Detikkasus.com | Sidoarjo, Terkait Penertiban APK kemarin Taruna Merah Putih kurang puas dengan kinerja Bawaslu yang akhirnya hari ini TMP Sidoarjo Meluruk Bawaslu Sidoarjo guna untuk mengklarifikasi Aturan Main yang diterapkan Bawaslu Kabupaten/Kota ataupun di Kecamatan, maupun di Desa-desa, dan Ketua DPC TMP Heru Sastrawan didampingi pasukannya, diterima Ketua Bawaslu Haidar yang mana telah menunggu mulai dari jam 13.00 (22/12).
Pada pertemuan itu Ketua TMP Sidoarjo Heru Sastrawan menyampaikan,” bahwasanya terkait penertiban APK yang dilakukan oleh Bawaslu dianggap kurang bijak sehingga ada partai yang dirugikan seperti PDI Perjuangan, dan masih kata Heru Sastrawan,” untuk aturan Bawaslu yang memasang APK berdasarkan Perbup No 81 tahun 2017 tentang periklanan dianggap kurang efektif / kurang nyambung untuk aturan APK, karena perbub itu terkait iklan, padahal beda antara APK dan Reklame, jelas-jelas aturan tersebut banyak perbedaan,” Ujar Ketua DPC TMP sidoarjo Heru Sastrawan.
Dan pada kesempatan yang sama pada hari saptu pkl 11.00 wib itu Ketua PAC PDl Perjuangan Kecamatan Tanggulangin Moch Zainul Arifin Dan Wakabid Kehormatan Partai yaitu Mundir Dwi lLmiawan yang bertujuan untuk menanyakan kepada panwascam dan Satpol pp kecamatan Tanggulangin yang telah mengambil APK se enaknya sendiri tanpa melalui prosedur penertiban APK dari salah satu Caleg pdi perjuangan dan Mundir juga sempat menjelaskan juga menanyakan salah kami itu dimana dan apakah APK yang saya pasang itu menyalai aturan apa tidak dan kalau kami memasang APK itu salah ya tolong lah kami di beri tau baik melaui tlpon Atau surat teguran secara tertulis dan kami akan mengambilnya atau meminda APK tersebut dan setau saya kalau terkait larangan pemasangan APK yaitu APK dilarang 1. dipaku di pohon 2.Tiang listrik/telepon 3.White area (tempat umum), Jika ditemui APK yang terpasang pada tempat tersebut maka bawaslu akan melakukan inventarisasi disertai foto lokasi yang dijadikan sebagai temuan, setelah itu akan dilakukan sidang pleno di kecamatan dilanjutkan dengan sidang ajudikasi, dan menghimbau kepada seluruh pimpinan parpol atau ke PAC masing-masing atau ke DPC dan melalui surat tertulis, dan dibatasi maksimal melalui tahapan tahapan dan ketentuan yang berlaku setelah surat himbauan dikirim, Jika APK itu masih terpasang maka setelah itu diadakan penertiban APK itu yang masih terpasang itu ucap Mundir Dwi ilmiawan.
Dan diwaktu juga tempat yang sama ketua PAC PDI Perjuangan kecamatan tanggulangin Moch Zainul Arifin kembali juga menanyakan kepada Panwascan dan Satpol pp kecamatan Tanggulangin sebetulnya ada apa sih APK itu kok seenaknanya sendiri di ambil tanpa adanya pemberituan baik melalui tlpon atau teguran secara tertulis kepada pihak parpol kok mala panwas sama pol pp,lansung mengambilnya dan sebetulnya dari panwas itu menandai tempat yang mana yang terlarang terkait pemasangan APK, dan kalau melihat seperti ini
Karena bawaslu tidak ada sanksi, Bawaslu kepada panwascam maka kami akan melanjutkan Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh panwascam dan satpol pp kecamatan Tanggulangin akan kami laporkan ke DKPP atau ke kantor central gakumdu (Penegak Hukum Terpadu) yang buka 24 jam, Gakkumdu itu terdiri dari bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan,” Jelas moch zainul Arifin
Dan juga kata Haidar,” APK yang telah ditertibkan bawaslu bisa diambil lagi dengan syarat tidak boleh dipasang kembali ditempat yang sama, dan masalah Bendera buka termasuk APK melainkan alat sosialisasi, dan Bawaslu berharap kedepannya,” masyarakat bisa kerja sama yang baik kepada semua pihak, untuk mengawasi Kampanye sehat guna menyambut pesta demokrasi yang sportif dan sesuai aturan, dan catatan khusus bagi kami, sangat berterimakasih kepada Ketua TMP Heru Sastrawan dan rombongan karena kritikan yang membangun ini akan kita buat Evaluasi kerja kami ke depannya,” pungkasnya.(Bud).
