KUBU RAYA I Detikkasus.com -, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si., membuka acara Rapat Koordinasi sekaligus Launching Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 bertempat di Hotel Alimoer lantai 5 Kubu Raya Kalbar. Jum’at (15/12/2023)
Adapun tujuan dari Ketahanan Pangan adalah kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan cadangan pangan, keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku sumber daya dan Kearifan lokal.
Seperti kita ketahui bersama, bahwa urusan Pangan berdasarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2023 merupakan Hak Asasi Manusia, urusannya wajib, dan setara dengan urusan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur, bahkan dalam kondisi tertentu bisa lebih wajib dari pendidikan. Namun didalam Undang-Undang belum ditentukan berapa persen anggaran untuk Ketahanan Pangan ini.
Oleh karenanya, kegiatan ini sangat penting bagi semua stakeholder, terutama bagi Perwakilan Pimpinan Kabupaten/Kota karena penyelesaiannya tindak lanjutnya melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam memberikan pemikiran yang mendasar, sehingga prioritas dalam penganggaran ketahanan pangan dapat diakomodir dengan baik dalam sistem penganggaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada arahannya sependapat akan pentingnya Ketahanan Pangan ini. Hal ini dibuktikan dengan rutinnya dilakukan Evaluasi Inflasi terkait dengan ketahanan pangan.
“Jadi kinerja dari Bapak/Ibu sekalian ini adalah sangat mulia dalam hal menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Menjaga sehingga berdampak pada stabilitas harga”, ungkapnya.
Dirinya menambahkan bahwa salah satu parameter untuk mengukur Indeks Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security And Vulnerability Atlas(FSVA) dan Tim Kelompok Ahli Ketahanan Pangan. Tim ini bertugas menyusun rekomendasi kegiatan Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Barat.
“Berdasarkan laporan dari Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar tadi, kita sangat mendukung data ketahanan Pangan dalam bentuk web disk tersebut. Semoga ini mempercepat penyediaan data-data, untuk itu kita perlu dukungan adanya percepatan dari sistem digitalisasi. Pemerintah Provinsi Kalbar akan tetap mendukung dan berupaya jika hal itu perlu dimasukan kedalam anggaran dari OPD masing-masing, dan ini menjadi salah satu evaluasi provinsi untuk menyatakan agar ketahanan pangan ini sangat perlu dan urgensi sekali”, jelas Mohammad Bari.
Dalam menanggulangi Ketersediaan Pangan tersebut, M. Bari berpendapat agar dapat membuat suatu terobosan dalam mengolah bahan pangan seperti ubi atau jagung yang diolah dan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok khususnya nasi yang sudah biasa dikonsumsi oleh masyarakat.
“Kemudian menyikapi hasil Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) tahun 2023 dan Hasil Rekomendasi Kebijakan Ketahanan Pangan maka perlu dilakukan pertemuan dengan Bupati/Walikota, OPD dan Instansi vertikal, sehingga rekomendasi terkait kebijakan ketahanan pangan dan hasil analisa FSVA Provinsi Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan dalam rangka penanganan rentan Ketahanan Pangan di wilayah Kalimantan Barat”, tambahnya.
Pada kesempatan tersebut Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar juga menginformasikan bahwa Provinsi Kalimantan Barat masuk tiga besar Inflasi terendah se Indonesia dengan Kabupaten / Kota yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang, hal itu kita apresiasi.
Kemarin Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Dittipideksus Mabes Polri dan Polda juga melakukan monitoring di pasar, dengan hasil informasinya cabe yang secara nasional sangat tinggi Inflasinya ternyata di Pontianak harga cabe di bawah harga pasar, dan cabe tersebut merupakan produksi petani lokal Kalbar. Dengan adanya Gerakan Tanam Cabe yang diinisiasi Pemprov, mudah-mudahan dapat menjadi salah satu cara pengendalian Inflasi di Kalbar.
“FSVA Provinsi merupakan Peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis hasil analisa data indikator dan ketahanan dan kerentanan pangan pada level kecamatan, data ini dapat digunakan untuk mendeteksi indikator – indikator yang menjadi penyebab suatu wilayah mengalami Kerentahan Pangan. Untuk itu saya sepakat untuk mulai dari daerah terpencil dari desa, kecamatan dan semuanya bisa bersinergi”, imbuh Pj. Sekda Prov. Kalbar.
Penjabat Sekda mengungkapkan bahwa Ruang lingkup penyusunan FSVA Provinsi mengikuti tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, jangkauan pangan dan pemanfaatan pangan, yang dapat dijabarkan menjadi sembilan indikator yang saling menentukan, selain penentuan ketahanan pangan tidak hanya satu sektor saja melainkan dari berbagai sektor.
Menutup arahannya Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar berharap dengan adanya Rakor pada hari ini dan untuk meningkatkan ketahanan pangan semua sektor harus bersinergi sesuai dengan peran masing-masing sesuai dengan Rekomendasi Kebijakan Ketahan Pangan tahun 2023.
Di tempat yang sama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. Herti Herawati, M.M.A., menjelaskan bahwa kedepannya akan melakukan inventarisasi mendetail terkait ketahanan pangan hingga ke level desa.
“Kedepannya kami ingin Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA) nanti akan berbasis web disk seperti Aplikasinya Desa Mandiri yang bisa di klik status ketahanan pangan sampai tingkat desa, untuk itu kita lakukan intervensi pada instansi, swasta maupun pemerintahan agar statusnya bisa dinamis dan dapat diakses oleh semua pihak nantinya”, ucap Herti.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat yang mewakili Bupati/Walikota se- Kalimantan Barat, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Kepala Dinas yang menangani urusan Pangan di Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga Teknis dan Lembaga Vertikal Provinsi Kalimantan Barat.
(Hady)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
