasuk dikategori sedang dan kemajuannya sedikit lamban karena wilayah kita (Provinsi Kalbar-red) sangat luas. Disini untuk melanjutkan SMA itu bisa menempuh 42 Kilometer, sehingga kita melihat mendekatkan SMA ke masyarakat atau meningkatkan kualitas, itu pilihan yang cukup sulit,” ungkap Sutarmidji.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalbar memiliki target capaian program bidang dan kebudayaan periode 2018 hingga 2023 antara lain meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan angka partisipasi murni, meningkatkan tenaga pendidik, pembinaan dan bantuan untuk Guru 3T (terdepan, Terluar dan Tertinggal), terjangkaunya pendidikan menengah yang bermutu, melestarikan kebudayaan, menyediakan pelayanan pendidikan keagamaan secara merata yang berkualitas dan menyediakan infrastruktur pertunjukan seni dan budaya. Namun, tentunya dalam mewujudkan hal tersebut, ditemukan kendala mulai dari akses, mutu dan tata kelola manajemen sekolah yang masih lemah.
“Untuk saat ini jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Kalbar masih terbatas yakni sekitar 182 PKBM dan 9 SKB,” ujarnya.
Meskipun demikian Pemerintah Provinsi Kalbar terus berupaya untuk meningkatkan akses pendidikan yang dapat dijangkau masyarakat. Pada tahun 2023 telah dilakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 24 sekolah, pembangunan sekolah rusak berat sebanyak 4 unit sekolah dan pemberian bantuan perlengkapan sekolah siswa tidak mampu kepada 20.483 siswa dan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) kepada 163.726 siswa dan pengadaan meubelair sekolah 16.923 unit meja dan kursi.
“Target saya sebenarnya 5 tahun ini harus ada sekitar 100 sekolah baru tingkat SMA/SMK untuk mencukupi anak-anak yang putus sekolah tapi hanya bisa hingga akhir tahun ini sekitar 54 sekolah. Persoalannya bukan tidak ada duit untuk bangun sekolahnya tapi tenaga pengajar dan pengelola sekolahnya yang tidak ada, itu kesulitan kita. Dan untuk melakukan penerimaan (rekrutmen) harus berpedoman pada aturan yang berlaku,” terangnya.
Tak hanya itu saja, Ia juga menyebutkan bahwa Asesmen Nasional di Provinsi kalbar masih dikategorikan rendah, sebab kemampuan literasi dinilai masih belum ada peningkatan yang cukup baik. Adapun permasalahan yaitu letak geografis, sarana dan prasarana serta komunikasi di provinsi Kalbar yang masih terbilang belum memadai dibandingkan pulau jawa.
“Saya sudah sampaikan semuanya, kebijakan di bidang pendidikan itu jangan digeneralisir, pikirkan permasalahan atau kesulitan-kesulitan daerah. Kalau memang mau di generalisir tidak mungkin, di pulau jawa itu misalnya jawa barat ditambah banten masih luas Kabupaten Kapuas Hulu gimana mau ditangani, belum lagi jarak dan transportasi dan komunikasi (blank spot) yang menghambat tak mungkin nilai dari asesmen apapun itu sama dengan di daerah jawa sehingga parameter ukurnya harus berbeda dan tingkat kesulitan daerah juga diperhatikan kalau tidak diperhatikan sampai kapanpun kita tidak bisa bersaing dengan di daerah jawa. Padahal kalau dihitung prestasi belum tentu kita (Provinsi Kalbar-red) kalah, tapikan kalau indikator-indikator berbeda dalam hal daya dukungnya,” tegasnya.
Turut mendampingi Gubernur kalbar yaitu Sekda Kalbar dr.Harisson M.Kes., serta jajaran Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar.
( Hadysa Prana )
Sumber : Adpim Prov Kalbar
