Pontianak I Detikkasus.com – Penanganan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak (stunting) tidak bisa dilakukan secara partial, tetapi secara terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Gubernur Kalimantan Barat, kepada Dr. H. Muhadjir Effendy, M.AP., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia (Menko PMK RI) di acara Roadshow Daring Menko PMK Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem, Selasa (14/2/2023).
Turut hadir mendampingi di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat yakni Asisten Deputi Revolusi Mental Kemenko PMK RI, Katiman Kartowinomo, Ph.D., dan Plt. Kepala BKKBN Kalbar, Ir. Aulia Arfiansyah Arief, M.Si.
Kegiatan ini juga menghadirkan 10 Bupati dan 1 Pj Wali Kota di Kalbar secara daring.
“Dilihat dari suksesnya desa mandiri yang meliputi 54 indikator. Maka dari itu, penanganan stunting juga bisa dilakukan dengan Indeks Desa Membangun tersebut. Artinya, jika seluruh desa menerapkan 54 indikator itu dengan bagus, pasti stunting dapat tertangani,” kata H. Sutarmidji penuh optimis.
Ketidakakuratan data stunting dikarenakan angka yang lebih besar dibandingkan angka kemiskinan menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi Gubernur Kalbar.
“Sekarang kita jalanin saja, menghilangkan status desa sangat tertinggal, desa tertinggal, dan desa berkembang, otomatis kita juga menangani stunting karena di 54 indikator Indeks Desa Membangun terdapat bidang kesehatan dan lain-lain,”.
Kemudian, Bupati/Wali Kota diminta untuk memperbaiki data dan program dalam mempercepat penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Kalbar
Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), Prevalensi Balita Stunned Provinsi Kalbar pada tahun 2022 berada diangka 27,8%. Sedangkan angka kemiskinan tahun 2022 yakni 6,73% lebih rendah dibandingkan angka nasional 9,54%.
Mengakhiri paparan, Gubernur mengkritisi kurangnya koordinasi pihak BKKBN Prov Kalbar dengan Pemprov Kalbar.
“Saya merasa koordinasi BKKBN kepada Pemda sangat kurang, sedangkan program (penurunan stunting) ada di BKKBN,” tegas H. Sutarmidji.
Kegiatan tersebut juga diikuti secara daring oleh Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kemenkes RI, Kemendes PDTT RI, BKKBN, dan Sekretariat Presiden.
(Hadysa Prana)
Sumber : Biro Adpim Setda Prov Kalbar
