PONTIANAK I Detikkasus.com -, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., mengikuti acara Visitasi Kepemimpinan Nasional oleh Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023 Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang diselenggarakan di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Senin (7/8/2023).
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 147.0037,037 KM2 sama dengan 1,15 kali Pulau Jawa atau 128.257 KM, sehingga memiliki rentang kendali pelayanan yang sangat luas.
“Dengan jumlah penduduk sebesar 5 juta jiwa hal ini menjadi peluang Kalimantan Barat untuk menjelma menjadi Provinsi unggul, dan berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional tahun 2022, Skor Indeks Daya Saing Daerah Kalimantan Barat hanya 2,94 poin dibawah Nasional yang mencapai 3,26 poin, kondisi ini terendah di regional Kalimantan, salah satu penyebabnya adalah kondisi Infrastruktur, dimana skor Infrastruktur Kalimantan Barat hanya 2,4 poin sementara Nasional sudah mencapai 2,91 poin”. Ungkap Sekda Harisson.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa untuk APBD di Provinsi Kalimantan Barat di tahun 2023 sebesar 6,355 triliun Rupiah sedangkan sebagai pembanding misalnya pada Provinsi Kalimantan Timur dimana APBDnya mencapai 20 triliun.
Oleh karenanya, tak mudah untuk melakukan akselerasi pembangunan secara instan. Namun, pemprov kalbar tetap terus berupaya melakukan lompatan – lompatan dalam capaian – capaiannya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selanjutnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menjelaskan bahwa capaian kinerja pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat beberapa tahun terakhir ini menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,06 % pada tahun 2018 menjadi 5,07% pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia Meningkat dari 66,98 pada tahun 2018 menjadi 68,63 pada tahun 2022, begitu pula dengan Indeks Gini yang menurun dari 0,325 pada tahun 2018 menjadi 0,311 pada tahun 2022.
“Pada tahun 2018 hingga tahun 2022, walaupun sempat terjadi Pandemi COVID-19, kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, dimana berdasarkan data statistik Provinsi Kalimantan Barat angka kemiskinan mengalami tren penurunan yaitu di tahun 2018 persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Barat berada pada angka 7,77 % dari seluruh penduduk Kalbar angka ini menurun pada tahun 2022 persentase Penduduk Miskin di Kalimantan Barat turun menjadi 6,73 persen, adapun jumlah Penduduk Miskin di Kalbar mencapai 387,08 ribu jiwa di tahun 2018 menjadi 350,25 ribu jiwa penduduk miskin di tahun 2022”. Jelas Sekda Prov. Kalbar.
Pada kesempatan tersebut mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar ini juga mengungkapkan untuk Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Barat terus dilakukan dalam 4 (empat) tahun terakhir sejalan dengan misi ke-1 RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yakni Mewujudkan percepatan pembangunan Infrastruktur.
“Misi tersebut dengan mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka Hijau membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi serta membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat”, jelas Harisson.
Seperti diketahui bersama, adapun jumlah investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sekda Provinsi Kalbar, mengungkapkan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2022 mencapai angka 4,09 triliun dan telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kalimantan Barat, angka tersebut hanya dari APBD Provinsi Kalimantan Barat, dan adanya komitmen yang ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan bertambahnya porsi belanja sektor infrastruktur dengan rata-rata peningkatan per tahunnya sebesar 9,72 persen.
“Adanya peningkatan angka Indeks Infrastruktur yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 sebesar 56,61 sedangkan pada tahun 2022 meningkat 69,59, dengan peningkatan angka Indeks Infrastruktur sebesar 3,25 poin setiap tahunnya dan diharapkan ketika berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa mencapai angka 71,24 poin”. Ungkap Sekda yang pernah menjabat Kadis Kesehatan itu.
Mengakhiri sambutannya, Sekda Harisson menjelaskan bahwa dari data yang dijabarkan tersebut dengan adanya tren penurunan jumlah penduduk miskin yang berbanding lurus dengan peningkatan komitmen Pemerintah Provinsi Kalbar untuk pembangunan sektor Infrastruktur, sehingga hal itu dapat meningkatkan Indeks Infrastruktur selama beberapa tahun terakhir.
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian PUPR RI menjelaskan bahwa Visitasi Kepemimpinan Nasional ini merupakan bagian dari pada agenda Kepemimpinan. Adapun kunjungan Kami ke Kalimantan Barat ini dalam rangka memenuhi Fungsionalisasi Infrastruktur PUPR yang terbangun untuk penurunan kemiskinan.
“Penentuan Visitasi dan fokusnya di Provinsi Kalimantan Barat ini tentunya beralasan, dari melakukan analisis dan pengkajian lebih lanjut di Pusat yaitu di Kementerian PUPR RI, dan ada beberapa hal yang menarik yaitu Provinsi Kalimantan Barat, dinilai oleh Kementerian PUPR RI, dari Keberhasilan Pengelolaan Infrastruktur yang sudah terbangun melalui Fungsionalisasi Infrastruktur Kalimantan Barat ini sudah dinyatakan cukup bagus dan bisa dijadikan bahan pembelajaran serta hasil dari Pengkajian dari kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Tahun 2023 Kementerian PUPR RI. Ini akan dijadikan bahan masukan atau kebijakan rasional kepada Menteri PUPR RI”. Jelas Dr. A. Hasanuddin,. M.E.
Dirinya mengungkapkan bahwa waktu penyelenggaraan PKN ini dilaksanakan dari tanggal 7 s.d 10 Agustus 2023 di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan para peserta akan bergerak ke OPD Pemprov Kalbar untuk mendapatkan data primer, dalam rangka fungsionalisasi Infrastruktur yang sudah dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ini sehingga menjadi keunggulan kompetitif yang menjadi bahan pembelajaran bagi para peserta, dan itu akan menjadi bahan policy greet yang akan ditingkatkan menjadi kebijakan rasional.
Kemudian Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Mahmuda, M.M., menjelaskan bahwa pada hari ini kita kedatangan rombongan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional II beserta Panitia dari BPSDM Kementerian PUPR RI, berjumlah kurang lebih 12 orang yang akan berada di Pontianak selama 4 hari, yang akan melakukan Peninjauan Lapangan dan Focus Group Diskusi (FGD) bersama tujuh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan Tiga Balai Kementerian PUPR yang ada di Kalbar.
Selanjutnya Mahmudah menambahkan bahwa FGD PKN II ini mengusung tema Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang mendukung Reformasi berdampak bagi Peningkatan Daya Saing dengan Sub Tema Khusus di Kalimantan Barat adalah Fungsionalisasi Infrastruktur PUPR yang terbangun untuk mengurangi Kemiskinan yang artinya akan dilakukan diskusi yang terfokus pada pembangunan Infrastruktur dan Penurunan Angka Kemiskinan di Kalbar.
Adapun dari beberapa peserta PKN Kementerian PUPR RI ini, salah seorangnya adalah Kepala Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen.
Acara tersebut turut dihadiri oleh, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Manajemen BPSDM Kementerian PUPR RI (Widyaiswara Ahli), Dr. A. Hasanuddin,. M.E., Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Kementerian PUPR Republik Indonesia Angkatan XV, Kepala Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I, Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kalimantan Barat.
(Hadysa Prana)
Sumber : Adpim Prov Kalbar
