SPBU di Palang, Kabupaten Tuban, diduga Jadi Ajang Bisnis Oknum Pengusaha BBM Solar “Baca Selengkapnya”

Minggu, 24 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tuban | detikkasus.com – SPBU di Karangagung, Palang, Kabupaten Tuban, Kedaton, Leran Kulon, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur diduga jadi ajang bisnis Solar terbesar.

Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jalan raya Palang, Kabupaten Tuban Jawa Timur alhasil di konfirmasi Medai dan LSM Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak). Minggu 24 Desember 2023.

Bahwa Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jalan raya Palang Tuban bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi di beli oleh oknum pengusaha dengan harga RP. 6800 (enam ribu delapan ratus) rupiah perliter, kemudian oleh penguasa di jual ke Nelayan seharga
Rp. 8000 (delapan ribu) rupiah perliter.

Dalam sehari 1 (satu) Petani Nelayan membeli BBM solar dari Pengusaha sebanyak 400 liter, setidaknya ada ratusan Nelayan.

Salah satu Petani Nelayan berinisial B, alhasil dikonfirmasi beliau mengatakan, bahwa BBM Solar tidak bisa ngambil kalau bukan dari pak M
Dengan harga 8000. (Delapan ribu) rupiah perliter.

Baca Juga:  Lubang Patching Jalan Raya Lintas Barat Pegelaran Banyak Menelan Korban Jiwa

Sementara kejadian ini sudah berjalan bertahun tahun, pak. Jelasnya.

Untuk para Petani Nelayan dapat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar subsidi di Saudara Pak Musa alamat Dusun Nyamplung, Desa Karangagung Timur, Kecamatan palang, Kabupaten Tuban, Jatim 62391. Tutupnya.

Sementara itu Supriyanto (ilyas) Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Generasi Muda Indonesia Cerdas Anti Korupsi (Gmicak)
Menuturkan : Dugaan Penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM), Jika pengusaha tidak mempunyai Ijin Resmi dari Pertamina, hendak melakukan penimbunan atas BBM jenis solat dan di jual ke Petani Nelayan diduga melanggar Pasal 18 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (“Perpres 191/2014”) berbunyi:

Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga:  3 Siswa SMK N 1 Parlilitan Berhasil Ciptakan Powerbank

Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Pasal 53 jo. Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (“UU 22/2001”) kemudian mengatur bahwa:

Setiap orang yang melakukan:
Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

Baca Juga:  Sepakat Adakan Kerjasama, PERSADIN Tandatangani MoU dengan UTB Lampung

Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut, pembeli BBM dengan jeriken dengan jumlah banyak dapat diduga melakukan penyimpanan tanpa izin, sehingga dapat dipidana berdasarkan Pasal 53 huruf c UU 22/2001 di atas.

Sampai berita perdana di angkat, M melalui telpon selulernya 0881-0268-155xx belum bisa memberikan komentar. Minggu 24 Desember 2023.

Atas temuan data du atas, Tim Sembilan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) Khusus Polres Tuban – Polda Jatim – Mabes Polri.

Penulis : Tim Sembilan
Catatan : Dilarang keras Copy Paste dan mengambil Gambar tanpa seiinin Tim Sembilan dapat di jerat dengan Pidana.

Berita Terkait

TP4D Kabupaten Pringsewu Intensifkan Pengawasan PBB-P2 demi Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah
Pemdes Rambatan Wetan telah Resmi Dilaporkan ke Kejari Indramayu
Bawaslu Lampung Selatan Sosialisasikan Aplikasi SIWASLIH untuk Pengawasan Pemilu 2024
37 Korban Perdagangan Orang, Satu Mantan Anggota DPRD Indramayu.Terjebak di Myanmar
Bawaslu Pesawaran Tetapkan Kasus Camat Negeri Katon Pidana Pemilu
Pembukaan Peparnas 2024, Pj Gubernur Fatoni Optimis Sumut Mampu Lampaui Target
BRI Pringsewu Gelar Panen Hadiah Simpedes 2024
Persiapan Maulid Akbar Terbesar se-Kabupaten Indramayu di Pesisir Balongan

Berita Terkait

Kamis, 14 November 2024 - 11:05 WIB

TP4D Kabupaten Pringsewu Intensifkan Pengawasan PBB-P2 demi Optimalkan Penerimaan Pajak Daerah

Rabu, 13 November 2024 - 18:19 WIB

Pemdes Rambatan Wetan telah Resmi Dilaporkan ke Kejari Indramayu

Selasa, 29 Oktober 2024 - 18:30 WIB

Bawaslu Lampung Selatan Sosialisasikan Aplikasi SIWASLIH untuk Pengawasan Pemilu 2024

Jumat, 11 Oktober 2024 - 10:28 WIB

37 Korban Perdagangan Orang, Satu Mantan Anggota DPRD Indramayu.Terjebak di Myanmar

Kamis, 10 Oktober 2024 - 18:17 WIB

Bawaslu Pesawaran Tetapkan Kasus Camat Negeri Katon Pidana Pemilu

Berita Terbaru