Setdakab Humbahas Pimpin Rapat Kordinasi Profiling Kebutuhan Pemberdayaan Perhutani Sosial dan Kebutuhan Sosial

Humbahas l Detikkasus.com – Drs. Tonny Sihombing, M.IP, mewakili Bupati Humbang Hasundutan pimpin Rapat Koordinasi Profiling Kebutuhan Pemberdayaan Perhutani Sosial dan butuhan Lapangan bersama Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan dan tim di Ruang Rapat Sekretariat`Daerah Humbang Hasundutan, Senin (20/02-2023 ).

Atas nama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Deputi II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan bersama tim dalam rangka mengoptimalkan program perhutanan sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dimana masyarakat sebagai pengelola sunber daya hutan memiliki kepastian berusaha dan dapat dikelola secara berkesinambungan”, ucap Sekretaris Daerah Humbang Hasundutan Drs. Tonny Sihombing, M.IP dalam sambutannya.

Baca Juga:  Direktur RSUD Doloksanggul Humbahas, bersama Pejabat Struktural terapkan Metode PRAMUGARI ke Seluruh Unit Pelayanan di RSUD Doloksanggul

Drs. Tonny Sihombing, M.IP juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan sangat mendukung program pemerintah ini, dimana perhutanan sosial merupakan subuah program nasional yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi melalui tiga pilar, yaitu lahan, kesempatan usaha dan sumberdaya manusia.
Program ini merupakan wujud asas keadilan dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya hutan untuk dijadikan tempat berusaha bagi masyarakat, mengembangkan sumber kehidupan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya.

Baca Juga:  Pemkab Humbahas akan Berikan Beasiswa bagi Mahasiswa USU Asal Humbahas

Provinsi Sumatera Utara, didalamnya terdapat 9 Kabupaten yang dipilih sebagai lokus intervensi pemberdayaan antara lain, kabupaten Langkat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Serdang Berdagai, Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Samosir, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Terdapat 3 Kabupaten dari 9 Kabupaten yang menjadi lokus intervensi pemberdayaan pertama, yaitu Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir.

Lokus intervensi pemberdayaan pertama ini dipilih berdasarkan ketersediaan KUPS dan kualitasnya, keaktifan Pemda dalam mendukung program PS, kuantitas SK per Kabupaten, ketersediaan pemetaan sosial (kebutuhan pemberdayaan dan komoditi), insan dengan lokasi yang diserahkan Sknya oleh Presiden, asesibilitas serta kondusifitas atau minimnya konflik sosial/tenurial di lapangan.

Baca Juga:  Pemkab Humbang Hasundutan laksanakan Upacara Peringatan Harkitnas ke-116

Hadir dalam rapat ini , Kepala OPD, Kepala UPT Kesatuan Pengelola HUtan (KPH) XIII di Doloksanggul, Kepala UPT Kesatuan Pengelola HUtan (KPH) XII di Tarutung, Camat, Kepala Desa, dan Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) acara berjalan dengan baik.

(Evendy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *